Pembangunan Tol Semarang-Demak Tidak Hanya untuk Urai Kemacetan

Warta Ekonomi, Semarang -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan jalur tol Semarang-Demak yang dibangun dalam waktu dekat bersifat multifungsi, tidak hanya menyelesaikan persoalan kemacetan.

"Bukan hanya jalan tol, tetapi juga 'environmental remediation' (perbaikan lingkungan, red.)," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto di Semarang, Jumat.

Hal tersebut diungkapkan Arie usai bertemu dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Balai Kota Semarang untuk membahas rencana pembangunan jalur tol Semarang-Demak.

Menurut dia, jalur tol tersebut juga memiliki peran memperbaiki lingkungan, misalnya kawasan yang tadinya kumuh bisa dikembangkan secara baik karena disatukan dengan sistem pengendalian banjir.

"Sekarang ini, Semarang kan kebanjiran terus. Kami kombinasikan. Jadi, bukan hanya memecahkan masalah kemacetan, tetapi masalah banjir, memperbaiki lingkungan, sekalian menciptakan suatu lahan baru," katanya.

Artinya, kata dia, potensi ekonomi lainnya, seperti pariwisata pesisir bisa muncul seiring dengan pembangunan jalur tol Semarang-Demak sepanjang 27 kilometer tersebut.

Mengenai nelayan, ia mengatakan bisa juga tetap tidak kehilangan mata pencaharian karena akan dikembangkan teknologi di luar tanggul laut yang dibangun di sepanjang jalur tol Semarang-Demak.

"Bagian situ, tadinya kan ada tambak dan lain lain, ini kami lagi kembangkan teknologi. Tambak kan airnya asin, kami kembangkan di luar tanggul tersebut karena secara teknologi memungkinkan," katanya.

Demikian pula, kata dia, kawasan "mangrove" yang juga bakal terkena pembangunan jalur tol Semarang-Demak yang nantinya akan dipindahkan dan dibikinkan penggantinya di luar jalur tol.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjelaskan pertemuan tersebut membicarakan persoalan teknis mengenai penyesuaian rencana tata ruang wilayah seiring pembangunan jalur tol Semarang-Demak

"Fase Tol Semarang-Demak ini menjadi jalur tol pertama yang sekaligus tanggul laut. Jadi, keren nih. Pertama kalinya ada di Semarang. Kami diminta melakukan beberapa perubahan peruntukan di situ," katanya.

Ia mencontohkan kawasan yang semula rawa tidak mungkin dikembangkan menjadi tambak lagi jika sudah dibendung tanggul laut, demikian pula permukiman nelayan yang juga harus ada perubahan.

Intinya, kata dia, harus ada sisi ekonomi yang menarik di wilayah itu agar setelah jadi jalan tolnya bisa berkembang lebih cepat, misalnya, ada lahan yang tadinya tambak diminta sebagai kolam retensi atau polder.

"Ada juga nanti perubahan yang tadinya tambak, rawa, jadi perumahan, atau apapun itu. Yang jelas, kita akan melihat hasilnya. Tugas kami, melakukan penyesuaian tata ruang," kata politikus PDI Perjuangan itu.