Portal Berita Ekonomi Rabu, 18 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:36 WIB. Taliban - NATO: pernyataan negosiasi AS-Taliban disalahtafsirkan.
  • 19:35 WIB. Timur Tengah - Suriah rebut kembali wilayah yang diduduki Israel.
  • 19:34 WIB. Putin - Trump bela Putin soal tuduhan intervensi pemilu AS.
  • 19:33 WIB. Asian Games - Jokowi utus menteri undang pimpinan dua Korea ke Asian Games.
  • 19:32 WIB. Korea Selatan - Helikopter militer Korsel jatuh, lima orang tewas.
  • 19:31 WIB. WTO - AS ajukan 5 gugatan ke WTO.
  • 19:29 WIB. Gelombang Panas - PBB: 1,1 miliar orang hadapi risiko karena iklim panas.
  • 19:30 WIB. Afghanistan - Sepanjang 2018, sebanyak 363 anak di Afghanistan tewas.
  • 19:30 WIB. Korea Utara - Uni Eropa pertahankan sanksi untuk Korut.
  • 19:28 WIB. Amerika Serikat - Iran gugat AS ke pengadilan internasional.
  • 17:46 WIB. Bulog - Bulog Divre III Bojonegoro mengirim 6 ribu ton beras ke tiga provinsi.
  • 17:35 WIB. Pemilu - Wapres JK sebut menteri ikut Pileg ganggu kinerja kabinet.
  • 14:56 WIB. Pertamina - Pertamina MOR VIII Maluku-Papua ungkap konsumsi BBM bensin tergolong stabil┬ápada smester I 2018.

Jokowi Terima Pimpinan BPK di Istana

Foto Berita Jokowi Terima Pimpinan BPK di Istana
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Kedatangan Pimpinan dan anggota BPK ini untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017.

Presiden saat menerima Pimpinan dan Anggota BPK ini didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sedangkan dari BPK hadir diantaranya Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota BPK Isma Yatun, Anggota BPK Agung Firman Sampurna, Anggota BPK Agus Joko Pramono, Anggota BPK Rizal Djalil dan Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi.

Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan BPK telah menyelamatkan keuangan negara Rp2,37 triliun pada semester II 2017.

Jumlah itu berasal dari penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan senilai Rp65,91 miliar, koreksi subsidi Rp1,63 triliun dan koreksi "cost recovery" Rp674,61 miliar.

IHPS II tahun 2017 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sesuai dengan 2017 atas LHP yang diterbitkan pada 2005-2017.

Secara keseluruhan pada periode 2005-2017, BPK telah menyampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp303,63 triliun.

Dari nilai itu yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 348.819 rekomendasi (73,2 persen) dengan jumlah Rp151,46 triliun.

Selain penyelamatan keuangan negara tersebut, BPK dalam IHPS II 2017 ini juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah 2005-2017 dengan status telah ditetapkan.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan Rp2,66 triliun, yaitu kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2017 menunjukkan terdapat angsuran senilai Rp193,63 miliar (7 persen), pelunasan Rp774,65 miliar (29 persen) dan penghapusan Rp70,11 miliar (3 persen).

Khusus pemantauan pada pemerintah pusat, menunjukkan terdapat kerugian negara senilai Rp719,65 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri angsuran Rp24,64 miliar (3 persen), pelunasan Rp91,67 miliar (13 persen) dan penghapusan Rp48,55 miliar (7 persen).

Sisa kerugian pada pemerintah pusat adalah Rp554,79 miliar atau 77 persen.

IPHS II 2017 memuat 449 laporab hasil pemeriksaan, diantaranya 56 pemeriksaan pada pemerintah pusat, 335 pada pemerintah daerah, BUMD dan BUUD serta 38 pada BUMN dan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan yang signifikan pada pemerintah pusat adalah pemeriksaan atas pengelolaan tata niaga impor pangan yang dilakukan pada kementerian Perdagangan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentian peraturan perundang-undangan.

BPK juga melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan pada BPDPKS dan instansi terkait memadai dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas upaya penggunaan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya Kemenkumham dalam penanganan "overcapacity" pada Lapas dan rutan belum sepenuhnya efektif dalam aspek regulasi, kebijakan dan komitmen, dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Rosa Panggabean

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.508 -43.650 597
2 Agriculture 1429.927 1.326 19
3 Mining 1993.546 -16.082 46
4 Basic Industry and Chemicals 767.037 -5.673 70
5 Miscellanous Industry 1164.985 -9.605 45
6 Consumer Goods 2425.201 -22.039 46
7 Cons., Property & Real Estate 447.948 3.850 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1073.667 5.217 70
9 Finance 1019.771 -15.877 91
10 Trade & Service 879.792 -4.151 143
No Code Prev Close Change %
1 CANI 162 214 52 32.10
2 TCPI 875 1,090 215 24.57
3 OKAS 270 334 64 23.70
4 GSMF 102 126 24 23.53
5 FORU 125 146 21 16.80
6 TGRA 600 670 70 11.67
7 RODA 520 580 60 11.54
8 WSKT 1,845 2,030 185 10.03
9 AGRO 328 360 32 9.76
10 MARI 212 232 20 9.43
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 660 496 -164 -24.85
2 CSIS 590 444 -146 -24.75
3 CNTX 590 452 -138 -23.39
4 PTSN 252 222 -30 -11.90
5 MGRO 380 338 -42 -11.05
6 MINA 680 610 -70 -10.29
7 LPLI 182 164 -18 -9.89
8 ZINC 1,685 1,535 -150 -8.90
9 SRSN 70 64 -6 -8.57
10 ALKA 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 660 496 -164 -24.85
2 BBRI 2,970 2,870 -100 -3.37
3 WSKT 1,845 2,030 185 10.03
4 PGAS 1,640 1,725 85 5.18
5 KREN 715 730 15 2.10
6 PTBA 4,240 4,380 140 3.30
7 ADRO 1,800 1,760 -40 -2.22
8 TKIM 13,675 13,400 -275 -2.01
9 AGRO 328 360 32 9.76
10 BMRI 6,550 6,325 -225 -3.44