Portal Berita Ekonomi Rabu, 18 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:36 WIB. Taliban - NATO: pernyataan negosiasi AS-Taliban disalahtafsirkan.
  • 19:35 WIB. Timur Tengah - Suriah rebut kembali wilayah yang diduduki Israel.
  • 19:34 WIB. Putin - Trump bela Putin soal tuduhan intervensi pemilu AS.
  • 19:33 WIB. Asian Games - Jokowi utus menteri undang pimpinan dua Korea ke Asian Games.
  • 19:32 WIB. Korea Selatan - Helikopter militer Korsel jatuh, lima orang tewas.
  • 19:31 WIB. WTO - AS ajukan 5 gugatan ke WTO.
  • 19:29 WIB. Gelombang Panas - PBB: 1,1 miliar orang hadapi risiko karena iklim panas.
  • 19:30 WIB. Afghanistan - Sepanjang 2018, sebanyak 363 anak di Afghanistan tewas.
  • 19:30 WIB. Korea Utara - Uni Eropa pertahankan sanksi untuk Korut.
  • 19:28 WIB. Amerika Serikat - Iran gugat AS ke pengadilan internasional.
  • 17:46 WIB. Bulog - Bulog Divre III Bojonegoro mengirim 6 ribu ton beras ke tiga provinsi.
  • 17:35 WIB. Pemilu - Wapres JK sebut menteri ikut Pileg ganggu kinerja kabinet.
  • 17:34 WIB. Pilpres - Eriko: PDIP tidak intervensi Jokowi tentukan cawapres.
  • 14:56 WIB. Pertamina - Pertamina MOR VIII Maluku-Papua ungkap konsumsi BBM bensin tergolong stabil┬ápada smester I 2018.

NasDem Khawatir Jika Jokowi Cuti saat Kampanye

Foto Berita NasDem Khawatir Jika Jokowi Cuti saat Kampanye
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengkhawatirkan aturan cuti Presiden saat kampanye Pemilu Presiden 2019 dapat menyebabkan kekosongan kekuasaan negara, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus hati-hati dalam membuat peraturannya.

"Jangan sampai satu detik pun terjadi kekosongan kekuasaan negara, karena Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Syarief di Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Dia menjelaskan tugas Presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan namun juga kepala negara dan Wakil Presiden posisinya bukan sebagai wakil kepala negara.

Karena itu dia menilai posisi Presiden sebagai kepala negara tidak bisa digantikan misalnya menyatakan negara dalam keadaan darurat yang membutuhkan keputusan langsung Presiden.

"Kepala negara berkaitan memberikan grasi termasuk menyatakan negara dalam keadaan darurat. Kalau selama cuti Presiden kita tidak tahu ada hal-hal seperti itu sedangkan Wapres bukan wakil kepala negara, ini menjadi persoalan," ujarnya.

Syarief mengatakan kalau ada pihak yang mengkhawatirkan terjadinya penyalah gunaan kekuasaan ketika Presiden petahana tidak cuti ketika kampanye, maka dibuat saja aturannya.

Dia mencontohkan semua kegiatan kampanye Presiden petahana dibuat transparan misalnya dari sisi keuangan sehingga tidak ada uang dan fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan kampanye.

"Mari berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, artinya jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan di negara kita," katanya.

Menurut dia sebenarnya aturan yang akan dibuat KPU terkait cuti Presiden petahana ketika kampanye Pilpres 2019 sangat fleksibel dan sederhana. Namun dia menilai ada persoalan mendasar dibalik aturan tersebut menyangkut kepentingan negara terkait posisi Presiden sebagai kepala negara.

"Padahal ada persoalan dibalik kalau Presiden petahan cuti terjadi hal yang menyangkut kepentingan negara dan hanya bisa dilaksanakan kepala negara, tentu itu menjadi persoalan," ujarnya.

Sebelumnya, komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dalam RDP dengan Komisi II DPR pada Senin (2/4) menjelaskan KPU akan membuat PKPU terkait cuti kampanye Presiden dan Wapres yang ikut kampanye Pilpres 2019, keduanya wajib cuti diluar tanggungan negara.

"Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti diluar tanggungan negara, dan tidak dilakukan bersamaan," kata Wahyu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4).

Wahyu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai Capres maupun Cawapres, harus memperhatikan tugas kenegaraannya selama melakukan kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, dalam PKPU itu juga melarang Presiden dan Wapres menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres.

"Presiden dan Wakil Presiden ketika kampanye di hari libur tidak perlu cuti. Cuti diluar tanggungan itu diajukan sehari sebelum kampanye dilakukan," ujarnya.

Wahyu mengatakan cuti capres dan cawapres yang diatur KPU itu berbeda dengan cuti Kepala Daerah yang ikut kontestasi Pilkada yaitu selama masa tahapan kampanye Pilkada.

Pasal 281 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Dalam Pasal 301 UU Pemilu menyebutkan Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai Capres atau cawapres dalam melaksanakan kampanye Pilpres memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wapres.

Tag: Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Joko Widodo (Jokowi), pilpres - pemilihan presiden

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.508 -43.650 597
2 Agriculture 1429.927 1.326 19
3 Mining 1993.546 -16.082 46
4 Basic Industry and Chemicals 767.037 -5.673 70
5 Miscellanous Industry 1164.985 -9.605 45
6 Consumer Goods 2425.201 -22.039 46
7 Cons., Property & Real Estate 447.948 3.850 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1073.667 5.217 70
9 Finance 1019.771 -15.877 91
10 Trade & Service 879.792 -4.151 143
No Code Prev Close Change %
1 CANI 162 214 52 32.10
2 TCPI 875 1,090 215 24.57
3 OKAS 270 334 64 23.70
4 GSMF 102 126 24 23.53
5 FORU 125 146 21 16.80
6 TGRA 600 670 70 11.67
7 RODA 520 580 60 11.54
8 WSKT 1,845 2,030 185 10.03
9 AGRO 328 360 32 9.76
10 MARI 212 232 20 9.43
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 660 496 -164 -24.85
2 CSIS 590 444 -146 -24.75
3 CNTX 590 452 -138 -23.39
4 PTSN 252 222 -30 -11.90
5 MGRO 380 338 -42 -11.05
6 MINA 680 610 -70 -10.29
7 LPLI 182 164 -18 -9.89
8 ZINC 1,685 1,535 -150 -8.90
9 SRSN 70 64 -6 -8.57
10 ALKA 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 660 496 -164 -24.85
2 BBRI 2,970 2,870 -100 -3.37
3 WSKT 1,845 2,030 185 10.03
4 PGAS 1,640 1,725 85 5.18
5 KREN 715 730 15 2.10
6 PTBA 4,240 4,380 140 3.30
7 ADRO 1,800 1,760 -40 -2.22
8 TKIM 13,675 13,400 -275 -2.01
9 AGRO 328 360 32 9.76
10 BMRI 6,550 6,325 -225 -3.44