Ketua MPR: Perkembangan Demokrasi Tidak Sejalan dengan Pancasila

Warta Ekonomi, Yogyakarta -

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini semakin tidak konsisten dengan Pancasila dan amanah pendiri negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

"Pendiri negara menyampaikan empat amanah kepada bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945," kata Zulkifli Hasan di Yogyakarta, Sabtu (7/4/2018).

Menurut Zulkifli, amanah pendiri bangsa tersebut, pertama, "Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Zulkifli melihat, Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya berdaulat, salah satu contohnya masih banyak melakukan impor.

Bahkan, Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, kata dia, tapi masih banyak mengimpor bahan pangan.

"Selama masih belum berdaulat maka sulit untuk berlaku adil bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Perekonomian Indonesa juga bergeser dari ekonomi gotong-royong ke ekonomi kapitalis.

Kedua, "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Menurut dia, realitasnya masih ada belum mendapat perlindungan dengan baik. Masih banyak rakyat Indinesia yang hidup miskin.

Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"Namun, keadilan soal belum terlaksana dengan baik," katanya.

Pada kesempatan tersebut, mengimbau seleuruh elemen bangsa Indonesia untuk dapat menjaga amanah para pendiri bangsa.

Apalagi pada tahun politik 2018 dan 2019, Zulkifli juga mengimbau semua pihak untuk menjaga kesejukan dan kedamaian di tengah bangsa Indonesia.