Portal Berita Ekonomi Rabu, 25 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:14 WIB. Yaman - PBB: serangan udara empat hari tewaskan 45 warga sipil di Yaman.
  • 10:12 WIB. Taliban - Empat orang polisi tewas oleh serangan Taliban di Afghanistan.
  • 10:09 WIB. Mandiri - Deposito valas Bank Mandiri turun 4,2% menjadi Rp25,8 triliun pada Q1 2018.
  • 10:08 WIB. Mandiri - Deposito rupiah Bank Mandiri tumbuh 3,3% menjadi Rp246,3 triliun pada QI 2018.
  • 10:07 WIB. Mandiri - Pada 2018, Bank Mandiri fokus pada penekanan jumlah deposito mahal untuk menurunkan cost of fund.
  • 10:05 WIB. Mandiri - Bank Mandiri ingin perkuat struktur pendanaan melalui peningkatan dana murah (CASA).
  • 10:04 WIB. WhatsApp - Usia pengguna WhatsApp di Uni Eropa minimal 16 tahun.
  • 10:03 WIB. BRI - BRI gandeng ITB, UNPAD, dan UNPAR salurkan student loan.
  • 09:57 WIB. Saudi - Arab Saudi akan bangun Kota Hiburan untuk saingi Disney.
  • 09:55 WIB. Cambridge - Facebook terancam krisis akibat skandal Cambridge Analytica.
  • 09:54 WIB. Suriah - Rezim Suriah cegah pasokan bantuan ke wilayah Ghouta Timur.
  • 09:53 WIB. Palestina - PBB kekurangan dana sebesar Rp2,8 triliun untuk bantu Palestina.
  • 09:51 WIB. Iran - Donald Trump peringatkan Iran untuk tidak memulai program nuklir.
  • 09:49 WIB. Nepal - Sembilan ribu warga Nepal di AS terancam dideportasi.
  • 09:48 WIB. Venezuela - WHO: Kasus malaria di Venezuela melonjak 69 persen.

Kemenkop dan UKM Perkuat Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Program

Foto Berita Kemenkop dan UKM Perkuat Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Program
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dan integrasi perencanaan, serta sinkronisasi program.

"Koordinasi kebijakan kita lakukan melalui arahan dari Kemenko Perekonomian, integrasi perencanaan melalui Bappenas, sedangkan sinkronisasi program kita lakukan bersama pemerintah daerah agar program yang kita gulirkan tidak tumpang tindih, efektif, dan efisien," kata Agus saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2018 Bidang Koperasi dan UKM, di Yogyakarta, Kamis (5/4/2018).

Menurut Agus, beberapa program strategis Kemenkop dan UKM merupakan hasil dari koordinasi kebijakan dengan kementerian dan lembaga lain. Sebut saja, kredit usaha rakyat (KUR) hasil koordinasi melalui  Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, OJK, dan kalangan lembaga keuangan bank dan nonbank. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) hasil koordinasi dengan Kemendagri, hak cipta dengan Kemenhukham, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan Kemendag, hingga kredit Ultra Mikro Indonesia (UMI) dengan Kemenkeu.

Setelah melakukan sinkronisasi program dengan daerah, Agus berharap agar hasil dari Rakornas ini disosialisasikan secara efektif di daerahnya masing-masing.

"Karena selama ini banyak program Kemenkop dan UKM yang tidak terinformasikan dengan baik di daerah. Sehingga, misalnya, masih ada masyarakat yang belum tahu mengenai kredit usaha rakyat atau KUR, pengurusan hak cipta bagi produk UKM di daerah, izin usaha mikro dan kecil atau IUMK, dan sebagainya. Sosialisasi harus terus diperkuat dan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi," tandas Agus.

Selain itu, Agus juga mengungkapkan bahwa Gerakan Koperasi di Indonesia mengharapkan agar Kemenkop dan UKM tidak hanya berwenang dalam hal merumuskan regulasi, melainkan juga masuk dalam tahap pelaksana teknis kebijakan.

