Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:39 WIB. Sandiaga - Berubah atau tidak kostum Prabowo tak pengaruhi karakternya.
  • 12:39 WIB. Sandiaga - Masyarakat tak ingin Prabowo merubah penampilan.
  • 12:37 WIB. KPK - Masa tahanan eks Wali Kota Pasuruan, Setiyono diperpanjang selama 40 hari.
  • 12:35 WIB. Sekjen PPP - Banyak warga terkesan pada Jokowi karena sosoknya yang sederhana.
  • 12:35 WIB. Sekjen PPP - Rekam jejak mempengaruhi perolehan suara di Pilpres 2019.
  • 12:35 WIB. Sekjen PPP - Menang dan kalah Prabowo bukan dipengaruhi gaya berpakaian.
  • 12:32 WIB. Rizal Ramli - Ke KPK mengadukan dugaan korupsi pada impor pangan.
  • 12:31 WIB. NasDem - Harusnya Sandiaga tak kritisi kepentingan rakyat, tapi mengontrol pelaksaan dana kelurahan.
  • 12:31 WIB. NasDem - Sandiaga Uno berbicara dan bersikap tak pernah kontstruktif pada program pro-rakyat.
  • 12:30 WIB. NasDem - Sangat disayangkan Sandiaga Uno tak berpihak pada kebijakan pensejahteraan rakyat.
  • 12:30 WIB. NasDem - Dana kelurahan adalah serapan aspirasi Jokowi dari wali kota.
  • 12:26 WIB. KPK - Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana diperiksa atas kasus Kalapas Sukamiskin.
  • 12:25 WIB. KPK - Rp862 juta duit Setnov adalah bagian dari cicilan uang penganti.
  • 12:25 WIB. KPK - Sebanyak Rp862 juta uang Setya Novanto disita.
  • 12:24 WIB. Ma'ruf Amin - Harusnya kita bersyukur, karena Jokowi hari santri nasional ditetapkan.

NasDem Khawatir Jika Jokowi Cuti saat Kampanye

Foto Berita NasDem Khawatir Jika Jokowi Cuti saat Kampanye
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengkhawatirkan aturan cuti Presiden saat kampanye Pemilu Presiden 2019 dapat menyebabkan kekosongan kekuasaan negara, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus hati-hati dalam membuat peraturannya.

"Jangan sampai satu detik pun terjadi kekosongan kekuasaan negara, karena Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Syarief di Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Dia menjelaskan tugas Presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan namun juga kepala negara dan Wakil Presiden posisinya bukan sebagai wakil kepala negara.

Karena itu dia menilai posisi Presiden sebagai kepala negara tidak bisa digantikan misalnya menyatakan negara dalam keadaan darurat yang membutuhkan keputusan langsung Presiden.

"Kepala negara berkaitan memberikan grasi termasuk menyatakan negara dalam keadaan darurat. Kalau selama cuti Presiden kita tidak tahu ada hal-hal seperti itu sedangkan Wapres bukan wakil kepala negara, ini menjadi persoalan," ujarnya.

Syarief mengatakan kalau ada pihak yang mengkhawatirkan terjadinya penyalah gunaan kekuasaan ketika Presiden petahana tidak cuti ketika kampanye, maka dibuat saja aturannya.

Dia mencontohkan semua kegiatan kampanye Presiden petahana dibuat transparan misalnya dari sisi keuangan sehingga tidak ada uang dan fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan kampanye.

"Mari berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, artinya jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan di negara kita," katanya.

Menurut dia sebenarnya aturan yang akan dibuat KPU terkait cuti Presiden petahana ketika kampanye Pilpres 2019 sangat fleksibel dan sederhana. Namun dia menilai ada persoalan mendasar dibalik aturan tersebut menyangkut kepentingan negara terkait posisi Presiden sebagai kepala negara.

"Padahal ada persoalan dibalik kalau Presiden petahan cuti terjadi hal yang menyangkut kepentingan negara dan hanya bisa dilaksanakan kepala negara, tentu itu menjadi persoalan," ujarnya.

Sebelumnya, komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dalam RDP dengan Komisi II DPR pada Senin (2/4) menjelaskan KPU akan membuat PKPU terkait cuti kampanye Presiden dan Wapres yang ikut kampanye Pilpres 2019, keduanya wajib cuti diluar tanggungan negara.

"Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti diluar tanggungan negara, dan tidak dilakukan bersamaan," kata Wahyu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4).

Wahyu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai Capres maupun Cawapres, harus memperhatikan tugas kenegaraannya selama melakukan kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, dalam PKPU itu juga melarang Presiden dan Wapres menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres.

"Presiden dan Wakil Presiden ketika kampanye di hari libur tidak perlu cuti. Cuti diluar tanggungan itu diajukan sehari sebelum kampanye dilakukan," ujarnya.

Wahyu mengatakan cuti capres dan cawapres yang diatur KPU itu berbeda dengan cuti Kepala Daerah yang ikut kontestasi Pilkada yaitu selama masa tahapan kampanye Pilkada.

Pasal 281 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Dalam Pasal 301 UU Pemilu menyebutkan Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai Capres atau cawapres dalam melaksanakan kampanye Pilpres memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wapres.

Tag: Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Joko Widodo (Jokowi), pilpres - pemilihan presiden

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90