Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:15 WIB. Uber - Uber dalam pembicaraan untuk membeli perusahaan pengiriman makanan Deliveroo.
  • 05:15 WIB. Cybercrime - Gedung Putih berjanji untuk meningkatkan serangan cyber pada peretas.
  • 05:14 WIB. Emas - Emas menyentuh level tertinggi 1 Minggu karena meredanya kekhawatiran perdagangan.
  • 05:13 WIB. Eropa - Pasar Eropa naik pada penutupan karena kekhawatiran atas efek friksi perdagangan berkurang.
  • 05:12 WIB. Asia - Pasar Asia bervariasi karena investor bereaksi terhadap ketegangan perdagangan AS-China yang meningkat.
  • 05:12 WIB. Afghanistan - Afghanistan siap negosiasi langsung tanpa prasyarat dengan Taliban.
  • 05:11 WIB. Alibaba - Jack Ma mengatakan dia tidak akan pernah kembali untuk memimpin Alibaba.
  • 05:11 WIB. Minyak - Minyak mentah AS turun 32 sen, menetap di $70,80 per barel, setelah peringatan Twitter Trump ke OPEC.
  • 05:10 WIB. the Dow - Dow rally lebih dari 250 poin ke rekor penutupan pertama sejak Januari.
  • 05:06 WIB. Teheran - Iran menolak tawaran perundingan AS.
  • 23:35 WIB. Israel - Iran minta PBB awasi kegiatan nuklir Israel.
  • 23:31 WIB. Najib Razak - Dikenakan 21 dakwaan, Najib Razak bersikukuh yakin bersih.
  • 23:24 WIB. Jepang - Shinzo Abe akan jadi pemimpin Jepang terlama di zaman modern.
  • 23:18 WIB. Spanyol - Donald Trump minta Spanyol bangun tembok halangi imigran.
  • 23:16 WIB. ASEAN - Indonesia-Malaysia dorong pantun jadi warisan budaya dunia.

Ada Kewajiban Tanam Bawang, BPK Diminta Audit Kementan

Foto Berita Ada Kewajiban Tanam Bawang, BPK Diminta Audit Kementan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketentuan wajib tanam bawang putih sebesar 5% dari kuota impor yang dikenakan bagi importir dinilai tak efektif meningkatkan pasokan. Kondisi produksi bawang putih dari dalam negeri juga terkendala. Masalah  bibit dan keterbatasan lahan justru membuat sebagian laporan realisasi wajib tanam berpotensi tak sesuai data.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Kementerian Pertanian dan program wajib tanamnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto pun mempertanyakan kerja Kementerian Pertanian, apakah tegas melakukan cek dan ricek soal laporan realisasi wajib tanam. Ia khawatir jika sampai terbukti ada manipulasi atau laporan fiktif dari ketentuan wajib tanam tersebut, bisa mengindikasikan inspektorat dan dirjen tidak melakukan pengawasan. 

"Jika dalam penyampaian ke publik yang bersangkutan memakai data fiktif maka hal ini merupakan salah satu bentuk pidana dan menteri pertanianlah yang harus bertanggung jawab," tuturnya. 

Politisi partai Gerindra ini juga menambahkan, selain harus memeriksa menteri terkait, pihak-pihak swasta dalam hal ini juga harus bertanggung jawab terhadap data kewajiban tanam yang diserahkan ke Kementrian Pertanian. 

"Kami mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit di Kementerian Pertanian," ucapnya, Senin (9/4/2018). 

Anggota Dewan lainnya dari Komisi III DPR asal Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mengatakan jika memang ada sinyalemen hasil publikasi data wajib tanam tak sesuai fakta, masyarakat bisa melaporkan ini ke Komisi Informasi Publik. Dengan begitu, data yang ada bisa disandingkan dan ditentukan mana data yang benar dan mana data yang fiktif.

"Karena dalam UU keterbukaan informasi publik ada aturan yang mengatur badan-badan publik untuk menyampaikan data terkait," ucapnya.

Ia mengatakan jika terbukti ada data fiktif yang digunakan, bisa saja hal ini masuk ke ranah pidana. Akan tetapi, ia menegaskan untuk masuk ke ranah pidana dibutuhkan terlebih dahulu data dan fakta yang sebenarnya terjadi.

"Bisa saja ini masuk dalam ranah pidana karena ini sudah masuk dalam kategori pembohongan publik," tegasnya menyoal kemungkinan data wajib tanam tak sesuai fakta. 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Kementerian Pertanian menyebutkan, rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan mencapai hampir satu juta ton untuk tahun 2017. Dari jumlah tersebut, sekitar 9.800 RIPH dikeluarkan. Realisasinya sendiri kurang lebih 50%-nya, atau sekitar 490 ribu ton impor bawang putih. 

"Namun jika dikatakan dari 490 ribu ton bawang putih yang dihasilkan dari 5% wajib tanam oleh importir, itu hanya sekitar 1.000-an RIPH. Artinya, tahun 2018 ini tidak boleh keluar lagi RIPH karena banyak importir yang belum menanam bawang putih," kata anggota Komisi IV DPR RI Sudin.

Kementerian Pertanian sendiri mengungkapkan, pengembangan bawang putih yang digalakkan pemerintah untuk menuju swasembada komoditas itu terkendala minimnya ketersediaan benih.

Pada Senin (9/4/2018), Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto di Temanggung, seperti diberitakan mengatakan, dari target penanaman bawang putih 2017 seluas 3.159 hektare melalui APBN Perubahan 2017 hanya terealisasi seluas 1.723 hektare karena terkendala benih.

"Waktu itu yang ditanam benih lokal, tetapi jumlah benih sangat terbatas sehingga dari target tanam 3.159 hektare hanya tercapai 1.723 hektare," tuturnya usai rapat koordinasi kebijakan pengembangan komoditas bawang putih di Temanggung.

Ia mengatakan, Kementerian Pertanian sudah bekerja sama dengan PT Pertani untuk melakukan pembelian benih lokal dari petani untuk penanaman 2018. Hanya saja, jika belum mencukupi dari benih lokal maka akan melakukan impor benih. Sejauh ini, benih yang sudah cocok dengan bawang lokal Indonesia yang berasal dari Taiwan, Mesir, dan India.

"Namun, sekarang pengujiannya dilakukan fokus dari Taiwan karena secara DNA cocok dengan varietas lokal," katanya.

Prihasto bilang, untuk swasembada benih bawang putih pada 2018 ditargetkan ditanam di 12 ribu hektare. Menurutnya, kalau semua bisa ditanami dengan benih lokal, pada 2019 akan swasembada benih.

"Masalahnya ini bisa tertanam atau tidak. Berapa banyak benih lokal yang tersedia saat ini? Kalau tidak ada, terpaksa kita harus impor benih," katanya.

Ia menyampaikan, karena keterbatasan benih tersebut yang semula target swasembada bawang putih pada 2019 mundur tahun 2021. Kata Prihasto, untuk mencapai swasembada bawang putih tahun 2021, luas tanam bawang putih ditarget 80.000 hektare dengan produktivitas kurang lebih 8-9 ton per hektare.

"Jadi, luasan tanaman bawang putih 80.000 hektare itu sudah cukup untuk untuk konsumsi dan benihnya," katanya.

Selama ini, lanjutnya, produksi bawang putih di dalam negeri rata-rata mencapai 20.000 ton per tahun. Sementara kebutuhannya mencapai 500.000 ton per tahun. Dengan begitu, sekitar 480.000 ton bawang putih harus diimpor.

Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pertanian (Kementan), Impor, Komisi IV DPR, Bawang Putih, Sudin, Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto, Erma Suryani Ranik

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Anis Efizudin

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,976.27 3,936.70
British Pound GBP 1.00 19,606.12 19,408.59
China Yuan CNY 1.00 2,176.13 2,154.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,913.00 14,765.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,826.84 10,716.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,901.17 1,882.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,897.33 10,787.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.86 17,245.52
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,606.53 3,566.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,299.74 13,164.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5931.266 57.669 602
2 Agriculture 1584.135 11.004 20
3 Mining 1936.077 20.470 46
4 Basic Industry and Chemicals 810.673 14.455 71
5 Miscellanous Industry 1272.514 15.152 45
6 Consumer Goods 2477.630 29.722 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.938 0.005 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.500 5.998 69
9 Finance 1067.861 11.961 91
10 Trade & Service 821.943 1.167 145
No Code Prev Close Change %
1 BKDP 62 83 21 33.87
2 HDTX 172 218 46 26.74
3 DIGI 424 530 106 25.00
4 PANI 246 306 60 24.39
5 KPAL 442 530 88 19.91
6 TRUS 170 200 30 17.65
7 OKAS 195 222 27 13.85
8 DYAN 88 100 12 13.64
9 MINA 464 525 61 13.15
10 ARTO 137 154 17 12.41
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 680 580 -100 -14.71
2 DNAR 310 266 -44 -14.19
3 DSSA 16,300 14,000 -2,300 -14.11
4 GLOB 160 140 -20 -12.50
5 RELI 262 234 -28 -10.69
6 INPP 660 590 -70 -10.61
7 SRAJ 139 125 -14 -10.07
8 BULL 169 153 -16 -9.47
9 YPAS 700 635 -65 -9.29
10 ALMI 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 238 232 -6 -2.52
2 BMTR 406 406 0 0.00
3 KPIG 710 690 -20 -2.82
4 BBRI 3,000 3,090 90 3.00
5 DYAN 88 100 12 13.64
6 BHIT 88 90 2 2.27
7 TLKM 3,550 3,600 50 1.41
8 INKP 17,850 18,300 450 2.52
9 ADRO 1,740 1,805 65 3.74
10 PGAS 2,020 2,080 60 2.97