Portal Berita Ekonomi Kamis, 13 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:03 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,41% ke level 6.140,88 pada perdagangan Kamis (13/12/2018). 
  • 07:18 WIB. Tri - Tri akui ada kartu perdana aktif dijual ke konsumen.
  • 07:12 WIB. Grab - Grab bakal rambah bisnis travel dan jasa kesehatan.
  • 07:08 WIB. Telkomsel - Telkomsel luncurkan mBanking, integrasikan banyak bank.
  • 07:05 WIB. Apple - Apple hadapi tudingan monopoli di Mesir.

DPR Komentari Kebocoran Data Pengguna Facebook

Foto Berita DPR Komentari Kebocoran Data Pengguna Facebook
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ada 1.096.666 data pribadi pengguna Indonesia atau 1,3% dari total 87 juta data yang dinyatakan bocor dan masuk dalam daftar yang dicuri oleh Firma Cambridge Analityca. Indonesia dalam hal ini berada di urutan ketiga negara yang paling banyak dicuri datanya dalam skandal ini.

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, dalam siaran persnya mengomentari bahwa kebocoran data Facebook ini menjadi peringatan bagi upaya perlindungan data dan kedaulatan siber di Indonesia.

"Indonesia masih sangat lemah dalam perlindungan data pribadi. Pemerintah harus membuat kebijakan agar kedaulatan siber bisa ditegakkan sepenuhnya. Karena kunci permasalahan ada di situ yaitu tidak adanya kedaulatan siber," imbuh Sukamta, Jakarta, belum lama ini.

Hal ini, lanjut Sekretaris Fraksi PKS ini, disebabkan juga Indonesia belum memiliki aturan baku dengan lingkup yang luas mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem dan transaksi elektronik. Selain Permenkominfo tadi, aturan lainnya mengatur perlindungan data secara terpisah-pisah, tersebar di beberapa peraturan sektoral seperti Perbankan, Telekomunikasi, UU ITE, UU Kesehatan, dan lain-lain.

"Untuk itu, saya terus mendorong pemerintah agar segera mengajukan draf RUU Perlindungan Data Pribadi kepada DPR," terangnya.

Ia menjelaskan UU ini nantinya harus bisa hadir secara sistematis dan memiliki daya yang kuat mengatur berbagai pihak dalam melindungi privasi dengan ancaman hukuman yang berat bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan data pribadi. Karena hanya dengan Permen (peraturan Menteri), kekuatan hukum berupa sanksi pidana tidak cukup kuat, jadi harus diatur dengan UU.

Meskipun belum adanya aturan yang kuat soal perlindungan data (UU), tidak menghalangi pemerintah mengambil sikap tegas kepada pihak Facebook di Indonesia. Semestinya pemerintah, sambung Sukamta, bisa melakukan tindakan tegas kepada Facebook sebagaimana pernah dilakukan kepada Telegram dan Tumblr.

"Pemerintah dalam hal ini dapat menutup sementara layanan Facebook apabila jejaring sosial tersebut tidak bisa menjelaskan mengapa insiden kebocoran data itu terjadi, kapan dan untuk apa data pengguna Indonesia itu dipakai. Upaya serius pemerintah diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi," tegasnya.

Sukamta memandang pemerintah perlu memastikan bahwa 1 juta data pengguna Facebook Indonesia yang bocor itu benar-benar aman. Artinya, pemerintah harus bisa memastikan tidak ada data yang disimpan lagi oleh Cambridge Analytic. Data 1 juta pengguna Facebook Indonesia yang mereka miliki itu harus dimusnahkan.

"Jangan sampai sanksi dan denda administratif diberlakukan, tapi datanya sendiri masih mereka simpan atau minimal masih dapat mereka akses. Karena perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 20 tahun 2016 itu mencakup dari perolehan, penyimpanan sampai pemusnahan data tersebut," tegas wakil rakyat dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini. 

Tag: Facebook, Komisi I DPR, Sukamta

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6115.577 38.990 621
2 Agriculture 1505.088 -1.455 20
3 Mining 1755.401 7.640 47
4 Basic Industry and Chemicals 834.495 13.819 71
5 Miscellanous Industry 1393.243 11.184 46
6 Consumer Goods 2499.289 15.900 49
7 Cons., Property & Real Estate 451.558 6.736 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.077 9.161 71
9 Finance 1164.990 2.978 91
10 Trade & Service 792.381 1.998 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 298 446 148 49.66
2 SOTS 350 436 86 24.57
3 AKSI 286 344 58 20.28
4 KPAS 600 710 110 18.33
5 ESSA 272 314 42 15.44
6 PNSE 650 750 100 15.38
7 SSTM 450 510 60 13.33
8 TRAM 144 163 19 13.19
9 IBFN 246 278 32 13.01
10 YPAS 570 640 70 12.28
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 740 555 -185 -25.00
2 TFCO 780 610 -170 -21.79
3 OCAP 306 244 -62 -20.26
4 PDES 1,700 1,445 -255 -15.00
5 APEX 1,400 1,210 -190 -13.57
6 RIMO 162 142 -20 -12.35
7 RDTX 6,150 5,550 -600 -9.76
8 HDTX 140 127 -13 -9.29
9 YULE 220 200 -20 -9.09
10 MDKI 298 274 -24 -8.05
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 372 2 0.54
2 RIMO 162 142 -20 -12.35
3 KPAS 600 710 110 18.33
4 PTBA 4,280 4,310 30 0.70
5 ADRO 1,285 1,255 -30 -2.33
6 TLKM 3,620 3,650 30 0.83
7 TRAM 144 163 19 13.19
8 PTPP 1,900 2,020 120 6.32
9 WSKT 1,795 1,855 60 3.34
10 PGAS 2,060 2,130 70 3.40