Portal Berita Ekonomi Sabtu, 22 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:50 WIB. Pertamina - IEW mengapresiasi Pertamina dalam menambah cadangan minyak lewat eksplorasi.
  • 08:48 WIB. AP I - AP I akan mengembangkan bandara sesuai kearifan lokal.
  • 08:46 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah targetkan 8.000 nasabah baru dalam International Islamic Expo.
  • 08:39 WIB. BUMN - Pefindo: total outstanding obligasi BUMN hingga Agustus 2018, termasuk sukuk, mencapai Rp251,8 triliun. 
  • 08:37 WIB. INKA - INKA membutuhkan sekitar Rp1,6 triliun untuk membangun pabrik pembuatan kereta api di Desa Ketapang, Banyuwangi.
  • 08:36 WIB. WKE - WKE memberikan pinjaman dana secara tunai kepada WSE sebesar Rp12 mliar.
  • 08:33 WIB. ADHI - ADHI bakal mengerjakan pembangunan MUI Eureka Tower senilai Rp400 miliar.
  • 08:32 WIB. ADHI - Perolehan kontrak baru ADHI di akhir Agustus 2018 didominasi bisnis konstruksi dan energi 89,9%, sisanya properti.
  • 08:30 WIB. ADHI - Adhi Karya telah mengantongi kontrak baru senilai Rp8,91 triliun hingga akhir Agustus 2018.
  • 07:55 WIB. Gempa - BMKG mengatakan gempa di Palu tidak berpotensi tsunami.
  • 07:54 WIB. Gempa - BMKG: gempa berada di sembilan kilometer Barat Laut Palu - Sulteng dengan kedalaman 10 kilometer.
  • 07:53 WIB. Gempa - Menurut BMKG, lokasi gempa Kota Palu terletak di 0.83 Lintang Selatan (LS) dan 119.83 Bujur Timur (BT).
  • 07:50 WIB. Gempa - Kota Palu diguncang gempa 5,1 SR.
  • 21:45 WIB. INKA - INKA mulai membangun pabrik pembuatan kereta api di Banyuwangi pada November 2018.

PDIP: Wajar Kalau Jokowi Kampanye Pakai Pesawat Kepresidenan

Foto Berita PDIP: Wajar Kalau Jokowi Kampanye Pakai Pesawat Kepresidenan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan penggunaan pesawat kepresidenan oleh Presiden Joko Widodo dalam kampanye Pemilu Presiden 2019 merupakan hal yang wajar namun batasan-batasannya harus diatur lebih rinci.

"Penggunaan pesawat kepresidenan ini menyangkut pengamanan jadi wajar saja dan itu sepanjang batasan-batasan tertentu yang rincinya memang harus diatur mana yang menjadi fasilitas negara," kata Arif di Kompleks Parlemen, Kamis (5/4/2018).

Dia mengatakan yang terpenting, dalam kondisi Presiden cuti kampanye, yang bersangkutan masih kepala negara dan kepala pemerintahan sehingga penggunaan pesawat kepresidenan menyangkut pengamanan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Hal itu, menurut dia, berbeda kasusnya apabila pesawat kepresidenan digunakan oleh kader partai politik untuk kampanye, itu dilarang.

"Kalau pesawat itu digunakan kader PDI Perjuangan untuk kampanye, itu tidak boleh. Namun kalau digunakan Presiden Jokowi tidak masalah," ujarnya.

Selain itu, dia menilai terkait aturan cuti presiden petahana, akan diatur dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurut dia, ketika hari libur maka Presiden tidak bekerja sehingga apabila ingin kampanye tidak perlu mengajukan cuti.

"Dan itu hanya berlaku untuk kampanye yang sifatnya rapat umum. Saya kira itu sesuatu yang normal saja dan sudah ada," katanya.

Karena itu, dia menilai tinggal presiden apakah mau memanfaatkan hal itu atau tidak, dan cuti dilakukan hanya saat kampanye, tidak selama masa kampanye Pilpres.

"Cutinya hanya saat kampanye saja, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara," ujarnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dalam rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (2/4) menjelaskan KPU akan membuat peraturan terkait cuti kampanye presiden dan wapres yang ikut kampanye Pilpres 2019, keduanya wajib cuti di luar tanggungan negara.

"Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti di luar tanggungan negara, dan tidak dilakukan bersamaan," kata Wahyu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4).

Wahyu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai Capres maupun Cawapres, harus memperhatikan tugas kenegaraannya selama melakukan kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, dalam PKPU itu juga melarang Presiden dan Wapres menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres.

"Presiden dan Wakil Presiden ketika kampanye di hari libur tidak perlu cuti. Cuti diluar tanggungan itu diajukan sehari sebelum kampanye dilakukan," ujarnya.

Wahyu mengatakan cuti capres dan cawapres yang diatur KPU itu berbeda dengan cuti Kepala Daerah yang ikut kontestasi Pilkada yaitu selama masa tahapan kampanye Pilkada.

Pasal 281 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Dalam Pasal 301 UU Pemilu menyebutkan Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai Capres atau cawapres dalam melaksanakan kampanye Pilpres memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wapres.

 

Tag: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Arif Wibowo, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Nyoman Budhiana

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22