Portal Berita Ekonomi Senin, 16 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:07 WIB. Mandiri - Bank Mandiri dikabarkan akan ikut dalam pendanaan akuisisi 51% saham Freeport.
  • 19:06 WIB. BRI - BRI akan ikut biayai pembelian saham Freeport Indonesia.
  • 19:04 WIB. Pegadaian -┬áThe Gade Coffee and Gold merupakan cabang ke-15 dari target 36 gerai yang akan dibangun Pegadaian.
  • 19:03 WIB. Pegadaian - Incar nasabah milenial, Pegadaian buka Kafe Gade di Bogor.
  • 18:56 WIB. Mandiri - Gandeng Alfa Mas Persada, Bank Mandiri berikan KUR bagi mitra kios modern NU.
  • 16:20 WIB. Politik - Ketua DPR prihatin anggotanya ditangkap KPK.
  • 16:19 WIB. Pilpres - Mahfud MD harapkan Jokowi dapat Cawapres yang tepat.
  • 16:19 WIB. Pemilu - NasDem daftarkan total 20.391 caleg seluruh Indonesia.
  • 16:19 WIB. Pemilu - Bawaslu: perpanjangan masa pendaftaran caleg tergantung situasi.
  • 16:18 WIB. Hukum - Presiden Jokowi minta kasus penggeledahan rumah dirut PLN diserahkan ke KPK.
  • 16:18 WIB. Politik - Wapres JK yakin dirut PLN ketat dalam tender.
  • 16:17 WIB. Nasional - Presiden Jokowi minta generasi muda jangan grogi hadapi ancaman dan tantangan.
  • 16:17 WIB. Hukum - Dokter Bimanesh divonis 3 tahun penjara.
  • 16:17 WIB. Pilpres - Jokowi akui pihaknya masih matangkan Cawapresnya.
  • 16:16 WIB. Hukum - KPK segel satu ruang kerja anggota DPR.

PDIP: Wajar Kalau Jokowi Kampanye Pakai Pesawat Kepresidenan

Foto Berita PDIP: Wajar Kalau Jokowi Kampanye Pakai Pesawat Kepresidenan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan penggunaan pesawat kepresidenan oleh Presiden Joko Widodo dalam kampanye Pemilu Presiden 2019 merupakan hal yang wajar namun batasan-batasannya harus diatur lebih rinci.

"Penggunaan pesawat kepresidenan ini menyangkut pengamanan jadi wajar saja dan itu sepanjang batasan-batasan tertentu yang rincinya memang harus diatur mana yang menjadi fasilitas negara," kata Arif di Kompleks Parlemen, Kamis (5/4/2018).

Dia mengatakan yang terpenting, dalam kondisi Presiden cuti kampanye, yang bersangkutan masih kepala negara dan kepala pemerintahan sehingga penggunaan pesawat kepresidenan menyangkut pengamanan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Hal itu, menurut dia, berbeda kasusnya apabila pesawat kepresidenan digunakan oleh kader partai politik untuk kampanye, itu dilarang.

"Kalau pesawat itu digunakan kader PDI Perjuangan untuk kampanye, itu tidak boleh. Namun kalau digunakan Presiden Jokowi tidak masalah," ujarnya.

Selain itu, dia menilai terkait aturan cuti presiden petahana, akan diatur dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurut dia, ketika hari libur maka Presiden tidak bekerja sehingga apabila ingin kampanye tidak perlu mengajukan cuti.

"Dan itu hanya berlaku untuk kampanye yang sifatnya rapat umum. Saya kira itu sesuatu yang normal saja dan sudah ada," katanya.

Karena itu, dia menilai tinggal presiden apakah mau memanfaatkan hal itu atau tidak, dan cuti dilakukan hanya saat kampanye, tidak selama masa kampanye Pilpres.

"Cutinya hanya saat kampanye saja, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara," ujarnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dalam rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (2/4) menjelaskan KPU akan membuat peraturan terkait cuti kampanye presiden dan wapres yang ikut kampanye Pilpres 2019, keduanya wajib cuti di luar tanggungan negara.

"Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti di luar tanggungan negara, dan tidak dilakukan bersamaan," kata Wahyu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4).

Wahyu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai Capres maupun Cawapres, harus memperhatikan tugas kenegaraannya selama melakukan kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, dalam PKPU itu juga melarang Presiden dan Wapres menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres.

"Presiden dan Wakil Presiden ketika kampanye di hari libur tidak perlu cuti. Cuti diluar tanggungan itu diajukan sehari sebelum kampanye dilakukan," ujarnya.

Wahyu mengatakan cuti capres dan cawapres yang diatur KPU itu berbeda dengan cuti Kepala Daerah yang ikut kontestasi Pilkada yaitu selama masa tahapan kampanye Pilkada.

Pasal 281 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Dalam Pasal 301 UU Pemilu menyebutkan Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai Capres atau cawapres dalam melaksanakan kampanye Pilpres memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wapres.

 

Tag: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Arif Wibowo, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Nyoman Budhiana

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5905.158 -38.916 597
2 Agriculture 1428.601 -13.698 19
3 Mining 2009.628 -15.994 46
4 Basic Industry and Chemicals 772.710 -8.697 70
5 Miscellanous Industry 1174.590 -16.209 45
6 Consumer Goods 2447.240 -28.240 46
7 Cons., Property & Real Estate 444.098 -5.640 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1068.450 -15.987 70
9 Finance 1035.648 1.145 91
10 Trade & Service 883.943 2.056 143
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 248 310 62 25.00
2 TCPI 700 875 175 25.00
3 DYAN 64 78 14 21.88
4 AIMS 202 246 44 21.78
5 OKAS 222 270 48 21.62
6 SRSN 59 70 11 18.64
7 RBMS 141 164 23 16.31
8 DPNS 350 396 46 13.14
9 GEMA 276 310 34 12.32
10 CNTX 530 590 60 11.32
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 910 690 -220 -24.18
2 YPAS 725 605 -120 -16.55
3 PEGE 173 149 -24 -13.87
4 SKYB 310 270 -40 -12.90
5 INCF 146 129 -17 -11.64
6 MGRO 422 380 -42 -9.95
7 NICK 141 127 -14 -9.93
8 TOPS 955 865 -90 -9.42
9 KBLV 515 470 -45 -8.74
10 TNCA 186 170 -16 -8.60
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 705 660 -45 -6.38
2 MSIN 505 490 -15 -2.97
3 BBRI 2,970 2,970 0 0.00
4 RBMS 141 164 23 16.31
5 IMAS 2,960 2,880 -80 -2.70
6 TLKM 4,020 3,940 -80 -1.99
7 KREN 725 715 -10 -1.38
8 INKP 19,900 19,525 -375 -1.88
9 PGAS 1,685 1,640 -45 -2.67
10 DYAN 64 78 14 21.88