Aplikator Diminta Jadi Perusahaan Umum Transportasi, CEO Go-Jek 'Ngacir'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perusahaan transportasi berbasis aplikasi online, Grab dan Go-Jek, diminta untuk menjadi perusahaan umum angkutan darat. Perubahan status tersebut diharapkan dapat mempermudah pemerintah dalam mengontrol keberadaan angkutan berbasis aplikasi. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun menegaskan rencana tersebut terus difinalisasi dan dalam waktu dekat akan mengundang stakeholder dan perusahaan aplikator untuk membahas rencana perubahan tersebut.

Menanggapi hal itu, ditemui Warta Ekonomi dalam acara "Indonesia Summit: The Innovation Imperative" yang diselenggarakan The Economist di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (5/4/2018), CEO & Founder Go-Jek Nadiem Makarim hanya diam alias tidak memberikan jawaban. Nadiem langsung berjalan cepat menghindari para wartawan yang sudah menunggu untuk mendapatkan konfirmasi.

Nadiem sendiri dari pantauan Warta Ekonomi memang diundang untuk berbicara soal ekonomi berbasis inovasi. Selain Nadiem, The Economist juga mengundang beberapa pelaku e-commerce seperti CEO Bukalapak Achmad Zaky, dan CEO Bubu.com Shinta Dhanuwardoyo.

South–East Asia Correspondent The Economist Emma Hogan mengatakan Indonesia memiliki peluang besar dari ekonomi berbasis inovasi. Menurut McKinsey, digitalisasi dan inovasi dapat menambah $150 miliar per tahun untuk Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025.

Industri-industri yang sedang berkembang saat ini seperti fintech membawa orang ke dalam sistem keuangan dan ekonomi formal sementara populasi muda dan kaya teknologi di Indonesia bertekad untuk mengadopsi teknologi baru lebih cepat daripada rekan-rekannya di negara maju.

"Namun, pemerintah lamban memperbaiki sistem pendidikan, membuat peraturan yang tidak jelas dan berinvestasi di bidang-bidang utama untuk memacu inovasi. Biasanya, dimana pemerintah gagap, sektor swasta dapat diandalkan untuk mengambil kendali," kata Emma.