Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:16 WIB. New York - The dollar was last up 0.56 percent at 106.80 yen on Wednesday (18/7).
  • 06:14 WIB. New York - West Texas Intermediate (WTI) crude futures rose 68 cents, or one percent, to settle at $68.76 a barrel on Wednesday (18/7).
  • 06:13 WIB. London - Brent crude futures rose 74 cents to settle at $72.90 a barrel on Wednesday (18/7).
  • 06:12 WIB. New York - The Nasdaq Composite added 0.67 points (0.01 per cent) to 7,854.44 on Wednesday (18/7).
  • 06:10 WIB. New York - The S&P 500 gained 6.08 points (0.22 per cent) to 2,815.63 on Wednesday (18/7).
  • 06:09 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average rose 79.40 points (0.32 per cent) to 25,199.29 on Wednesday (18/7).
  • 22:50 WIB. Pilpres - Gerindra: Prabowo jenguk SBY tidak ada kesepakatan pilpres.
  • 22:50 WIB. Nasional - BNPT: Teroris bisa sasar apa saja.
  • 22:50 WIB. Nasional - Kemensos pastikan bansos mampu tekan kemiskinan.
  • 22:49 WIB. Pilpres - Mahfud MD: Jokowi tahu siapa yang didukung rakyat.
  • 19:44 WIB. PTPN III - PTPN III akan impor gula mentah 85.000 ton pada September.
  • 19:43 WIB. JSMR - JSMR catat pendapatan usaha di luar konstruksi Rp4,79 triliun pada semester I 2018, naik 5,76% YoY.
  • 19:43 WIB. JSMR - Pendapatan konstruksi JSMR naik 61% YoY pada semester 1 2018, dari Rp8,56 triliun jadi Rp13,87 triliun.
  • 19:42 WIB. JSMR - Pertumbuhan EBITDA JSMR pada semester I 2018 capai Rp2,90 triliun, tumbuh 10,39% YoY.
  • 19:42 WIB. JSMR - JSMR raup laba bersih Rp1,05 triliun pada semester I 2018, tumbuh sebesar 2,90% YoY.

Ada Kewajiban Tanam Bawang, BPK Diminta Audit Kementan

Foto Berita Ada Kewajiban Tanam Bawang, BPK Diminta Audit Kementan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketentuan wajib tanam bawang putih sebesar 5% dari kuota impor yang dikenakan bagi importir dinilai tak efektif meningkatkan pasokan. Kondisi produksi bawang putih dari dalam negeri juga terkendala. Masalah  bibit dan keterbatasan lahan justru membuat sebagian laporan realisasi wajib tanam berpotensi tak sesuai data.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Kementerian Pertanian dan program wajib tanamnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto pun mempertanyakan kerja Kementerian Pertanian, apakah tegas melakukan cek dan ricek soal laporan realisasi wajib tanam. Ia khawatir jika sampai terbukti ada manipulasi atau laporan fiktif dari ketentuan wajib tanam tersebut, bisa mengindikasikan inspektorat dan dirjen tidak melakukan pengawasan. 

"Jika dalam penyampaian ke publik yang bersangkutan memakai data fiktif maka hal ini merupakan salah satu bentuk pidana dan menteri pertanianlah yang harus bertanggung jawab," tuturnya. 

Politisi partai Gerindra ini juga menambahkan, selain harus memeriksa menteri terkait, pihak-pihak swasta dalam hal ini juga harus bertanggung jawab terhadap data kewajiban tanam yang diserahkan ke Kementrian Pertanian. 

"Kami mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit di Kementerian Pertanian," ucapnya, Senin (9/4/2018). 

Anggota Dewan lainnya dari Komisi III DPR asal Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mengatakan jika memang ada sinyalemen hasil publikasi data wajib tanam tak sesuai fakta, masyarakat bisa melaporkan ini ke Komisi Informasi Publik. Dengan begitu, data yang ada bisa disandingkan dan ditentukan mana data yang benar dan mana data yang fiktif.

"Karena dalam UU keterbukaan informasi publik ada aturan yang mengatur badan-badan publik untuk menyampaikan data terkait," ucapnya.

Ia mengatakan jika terbukti ada data fiktif yang digunakan, bisa saja hal ini masuk ke ranah pidana. Akan tetapi, ia menegaskan untuk masuk ke ranah pidana dibutuhkan terlebih dahulu data dan fakta yang sebenarnya terjadi.

"Bisa saja ini masuk dalam ranah pidana karena ini sudah masuk dalam kategori pembohongan publik," tegasnya menyoal kemungkinan data wajib tanam tak sesuai fakta. 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Kementerian Pertanian menyebutkan, rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan mencapai hampir satu juta ton untuk tahun 2017. Dari jumlah tersebut, sekitar 9.800 RIPH dikeluarkan. Realisasinya sendiri kurang lebih 50%-nya, atau sekitar 490 ribu ton impor bawang putih. 

"Namun jika dikatakan dari 490 ribu ton bawang putih yang dihasilkan dari 5% wajib tanam oleh importir, itu hanya sekitar 1.000-an RIPH. Artinya, tahun 2018 ini tidak boleh keluar lagi RIPH karena banyak importir yang belum menanam bawang putih," kata anggota Komisi IV DPR RI Sudin.

Kementerian Pertanian sendiri mengungkapkan, pengembangan bawang putih yang digalakkan pemerintah untuk menuju swasembada komoditas itu terkendala minimnya ketersediaan benih.

Pada Senin (9/4/2018), Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto di Temanggung, seperti diberitakan mengatakan, dari target penanaman bawang putih 2017 seluas 3.159 hektare melalui APBN Perubahan 2017 hanya terealisasi seluas 1.723 hektare karena terkendala benih.

"Waktu itu yang ditanam benih lokal, tetapi jumlah benih sangat terbatas sehingga dari target tanam 3.159 hektare hanya tercapai 1.723 hektare," tuturnya usai rapat koordinasi kebijakan pengembangan komoditas bawang putih di Temanggung.

Ia mengatakan, Kementerian Pertanian sudah bekerja sama dengan PT Pertani untuk melakukan pembelian benih lokal dari petani untuk penanaman 2018. Hanya saja, jika belum mencukupi dari benih lokal maka akan melakukan impor benih. Sejauh ini, benih yang sudah cocok dengan bawang lokal Indonesia yang berasal dari Taiwan, Mesir, dan India.

"Namun, sekarang pengujiannya dilakukan fokus dari Taiwan karena secara DNA cocok dengan varietas lokal," katanya.

Prihasto bilang, untuk swasembada benih bawang putih pada 2018 ditargetkan ditanam di 12 ribu hektare. Menurutnya, kalau semua bisa ditanami dengan benih lokal, pada 2019 akan swasembada benih.

"Masalahnya ini bisa tertanam atau tidak. Berapa banyak benih lokal yang tersedia saat ini? Kalau tidak ada, terpaksa kita harus impor benih," katanya.

Ia menyampaikan, karena keterbatasan benih tersebut yang semula target swasembada bawang putih pada 2019 mundur tahun 2021. Kata Prihasto, untuk mencapai swasembada bawang putih tahun 2021, luas tanam bawang putih ditarget 80.000 hektare dengan produktivitas kurang lebih 8-9 ton per hektare.

"Jadi, luasan tanaman bawang putih 80.000 hektare itu sudah cukup untuk untuk konsumsi dan benihnya," katanya.

Selama ini, lanjutnya, produksi bawang putih di dalam negeri rata-rata mencapai 20.000 ton per tahun. Sementara kebutuhannya mencapai 500.000 ton per tahun. Dengan begitu, sekitar 480.000 ton bawang putih harus diimpor.

Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pertanian (Kementan), Impor, Komisi IV DPR, Bawang Putih, Sudin, Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto, Erma Suryani Ranik

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Anis Efizudin

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5890.731 29.223 597
2 Agriculture 1448.636 18.709 19
3 Mining 2030.948 37.402 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.836 3.799 70
5 Miscellanous Industry 1171.537 6.552 45
6 Consumer Goods 2430.300 5.099 46
7 Cons., Property & Real Estate 447.579 -0.369 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1090.068 16.401 70
9 Finance 1026.304 6.533 91
10 Trade & Service 871.072 -8.720 143
No Code Prev Close Change %
1 INDR 6,075 7,275 1,200 19.75
2 TCPI 1,090 1,290 200 18.35
3 DSSA 20,525 24,000 3,475 16.93
4 BTON 240 278 38 15.83
5 BNBR 70 81 11 15.71
6 NUSA 254 292 38 14.96
7 POLL 1,305 1,500 195 14.94
8 CSIS 444 505 61 13.74
9 ERAA 2,820 3,130 310 10.99
10 MGRO 338 372 34 10.06
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 1,890 1,420 -470 -24.87
2 MFMI 845 640 -205 -24.26
3 OKAS 334 280 -54 -16.17
4 FORU 146 124 -22 -15.07
5 TRUK 496 424 -72 -14.52
6 RODA 580 505 -75 -12.93
7 PEGE 150 133 -17 -11.33
8 GSMF 126 112 -14 -11.11
9 CEKA 1,100 985 -115 -10.45
10 TIRA 157 141 -16 -10.19
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,870 2,850 -20 -0.70
2 ERAA 2,820 3,130 310 10.99
3 PGAS 1,725 1,720 -5 -0.29
4 GSMF 126 112 -14 -11.11
5 INDR 6,075 7,275 1,200 19.75
6 TLKM 3,940 4,010 70 1.78
7 BKSL 107 105 -2 -1.87
8 WSKT 2,030 2,030 0 0.00
9 ADRO 1,760 1,865 105 5.97
10 PTBA 4,380 4,330 -50 -1.14