Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:04 WIB. Pertamina - Pertamina ungkap saat ini ada 196 SPBU yang tidak menjual Premium.
  • 17:04 WIB. Pertamina - Menurut Indef, Pertamina berpotensi rugi Rp23 triliun akibat salurkan Premium.
  • 17:04 WIB. Pelindo III - Pelindo III siapkan 14.000 tiket gratis pada masa mudik 2018.
  • 17:03 WIB. PT KAI - Usung tema "Berkah Ramadan", PT KAI Daop II Bandung tawarkan tarif promo untuk kereta eksekutif.
  • 17:03 WIB. PT KAI - PT KAI akan laksanakan angkutan Motis selama 13 hari, termasuk arus mudik dan arus balik.
  • 17:02 WIB. PT KAI - Mudik Lebaran 2018, PT KAI sediakan angkutan motor gratis sebanyak 19.136 unit.
  • 17:02 WIB. BUMN - Menteri BUMN nilai tidak mungkin ada karyawan perusahaan BUMN yang danai teroris.
  • 17:01 WIB. SMBR - PT Semen Baturaja pasok semen untuk proyek 5 BUMN Karya yang garap infrastruktur di Sumatera.
  • 17:01 WIB. Garuda - Garuda Indonesia investigasi pilotnya yang unggah soal terorisme.
  • 17:00 WIB. BUMN - Sampai 2020, BUMN targetkan 20.000 mahasiwa tergabung dalam "Program Magang Mahasiswa Bersertifikat".
  • 16:59 WIB. BUMN - Menteri BUMN buka kesempatan pada 2.000 mahasiswa untuk magang di 68 BUMN.
  • 16:59 WIB. BUMN - BUMN minta akuisisi Pertagas-PGN selesai Agustus 2018.
  • 16:59 WIB. BUMN - Menteri BUMN luncurkan "Program Magang Mahasiswa Bersertifikat".
  • 14:42 WIB. Mahathir - Muncul petisi minta Mahathir jadi Menteri Pedidikan Malaysia.
  • 14:40 WIB. Kuba - Pasca insiden jatuhnya pesawat, Kuba kibarkan bendera setengah tiang.

Kasus Penodaan Agama Rentan Melanggar HAM

Foto Berita Kasus Penodaan Agama Rentan Melanggar HAM
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan bahwa UU Penodaan Agama perlu dibatalkan karena dia menilai ketentuan ini bermasalah.

"Secara keseluruhan undang-undang ini bermasalah tidak ada pasal yang terkecuali termasuk beberapa pasal dalam KUHP yang mendukung undang-undang ini," ujar Usman dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Usman mengungkapkan bahwa pihaknya sudah pernah mengajukan uji materi ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi pada Maret 2009 dan baru diputus oleh Mahkamah pada tahun 2010.

Namun Mahkamah menolak permohonan uji materi tersebut.

"Waktu itu pertimbangan Mahkamah menyebutkan bahwa undang-undang tersebut masih diperlukan," ujar Usman.

Lebih lanjut Usman berpendapat bahwa ketentuan tentang penodaan agama ini sesungguhnya telah melemahkan jaminan hukum atas kemerdekaan berpendapat dan beragama di Indonesia.

"Ketentuan ini juga bisa digunakan sebagai alat politik pembelahan," kata Usman.

Dia menjelaskan kebijakan ini sering digunakan oleh sejumlah pihak yang kemudian mengarah pada pembelahan masyarakat berdasarkan identitas agama atau perbedaan lainnya.

"Sekarang, ketentuan ini juga tidak hanya mengacu pada perbedaan tapi juga pada minoritas seksual," tambah Usman.

Usman menilai bahwa ketentuan ini sangat rentan digunakan untuk melakukan pelanggaran HAM lainnya. Menurut Usman hukum seharusnya dibuat untuk mencegah orang berbuat kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas lainnya.

"Batas kebebasan berekspresi atau berpendapat adalah ketika seseorang menyebarkan kebencian seperti mangancam, atau mengajak untuk melakukan tindak kekerasan," pungkas Usman.

Tag: Usman Hamid, Amnesty Internasional

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Pool/Eko Siswono/Warta Ekonomi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.310 -32.610 581
2 Agriculture 1509.924 27.738 19
3 Mining 1886.820 30.537 44
4 Basic Industry and Chemicals 762.354 -4.210 69
5 Miscellanous Industry 1153.067 -29.165 44
6 Consumer Goods 2379.810 -13.317 45
7 Cons., Property & Real Estate 449.733 -5.782 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1000.487 -1.619 64
9 Finance 1018.608 -8.771 92
10 Trade & Service 896.957 -3.868 139
No Code Prev Close Change %
1 DSSA 11,900 14,275 2,375 19.96
2 MTWI 107 127 20 18.69
3 SKYB 400 470 70 17.50
4 MDKI 370 412 42 11.35
5 ESSA 248 276 28 11.29
6 MITI 77 84 7 9.09
7 PGLI 185 200 15 8.11
8 MPOW 175 188 13 7.43
9 ERAA 2,010 2,150 140 6.97
10 META 178 190 12 6.74
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 444 334 -110 -24.77
2 KOIN 290 230 -60 -20.69
3 NIPS 430 380 -50 -11.63
4 SKBM 488 432 -56 -11.48
5 INDR 3,890 3,450 -440 -11.31
6 SAFE 278 250 -28 -10.07
7 PUDP 500 450 -50 -10.00
8 DNAR 310 282 -28 -9.03
9 GTBO 260 238 -22 -8.46
10 KICI 210 194 -16 -7.62
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,990 2,940 -50 -1.67
2 ADRO 1,880 1,905 25 1.33
3 BBCA 22,000 21,700 -300 -1.36
4 TAXI 122 127 5 4.10
5 MNCN 1,300 1,290 -10 -0.77
6 PGAS 1,905 1,980 75 3.94
7 TLKM 3,490 3,490 0 0.00
8 ASII 6,725 6,525 -200 -2.97
9 PTBA 3,550 3,690 140 3.94
10 ERAA 2,010 2,150 140 6.97