Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:16 WIB. Pertamina - Pengamat energi dari UGM katakan Pertamina perlu percepat pembangunan kilang minyak.
  • 19:13 WIB. Pertamina - Pertamina berencana keluarkan kartu solar bersubsidi untuk kendaraan berbahan bakar solar.
  • 19:12 WIB. Pertamina - Pertamina duga kelangkaan solar di Kendari karena adanya penyelewengan solar bersubsidi ke industri.
  • 17:47 WIB. Pilpres - Anies membantah bahas Pilpres 2019 dengan Erdogan.
  • 17:46 WIB. Pilpres - JK ingin istirahat saat Pilpres 2019.
  • 17:46 WIB. Hukum - Setya Novanto mengaku syok divonis 15 tahun penjara.
  • 17:45 WIB. Jakarta - Anies klaim inflasi DKI Jakarta lebih rendah dari Nasional.
  • 17:41 WIB. Politik - Ketua DPR sebut pansus TKA tidak mendesak.
  • 16:30 WIB. Puasa - Otoritas Arab Saudi akan hukum pedagang jika naikkan harga selama bulan Ramadan.
  • 16:29 WIB. Puasa - Otoritas Arab Saudi akan hukum pedagang jika naikkan harga selama bulan Ramadan.
  • 16:27 WIB. Transgender - Pakistan buka sekolah transgender pertama.
  • 16:26 WIB. Rusia - G7 siap jatuhkan sanksi baru kepada Rusia.
  • 16:24 WIB. Jepang - Pesawar tempur F-35 AS lakukan pendaratan darurat di Jepang.
  • 16:23 WIB. Kuba - Pemimpin Kuba temui presiden Bolivia, Eva Morales, dalam rangka perkuat hubungan kedua negara.
  • 16:20 WIB. 5G - China akan terapkan teknologi 5G pada paruh kedua 2019.

PPASK Tolak Angkutan Online Jadi Perusahaan Transportasi

Foto Berita PPASK Tolak Angkutan Online Jadi Perusahaan Transportasi
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Perkumpulan Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus (PPASK) menolak wacana pemerintah yang akan merubah perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi. Pasalnya, perubahan tersebut dikhawatirkan bisa timbul ketidaksesuaian prinsip usaha yang awalnya ditawarkan oleh perusahaan aplikasi yakni sistem berbagai hasil atau ride sharing.

Ketua PPASK, Michael Pratama Jaya mengatakan pihaknya juga menghawatirkan akan adanya sebuah monopoli usaha. Ia menilai, setelah adanya perubahan, berimbas kepada mitra-mitra yang merubah statusnya menjadi karyawan.

"Kami sangat tegas menoloak perubahan perusahaan aplikasi menjadi perusahaan Transportasi karena pada dasarnya kami mengkhawatirkan adanya ketidaksesuaian prinsip usaha yang awalnya ditawarkan oleh perusahaan aplikasi yaitu sistem ekonomi berbagi atau ekonomi sharing atau rate sharing,"katanya kepada wartawan di Bandung, Jumat (6/4/2018).

PPASK sebagai badan hukum saat ini, lanjutnya, sudah sesuai dengan Permenhub no 108 yang sekarang. Perusahaan aplikasi hanya sebagai penyedia aplikasi saja, pengelolaan pengemudi dilakukan oleh badan-badan hukum sampai ke cita-cita untuk keselamatan para driver. 

"Selama ini berjalan sudah sangat sesuai dengan undang-undang No 22 Tahun 2009 yang diturunkan menjadi permen 108 sudah sangat sesuai karena peran aplikasi ini sebetulnya hanya penyedia aplikasinya saja," ujarnya.

Sebagai langkah kongkrit, PPASK bersama 18 badan hukum lainnya, akan mengirim surat ke Dirjen Perhubungan Darat, dan ke Dinas Perhubungan Jabar dan pusat untuk melibatkan PPSAK dalam revisi PM 108.

"Agar benar-benar berpihak kepada driver pengemudi yang selama ini melayani masyarakat. Walaupun aplikasi kini sudah besar tapi harus ingat bahwa mereka tidak akan besar tanpa driver," katanya.

Dia pun berharap kehadiran PPSAK dan badan hukum lain bisa berjalan sebagaimana mestinya, tidak dihilangkan. Michael juga mengatakan, tetap mendukung kehadiran PM 108 sebagai aturan yang tidak merugikan pihak manapun. 

"PM 108 adalah win-win solution yang paling tepat untuk mengatur keberadaan angkutan sewa khusus ini," pungkasnya.

Tag: Taksi Online, Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6229.635 -78.513 575
2 Agriculture 1722.371 6.370 19
3 Mining 1919.443 -33.172 44
4 Basic Industry and Chemicals 789.595 -7.216 70
5 Miscellanous Industry 1264.767 -18.889 44
6 Consumer Goods 2549.123 -61.872 45
7 Cons., Property & Real Estate 500.752 -5.526 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1087.256 11.099 64
9 Finance 1120.332 -20.452 90
10 Trade & Service 942.879 -0.426 134
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 145 37 34.26
2 OASA 248 310 62 25.00
3 BIMA 97 118 21 21.65
4 RAJA 665 805 140 21.05
5 PTIS 328 394 66 20.12
6 GHON 1,185 1,400 215 18.14
7 NAGA 216 248 32 14.81
8 MLPT 710 800 90 12.68
9 CNTX 570 640 70 12.28
10 BPFI 525 580 55 10.48
No Code Prev Close Change %
1 BUVA 585 474 -111 -18.97
2 INPS 2,600 2,150 -450 -17.31
3 KDSI 1,010 910 -100 -9.90
4 SONA 3,100 2,800 -300 -9.68
5 RODA 550 500 -50 -9.09
6 TAXI 144 132 -12 -8.33
7 DEFI 1,095 1,005 -90 -8.22
8 BINA 685 630 -55 -8.03
9 HELI 258 238 -20 -7.75
10 CARS 1,950 1,820 -130 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 145 37 34.26
2 RAJA 665 805 140 21.05
3 AUTO 1,545 1,640 95 6.15
4 BBRI 3,580 3,490 -90 -2.51
5 UNVR 50,800 48,000 -2,800 -5.51
6 TKIM 9,725 9,950 225 2.31
7 BAPA 171 180 9 5.26
8 TLKM 3,750 3,830 80 2.13
9 UNTR 37,600 37,900 300 0.80
10 MNCN 1,410 1,395 -15 -1.06

Recommended Reading

Selasa, 24/04/2018 15:12 WIB

Facebook Belum Jawab Surat dari Indonesia

Selasa, 24/04/2018 14:18 WIB

Papa Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Selasa, 24/04/2018 09:12 WIB

5 Tips Membuat Pitching Berkesan

Selasa, 24/04/2018 08:58 WIB

7 Manfaat Ekspansi Bisnis

Selasa, 24/04/2018 08:28 WIB

Fadel Perjuangkan Komoditas Sawit Indonesia

Selasa, 24/04/2018 07:23 WIB

Ketika Jokowi Menjelma Jadi Bapak Papua