"Sayangnya, seperti kita ketahui semua, status Kemenkop dan UKM dalam UU Kementerian masuk ke dalam kategori 3. Jadi, bila ingin Kemenkop dan UKM menjadi kementerian teknis, UU Kementerian harus diamandemen terlebih dahulu. Seperti perintah dan hasil rekomendasi Kongres Koperasi di Makassar beberapa waktu lalu," ujarnya.  

Agus juga mempertanyakan kesiapan Dekopin melakukan uji materi terhadap UU Kementerian, sebagaimana amanat Kongres Koperasi di Makassar. "Kita semua sedang menanti itu," jelas Agus.

Agus menambahkan, selama ini pihaknya hanya berwenang dalam menerbitkan badan hukum koperasi dan unit usaha simpan pinjam. Ketika koperasi akan membuka usaha seperti toko, perdagangan, pertanian, dan perkebunan, maka perizinannya harus dikeluarkan kementerian teknis terkait.

"Kondisi seperti itu banyak membuat kalangan pegiat koperasi 'frustasi'. Bila Kemenkop dan UKM masuk kategori 2 atau kementerian teknis maka segala perizinan usaha bagi koperasi menjadi wewenang dan tugas dari Kemenkop dan UKM," tukas Agus.

Dalam kesempatan itu pula Agus berharap Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM agar mampu membangun sistem informasi bagi Usaha Simpan Pinjam (USP) seperti layaknya Sistem Informasi Debitur (SID) di perbankan. Dengan begitu, data anggota koperasi di USP tercatat secara akuntabel.

"Kalau ini tidak segera dilakukan maka pengawasannya bisa-bisa diambil alih OJK melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Bagi Kita, koperasi dengan bank itu berbeda. Karena simpan pinjam itu sifatnya eksklusif, dari anggota untuk anggota, bukan inklusif," tegas Agus.

Agus juga berharap, pemda khususnya dinas koperasi dan UKM mampu mengantisipasi segala perubahan zaman, dimana sekarang ini sudah masuk ke dalam era digital. Perdagangan sudah marak dilakukan melalui jaringan marketplace atau e-commerce.

"Untuk itu, koperasi di Indonesia harus meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing. Ingat, koperasi berkualitas adalah Tiada Koperasi Tanpa Transaksi, Tiada Koperasi Tanpa Pelatihan, dan Tiada Koperasi Tanpa IT," pungkas Agus.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Agus Muharram

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop dan UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6229.635 -78.513 575
2 Agriculture 1722.371 6.370 19
3 Mining 1919.443 -33.172 44
4 Basic Industry and Chemicals 789.595 -7.216 70
5 Miscellanous Industry 1264.767 -18.889 44
6 Consumer Goods 2549.123 -61.872 45
7 Cons., Property & Real Estate 500.752 -5.526 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1087.256 11.099 64
9 Finance 1120.332 -20.452 90
10 Trade & Service 942.879 -0.426 134
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 145 37 34.26
2 OASA 248 310 62 25.00
3 BIMA 97 118 21 21.65
4 RAJA 665 805 140 21.05
5 PTIS 328 394 66 20.12
6 GHON 1,185 1,400 215 18.14
7 NAGA 216 248 32 14.81
8 MLPT 710 800 90 12.68
9 CNTX 570 640 70 12.28
10 BPFI 525 580 55 10.48
No Code Prev Close Change %
1 BUVA 585 474 -111 -18.97
2 INPS 2,600 2,150 -450 -17.31
3 KDSI 1,010 910 -100 -9.90
4 SONA 3,100 2,800 -300 -9.68
5 RODA 550 500 -50 -9.09
6 TAXI 144 132 -12 -8.33
7 DEFI 1,095 1,005 -90 -8.22
8 BINA 685 630 -55 -8.03
9 HELI 258 238 -20 -7.75
10 CARS 1,950 1,820 -130 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 145 37 34.26
2 RAJA 665 805 140 21.05
3 AUTO 1,545 1,640 95 6.15
4 BBRI 3,580 3,490 -90 -2.51
5 UNVR 50,800 48,000 -2,800 -5.51
6 TKIM 9,725 9,950 225 2.31
7 BAPA 171 180 9 5.26
8 TLKM 3,750 3,830 80 2.13
9 UNTR 37,600 37,900 300 0.80
10 MNCN 1,410 1,395 -15 -1.06