Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:24 WIB. BTN - BTN berupaya turunkan bunga KPR nonsubsidi menjadi 9%.
  • 19:21 WIB. Mandiri - Bank Mandiri pastikan pinjaman Rp13,5 triliun dari Cina lunas pada 2025.
  • 19:20 WIB. BNI - Dukung program "Energy Rangers School Campaign 2018”, BNI siapkan 15.000 kartu pos lomba mewarnai.
  • 19:17 WIB. Pertamina - Investasi Pertamina di tujuh blok migas senilai Rp7 triliun.
  • 19:16 WIB. Pertamina - Pengamat energi dari UGM katakan Pertamina perlu percepat pembangunan kilang minyak.
  • 19:13 WIB. Pertamina - Pertamina berencana keluarkan kartu solar bersubsidi untuk kendaraan berbahan bakar solar.
  • 19:12 WIB. Pertamina - Pertamina duga kelangkaan solar di Kendari karena adanya penyelewengan solar bersubsidi ke industri.
  • 17:47 WIB. Pilpres - Anies membantah bahas Pilpres 2019 dengan Erdogan.
  • 17:46 WIB. Pilpres - JK ingin istirahat saat Pilpres 2019.
  • 17:46 WIB. Hukum - Setya Novanto mengaku syok divonis 15 tahun penjara.
  • 17:45 WIB. Jakarta - Anies klaim inflasi DKI Jakarta lebih rendah dari Nasional.
  • 17:41 WIB. Politik - Ketua DPR sebut pansus TKA tidak mendesak.
  • 16:30 WIB. Puasa - Otoritas Arab Saudi akan hukum pedagang jika naikkan harga selama bulan Ramadan.
  • 16:29 WIB. Puasa - Otoritas Arab Saudi akan hukum pedagang jika naikkan harga selama bulan Ramadan.
  • 16:27 WIB. Transgender - Pakistan buka sekolah transgender pertama.

PDIP: Wajar Kalau Jokowi Kampanye Pakai Pesawat Kepresidenan

Foto Berita PDIP: Wajar Kalau Jokowi Kampanye Pakai Pesawat Kepresidenan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan penggunaan pesawat kepresidenan oleh Presiden Joko Widodo dalam kampanye Pemilu Presiden 2019 merupakan hal yang wajar namun batasan-batasannya harus diatur lebih rinci.

"Penggunaan pesawat kepresidenan ini menyangkut pengamanan jadi wajar saja dan itu sepanjang batasan-batasan tertentu yang rincinya memang harus diatur mana yang menjadi fasilitas negara," kata Arif di Kompleks Parlemen, Kamis (5/4/2018).

Dia mengatakan yang terpenting, dalam kondisi Presiden cuti kampanye, yang bersangkutan masih kepala negara dan kepala pemerintahan sehingga penggunaan pesawat kepresidenan menyangkut pengamanan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Hal itu, menurut dia, berbeda kasusnya apabila pesawat kepresidenan digunakan oleh kader partai politik untuk kampanye, itu dilarang.

"Kalau pesawat itu digunakan kader PDI Perjuangan untuk kampanye, itu tidak boleh. Namun kalau digunakan Presiden Jokowi tidak masalah," ujarnya.

Selain itu, dia menilai terkait aturan cuti presiden petahana, akan diatur dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurut dia, ketika hari libur maka Presiden tidak bekerja sehingga apabila ingin kampanye tidak perlu mengajukan cuti.

"Dan itu hanya berlaku untuk kampanye yang sifatnya rapat umum. Saya kira itu sesuatu yang normal saja dan sudah ada," katanya.

Karena itu, dia menilai tinggal presiden apakah mau memanfaatkan hal itu atau tidak, dan cuti dilakukan hanya saat kampanye, tidak selama masa kampanye Pilpres.

"Cutinya hanya saat kampanye saja, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara," ujarnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dalam rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (2/4) menjelaskan KPU akan membuat peraturan terkait cuti kampanye presiden dan wapres yang ikut kampanye Pilpres 2019, keduanya wajib cuti di luar tanggungan negara.

"Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti di luar tanggungan negara, dan tidak dilakukan bersamaan," kata Wahyu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4).

Wahyu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai Capres maupun Cawapres, harus memperhatikan tugas kenegaraannya selama melakukan kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, dalam PKPU itu juga melarang Presiden dan Wapres menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres.

"Presiden dan Wakil Presiden ketika kampanye di hari libur tidak perlu cuti. Cuti diluar tanggungan itu diajukan sehari sebelum kampanye dilakukan," ujarnya.

Wahyu mengatakan cuti capres dan cawapres yang diatur KPU itu berbeda dengan cuti Kepala Daerah yang ikut kontestasi Pilkada yaitu selama masa tahapan kampanye Pilkada.

Pasal 281 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Dalam Pasal 301 UU Pemilu menyebutkan Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai Capres atau cawapres dalam melaksanakan kampanye Pilpres memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wapres.

 

Tag: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Arif Wibowo, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Nyoman Budhiana

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6229.635 -78.513 575
2 Agriculture 1722.371 6.370 19
3 Mining 1919.443 -33.172 44
4 Basic Industry and Chemicals 789.595 -7.216 70
5 Miscellanous Industry 1264.767 -18.889 44
6 Consumer Goods 2549.123 -61.872 45
7 Cons., Property & Real Estate 500.752 -5.526 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1087.256 11.099 64
9 Finance 1120.332 -20.452 90
10 Trade & Service 942.879 -0.426 134
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 145 37 34.26
2 OASA 248 310 62 25.00
3 BIMA 97 118 21 21.65
4 RAJA 665 805 140 21.05
5 PTIS 328 394 66 20.12
6 GHON 1,185 1,400 215 18.14
7 NAGA 216 248 32 14.81
8 MLPT 710 800 90 12.68
9 CNTX 570 640 70 12.28
10 BPFI 525 580 55 10.48
No Code Prev Close Change %
1 BUVA 585 474 -111 -18.97
2 INPS 2,600 2,150 -450 -17.31
3 KDSI 1,010 910 -100 -9.90
4 SONA 3,100 2,800 -300 -9.68
5 RODA 550 500 -50 -9.09
6 TAXI 144 132 -12 -8.33
7 DEFI 1,095 1,005 -90 -8.22
8 BINA 685 630 -55 -8.03
9 HELI 258 238 -20 -7.75
10 CARS 1,950 1,820 -130 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 145 37 34.26
2 RAJA 665 805 140 21.05
3 AUTO 1,545 1,640 95 6.15
4 BBRI 3,580 3,490 -90 -2.51
5 UNVR 50,800 48,000 -2,800 -5.51
6 TKIM 9,725 9,950 225 2.31
7 BAPA 171 180 9 5.26
8 TLKM 3,750 3,830 80 2.13
9 UNTR 37,600 37,900 300 0.80
10 MNCN 1,410 1,395 -15 -1.06

Recommended Reading

Selasa, 24/04/2018 15:12 WIB

Facebook Belum Jawab Surat dari Indonesia

Selasa, 24/04/2018 14:18 WIB

Papa Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Selasa, 24/04/2018 09:12 WIB

5 Tips Membuat Pitching Berkesan

Selasa, 24/04/2018 08:58 WIB

7 Manfaat Ekspansi Bisnis

Selasa, 24/04/2018 08:28 WIB

Fadel Perjuangkan Komoditas Sawit Indonesia

Selasa, 24/04/2018 07:23 WIB

Ketika Jokowi Menjelma Jadi Bapak Papua