Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:02 WIB. Khashoggi - Otoritas Turki mengatakan belum membagikan audio terkait dengan pembunuhan Khashoggi dengan siapa pun.
  • 19:01 WIB. Laut China Selatan - AS gaet Jepang tangkis pengaruh China di LTS.
  • 19:01 WIB. Kanada - Pasokan ganja di Kanada dilaporkan telah ludes.
  • 19:00 WIB. TSLA - Tesla meluncurkan mobil Model 3 dengan harga US$45.000.
  • 18:59 WIB. Afghanistan - Aksi penembakan tunda pemilu Afghanistan di Kandahar.
  • 18:59 WIB. Donald Trump - Trump yakin Khashoggi sudah meninggal dunia.
  • 18:58 WIB. Israel - Mahkamah Agung Israel izinkan siswa AS masuk negaranya.
  • 18:58 WIB. Uni Eropa - KTT Uni Eropa di Brussels fokus pada isu migrasi.
  • 18:58 WIB. Brexit - Uni Eropa: Dialog Brexit berlanjut 'dengan semangat positif'.
  • 18:57 WIB. PBB - PBB tunggu hasil penyelidikan Turki terkait Khashoggi.
  • 18:56 WIB. Jamal Khashoggi - AJI desak investigasi transparan dalam kasus Jamal Khashoggi.
  • 18:13 WIB. Nasional - Darmin: Moratorium izin hutan sawit untuk pembenahan.
  • 18:12 WIB. Hukum - Menteri Agraria sebut perizinan Meikarta hanya 84 hektare.
  • 18:12 WIB. Nasional - Mendagri: Dana kelurahan beda dengan dana desa.
  • 18:12 WIB. Nasional - Jokowi dan Said Aqil masuk 50 tokoh muslim berpengaruh.

PUPR: Perizinan Hambat Percepatan Program Sejuta Rumah

Foto Berita PUPR: Perizinan Hambat Percepatan Program Sejuta Rumah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah daerah (Pemda) diminta memberikan dukungan terhadap program-program strategis nasional.  Satu di antaranya memberikan dukungan terhadap program Satu Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR Dadang Rukmana mengatakan, guna mendukung program tersebut, pihaknya telah mengeluarkan sejumlah payung hukum. Di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR ditujukan untuk menyederhanakan perizinan. 

"Saya menyadari betul kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan di daerah. Saya mendorong teman-teman di daerah supaya memiliki kebijakan yang lebih semangat di dalam memberikan kemudahan dalam perizinan," kata dia saat menghadiri Indonesia Property Award 2018 yang diselenggarakan oleh majalah Warta Ekonomi, Kamis (5/4/2018).

Dadang mencontohkan, mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) di beberapa kota sudah cepat. Misalnya Kota Pontianak yang dapat mengurus IMB hanya 5,8 jam dengan syarat-syarat sudah dipenuhi.

"Di daerah lain masih ada (urus IMB) sampai satu tahun. Sampai saya usut apa yang terjadi. Ternyata, belum semua kompak sampai di daerah," ujarnya.

Dalam program Satu Juta Rumah, kata Dadang, kemampuan pemerintah hanya sekitar 20% untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara 30% rumah bersubsidi dibangun oleh pengembang dengan skema pembiayaan perumahan. Adapun 50% sisanya banyak juga dibangun pengembang dan masyarakat sendiri secara swadaya.

"Jadi, sedikit sekali kapasitas pemerintah di dalam menyediakan perumahan dalam konteks program sejuta rumah," pungkasnya.

Tag: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dadang Rukmana, Program Sejuta Rumah

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Adeng Bustomi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46