Sony Imbau ASN Jangan Tergoda Materi

Warta Ekonomi, Makassar -

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sony Sumarsono yang dijadwalkan akan dilantik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) menyatakan akan memprioritaskan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pilkada 2018.

"Salah satu program spirit utama saya sebagaimana arahan pimpinan, Pak Presiden melalui Mendagri adalah jaga netralitas ASN, jadi itu yang paling penting," kata Sony usai acara gladi bersih serah terima jabatan Gubernur Sulsel di Makassar, Minggu.

Setelah melakukan konsolidasi dengan seluruh ASN lingkup Pemprov Sulsel, pihaknya akan mendeklarasikan kembali netralitas ASN, sehingga seluruh lapisan masyarakat dan jajaran di Sulsel tidak ragu bersikap netral.

"Saya ini orang yang tidak memiliki kepentingan apapun dengan ke-empat pasangan calon buat saya siapa yang menang silahkan," ujarnya.

Ia mengatakan, keempat pasangan calon tersebut semuanya putra terbaik Sulsel, sehingga yang terpilih nantinya, itulah yang terbaik.

"Jadi ini agak lumayan, empat pasangan calon ini, saya harus menjaga jarak ke depan, ke belakang, kiri kanan harus sama. Kalau tidak sama resikonya sangat besar, saya kira itu yang paling utama saya jaga," tuturnya.

Menurut Sony, Gubernur Sulsel sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo (SYK) juga berpesan agar tetap menjaga netralitas pada pilkada tahun ini.

"Satu-satunya pesannya (SYL) adalah netralitas dijaga, publik, media, masyarakat, mahasiswa, semua ikut mengawasi netralitas," tambahnya.

Ia juga menegaskan jika ASN terlibat politik praktis, dan melanggar netralitas, prosesnya sederhana, yaitu laporkan ke Panwaslu, lalu Bawaslu, kemudian jika dalam persidangan dianggap melanggar, akan dilanjutkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"KSN akan memberikan rekomendasi, nanti diberikan sanksi, mulai dari teguran satu, teguran dua dan terakhir pemecatan," pungkasnya.

Sony Sumarsono dijadwalkan akan dilantik sebagai Pejabat Gubernur Sulsel menggantikan Syahrul Yasin Limpo oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Senin (9/4).