Portal Berita Ekonomi Rabu, 16 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:55 WIB. Youtube - Youtube perbarui kebijakan akibat birdbox challenge cs.
  • 19:54 WIB. Sony - Sony rilis kamera anyar untuk vlogger.
  • 18:40 WIB. Bakti - Bakti bukukan pendapatan Rp2,9 triliun.
  • 18:02 WIB. LRT - BPPT klaim Indonesia kuasai desain teknologi LRT.
  • 18:00 WIB. Mercedes - SUV baru Mercedes-Benz GLB bakal meluncur di Indonesia.
  • 17:57 WIB. Youtube - Youtube uji fitur rekomendasi unduh video.
  • 17:55 WIB. LRT - PT Inka siapkan empat trainset LRT pada Juni 2019.
  • 17:53 WIB. Snap - Petinggi Snap kembali hengkang.
  • 17:52 WIB. TKDN - Inka klaim TKDN kereta api capai 60%.
  • 17:51 WIB. Google - Google hapus aplikasi yang kumpulkan informasi data pengguna.
  • 16:12 WIB. E-Money - Bank Mandiri gandeng Shopee untuk jualan e-money di platform digital.
  • 16:12 WIB. Aplikasi - AksiBerbagi.com kembangkan aplikasi berbasis android dan IOS.
  • 16:12 WIB. Banding - PT Sasana Yudha Bhakti (SYB) dan PT Persada Bangun Jaya (PJB) ajukan banding atas keputusan PTUN Samarinda.
  • 16:12 WIB. Tambang - PTUN Samarinda kabulkan gugatan Tiwa Abadi soal izin usaha pertambangan di Kalimantan.
  • 14:11 WIB. Laba - Kuartal III 2018, PLN bukukan laba Rp9,6 triliun.

NasDem Khawatir Jika Jokowi Cuti saat Kampanye

Foto Berita NasDem Khawatir Jika Jokowi Cuti saat Kampanye
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengkhawatirkan aturan cuti Presiden saat kampanye Pemilu Presiden 2019 dapat menyebabkan kekosongan kekuasaan negara, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus hati-hati dalam membuat peraturannya.

"Jangan sampai satu detik pun terjadi kekosongan kekuasaan negara, karena Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Syarief di Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Dia menjelaskan tugas Presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan namun juga kepala negara dan Wakil Presiden posisinya bukan sebagai wakil kepala negara.

Karena itu dia menilai posisi Presiden sebagai kepala negara tidak bisa digantikan misalnya menyatakan negara dalam keadaan darurat yang membutuhkan keputusan langsung Presiden.

"Kepala negara berkaitan memberikan grasi termasuk menyatakan negara dalam keadaan darurat. Kalau selama cuti Presiden kita tidak tahu ada hal-hal seperti itu sedangkan Wapres bukan wakil kepala negara, ini menjadi persoalan," ujarnya.

Syarief mengatakan kalau ada pihak yang mengkhawatirkan terjadinya penyalah gunaan kekuasaan ketika Presiden petahana tidak cuti ketika kampanye, maka dibuat saja aturannya.

Dia mencontohkan semua kegiatan kampanye Presiden petahana dibuat transparan misalnya dari sisi keuangan sehingga tidak ada uang dan fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan kampanye.

"Mari berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, artinya jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan di negara kita," katanya.

Menurut dia sebenarnya aturan yang akan dibuat KPU terkait cuti Presiden petahana ketika kampanye Pilpres 2019 sangat fleksibel dan sederhana. Namun dia menilai ada persoalan mendasar dibalik aturan tersebut menyangkut kepentingan negara terkait posisi Presiden sebagai kepala negara.

"Padahal ada persoalan dibalik kalau Presiden petahan cuti terjadi hal yang menyangkut kepentingan negara dan hanya bisa dilaksanakan kepala negara, tentu itu menjadi persoalan," ujarnya.

Sebelumnya, komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dalam RDP dengan Komisi II DPR pada Senin (2/4) menjelaskan KPU akan membuat PKPU terkait cuti kampanye Presiden dan Wapres yang ikut kampanye Pilpres 2019, keduanya wajib cuti diluar tanggungan negara.

"Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti diluar tanggungan negara, dan tidak dilakukan bersamaan," kata Wahyu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4).

Wahyu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai Capres maupun Cawapres, harus memperhatikan tugas kenegaraannya selama melakukan kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, dalam PKPU itu juga melarang Presiden dan Wapres menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres.

"Presiden dan Wakil Presiden ketika kampanye di hari libur tidak perlu cuti. Cuti diluar tanggungan itu diajukan sehari sebelum kampanye dilakukan," ujarnya.

Wahyu mengatakan cuti capres dan cawapres yang diatur KPU itu berbeda dengan cuti Kepala Daerah yang ikut kontestasi Pilkada yaitu selama masa tahapan kampanye Pilkada.

Pasal 281 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Dalam Pasal 301 UU Pemilu menyebutkan Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai Capres atau cawapres dalam melaksanakan kampanye Pilpres memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wapres.

Tag: Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Joko Widodo (Jokowi), Pemilu Presiden (Pilpres)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6413.360 4.576 625
2 Agriculture 1580.665 -4.371 21
3 Mining 1864.283 19.943 47
4 Basic Industry and Chemicals 886.611 -9.234 71
5 Miscellanous Industry 1412.349 17.718 46
6 Consumer Goods 2622.970 -29.125 51
7 Cons., Property & Real Estate 479.075 -1.667 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1144.667 14.212 71
9 Finance 1218.281 4.587 91
10 Trade & Service 789.491 2.967 153
No Code Prev Close Change %
1 CANI 163 210 47 28.83
2 TIRA 250 312 62 24.80
3 AGRS 300 374 74 24.67
4 INCF 300 350 50 16.67
5 BGTG 95 110 15 15.79
6 INPP 650 750 100 15.38
7 VICO 104 119 15 14.42
8 CTTH 122 135 13 10.66
9 TFCO 665 735 70 10.53
10 BEST 234 258 24 10.26
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 360 300 -60 -16.67
2 OCAP 330 282 -48 -14.55
3 YPAS 745 660 -85 -11.41
4 RELI 250 224 -26 -10.40
5 PRIM 570 515 -55 -9.65
6 APEX 1,400 1,295 -105 -7.50
7 OASA 378 350 -28 -7.41
8 ATIC 880 815 -65 -7.39
9 UNIT 268 252 -16 -5.97
10 MIDI 1,060 1,000 -60 -5.66
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 348 6 1.75
2 ANTM 820 870 50 6.10
3 PGAS 2,320 2,410 90 3.88
4 UNTR 25,600 26,050 450 1.76
5 TLKM 3,930 3,990 60 1.53
6 KPAS 222 224 2 0.90
7 BBRI 3,780 3,780 0 0.00
8 DOID 565 615 50 8.85
9 BMRI 7,800 7,800 0 0.00
10 BHIT 66 71 5 7.58