Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

CPO Indonesia Ditolak Uni Eropa, Luhut Bakal Lawan

CPO Indonesia Ditolak Uni Eropa, Luhut Bakal Lawan Kredit Foto: Kemenko Maritim
Warta Ekonomi, Bandung -

Terkait isu Crude Palm Oil (CPO) sawit Indonesia yang ditolak Uni Eropa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengaku diperintahkan Presiden RI Joko Widodo sebagai utusan khusus untuk bertemu dengan Uni Eropa. 

"Biodiesel itu bidang saya. Nanti jangan bilang, kok sawit saya yang urusin," kata Luhut dalam keterangan resminya di Bandung, Senin (9/4/2018)

Menko Luhut menyampaikan hal ini dikarenakan masalah CPO Sawit menjadi perhatian Kemenko Kemaritiman terkait Biodiesel yang menggunakan bahan baku CPO adalah salah satu energi baru terbarukan yang bisa mengganti energi fosil.

“Biodieselnya, energi, ini bidang saya. Sawit bisa jadi energi baru terbarukan. saya mau ke sana mau ketemu di bursa eropa tanggal 23-24 bulan ini," jelas Luhut

Sementara itu, perihal masalah kebocoran pipa Pertamina di Teluk Balikpapan yang menurutnya sudah ditangani dengan professional tapi tetap butuh waktu untuk penyelesaian.

“Kemarin saya sudah ngomong, bocoran itu diteliti. Ada satu kapal batu bara yang anchoring (lego jangkar -red) di sana, kemudian kena pipanya, ya pipanya bocor. tapi sekarang penanganan limbah itu dilakukan dengan profesional. Itu yang saya kira bagus dan sekarang sudah terkendali," papar Luhut

Luhut menambahkan pihak terkait yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pertamina juga sudah bekerja cepat.

“Ibu siti (Menteri KLHK) mengirim 2 Dirjennya untuk melihat ke sana. CEO Pertamina saya juga telpon, sudah melaporkan juga semua sudah terkendali,"ungkap Luhut

Dia menegaskan bahwa yang penting juga untuk dilakukan saat ini adalah investigasi teknis untuk mencari siapa yang salah, 

“Nah, sekarang investigasi tehnis siapa yang bersalah sedang dilakukan. Jadi kita contain_ dulu masalahnya ini, selesai dulu. Baru sekarang mencari siapa yang salah, kalau memang ada tindakan hukum, tindakan administrasi, pasti akan dilakukan. Ini butuh waktu," pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: