Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:52 WIB. Saham - Harto Djaja Nagaria divestasi 250 ribu saham PT Summarecon Agung Tbk.
  • 13:52 WIB. Divestasi - Leo Investment rencanakan divestasi saham PT Leo Resources dan PT Lion Nickel kepada PT Geo Seismik Indonesia.
  • 13:30 WIB. Toyota - Toyota Supra 2020 produksi pertama laku Rp29,8 miliar dalam lelang.
  • 12:53 WIB. Bandara - Menteri Darmin menyatakan Bandara NYIA beroperasi mulai Januari 2020.
  • 12:52 WIB. Kartu - Indonesia masih jauh menerapkan sistem kartu identitas tunggal (single identity card).
  • 12:51 WIB. INKA - Ekspor kereta ke Bangladesh, INKA disokong dana Rp775,6 miliar.
  • 12:50 WIB. Dagang - Kemendag terus tingkatkan kelancaran ekspor-impor lewat laut.
  • 12:49 WIB. Sapi - Pemprov Lampung terus menggalakkan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab).
  • 12:48 WIB. Impor - Nilai impor sejumlah barang nonmigas Lampung turun 45,48 persen.
  • 12:47 WIB. Bensin - Persediaan terbatas, harga bensin premium di Mamberamo Raya Rp60 ribu/liter.
  • 12:46 WIB. Pertanian - Petani Sigi kini mulai kembali garap lahan pertanian pascagempa.
  • 12:44 WIB. Kopra - Harga kopra di Ambon kembali bergerak turun, Rp4.600 menjadi Rp4.300/kg.
  • 12:44 WIB. Bahan Pokok - Disperindag: persediaan kebutuhan pokok di Kendari cukup.
  • 12:43 WIB. Minyak - Harga minyak di perdagangan Asia turun karena ekonomi China melambat.
  • 12:42 WIB. DSLNG - PT DSLNG sukses capai target perusahaan, yakni tanpa kecelakaan kerja selama 2018.

Selesaikan NIK Bermasalah, Bantul Koordinasi dengan Pusat

Foto Berita Selesaikan NIK Bermasalah, Bantul Koordinasi dengan Pusat
Warta Ekonomi.co.id, Bantul -

Disdukcapil Kabupaten Bantul, DIY terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan nomor induk kependudukan warga setempat yang masih bermasalah.

"Kalau terkait NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang masih belum beres itu kita koordinasi, konsolidasi dengan pusat, jadi ya memang harus kerja sama dua sisi," ujar Bambang Purwadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bantul, di Bantul, Sabtu (7/4/2018).

Menurut dia, koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah pusat guna mengatasi NIK yang bermasalah seperti ganda atau tidak cocok dengan basis data kependudukan itu karena menghadapi tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Pemutakhiran data pemilih oleh petugas dilakukan dengan basis kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e), sehingga memang ada keterkaitan antara NIK dengan identitas yang sekarang wajib dimiliki warga yang sudah berusia 17 tahun tersebut. Selain berkoordinasi dengan pusat, kata dia, untuk meminimalkan NIK maupun data kependudukan ganda juga diharapkan masyarakat peduli dengan ketertiban administrasi kependudukan dengan tidak melakukan rekaman data di dua daerah.

"Penduduknya harus peduli, karena kan sekarang masih ada penduduk yang ketika ditanya sudah rekam belum, ngakunya belum, padahal sudah, makanya jadi ganda, kalaupun ganda itu persennya kecil sekali, tidak sampai satu persen, cuma ini harus diselesaikan," katanya.

Bambang juga mengatakan berkaitan dengan proses pemutakhiran data pemilih oleh petugas KPU nantinya dilakukan secara sinergi, meski demikian diupayakan penyelesaian NIK bermasalah itu bisa selesai sebelum proses pencocokan dan penelitian dimulai pada 17 April.

"Kita nanti sinergitas bersama-sama, agar nanti data kita makin lengkap, valid, akurat, dan 'update' itu saja, mari kita dukung bersama-sama, dan harapannya masyarakat siap, bahwa tanggal ini proses coklitnya, mudah-mudahan dan kita optimistis," ujarnya.

Komisioner KPU Bantul Arif Widayanto mengatakkan, dalam pemutakhirkan data pemilih Pemilu 2019 basisnya KTP elektronik, maka ketika ada warga yang belum melakukan perekaman data atau NIK bermasalah akan diberikan catatan oleh petugas.

"Di buku kerja teman pantarlih nantinya akan ada catatan bagi yang belum menyelesaikan perekaman KTP elektronik, nanti ditandai. jadi khusus yang belum perekaman KTP elektronik nanti akan ada form tersendiri di KPU," pungkasnya. (HYS/Ant)

Tag: Bantul, Blanko e-KTP, E-KTP, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Malioboro

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Hafit Yudi Suprobo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56