Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:39 WIB. Sandiaga - Berubah atau tidak kostum Prabowo tak pengaruhi karakternya.
  • 12:39 WIB. Sandiaga - Masyarakat tak ingin Prabowo merubah penampilan.
  • 12:37 WIB. KPK - Masa tahanan eks Wali Kota Pasuruan, Setiyono diperpanjang selama 40 hari.
  • 12:35 WIB. Sekjen PPP - Banyak warga terkesan pada Jokowi karena sosoknya yang sederhana.
  • 12:35 WIB. Sekjen PPP - Rekam jejak mempengaruhi perolehan suara di Pilpres 2019.
  • 12:35 WIB. Sekjen PPP - Menang dan kalah Prabowo bukan dipengaruhi gaya berpakaian.
  • 12:32 WIB. Rizal Ramli - Ke KPK mengadukan dugaan korupsi pada impor pangan.
  • 12:31 WIB. NasDem - Harusnya Sandiaga tak kritisi kepentingan rakyat, tapi mengontrol pelaksaan dana kelurahan.
  • 12:31 WIB. NasDem - Sandiaga Uno berbicara dan bersikap tak pernah kontstruktif pada program pro-rakyat.
  • 12:30 WIB. NasDem - Sangat disayangkan Sandiaga Uno tak berpihak pada kebijakan pensejahteraan rakyat.
  • 12:30 WIB. NasDem - Dana kelurahan adalah serapan aspirasi Jokowi dari wali kota.
  • 12:26 WIB. KPK - Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana diperiksa atas kasus Kalapas Sukamiskin.
  • 12:25 WIB. KPK - Rp862 juta duit Setnov adalah bagian dari cicilan uang penganti.
  • 12:25 WIB. KPK - Sebanyak Rp862 juta uang Setya Novanto disita.
  • 12:24 WIB. Ma'ruf Amin - Harusnya kita bersyukur, karena Jokowi hari santri nasional ditetapkan.

Jokowi Terima Pimpinan BPK di Istana

Foto Berita Jokowi Terima Pimpinan BPK di Istana
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Kedatangan Pimpinan dan anggota BPK ini untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017.

Presiden saat menerima Pimpinan dan Anggota BPK ini didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sedangkan dari BPK hadir diantaranya Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota BPK Isma Yatun, Anggota BPK Agung Firman Sampurna, Anggota BPK Agus Joko Pramono, Anggota BPK Rizal Djalil dan Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi.

Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan BPK telah menyelamatkan keuangan negara Rp2,37 triliun pada semester II 2017.

Jumlah itu berasal dari penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan senilai Rp65,91 miliar, koreksi subsidi Rp1,63 triliun dan koreksi "cost recovery" Rp674,61 miliar.

IHPS II tahun 2017 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sesuai dengan 2017 atas LHP yang diterbitkan pada 2005-2017.

Secara keseluruhan pada periode 2005-2017, BPK telah menyampaikan 476.614 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp303,63 triliun.

Dari nilai itu yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 348.819 rekomendasi (73,2 persen) dengan jumlah Rp151,46 triliun.

Selain penyelamatan keuangan negara tersebut, BPK dalam IHPS II 2017 ini juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah 2005-2017 dengan status telah ditetapkan.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan Rp2,66 triliun, yaitu kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2017 menunjukkan terdapat angsuran senilai Rp193,63 miliar (7 persen), pelunasan Rp774,65 miliar (29 persen) dan penghapusan Rp70,11 miliar (3 persen).

Khusus pemantauan pada pemerintah pusat, menunjukkan terdapat kerugian negara senilai Rp719,65 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri angsuran Rp24,64 miliar (3 persen), pelunasan Rp91,67 miliar (13 persen) dan penghapusan Rp48,55 miliar (7 persen).

Sisa kerugian pada pemerintah pusat adalah Rp554,79 miliar atau 77 persen.

IPHS II 2017 memuat 449 laporab hasil pemeriksaan, diantaranya 56 pemeriksaan pada pemerintah pusat, 335 pada pemerintah daerah, BUMD dan BUUD serta 38 pada BUMN dan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan yang signifikan pada pemerintah pusat adalah pemeriksaan atas pengelolaan tata niaga impor pangan yang dilakukan pada kementerian Perdagangan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentian peraturan perundang-undangan.

BPK juga melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan pada BPDPKS dan instansi terkait memadai dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas upaya penggunaan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya Kemenkumham dalam penanganan "overcapacity" pada Lapas dan rutan belum sepenuhnya efektif dalam aspek regulasi, kebijakan dan komitmen, dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Rosa Panggabean

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90