Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:12 WIB. Mandiri - Mandiri memantau permohonan PKPU yang diajukan kepada PT Tirta Amarta Bottling Company.
  • 06:10 WIB. Pertamina - Kualitas kredit Pertamina bisa mendukung belanja modal yang lebih tinggi.
  • 06:09 WIB. BNI - Sampai kuartal III-2018 BNI berhasil mencatat realisasi pertumbuhan kredit sebesar 15,6% secara yoy.
  • 06:07 WIB. Len - Len Industri telah membangun 383 unit perangkat BTS tenaga surya melalui anak perusahaannya, Sei.
  • 06:05 WIB. Len - Len Industri raih penghargaan Solar Power Portal Award 2018.
  • 05:57 WIB. Mandiri - Prospek bisnis Mandiri hingga akhir tahun diprediksi terus meningkat.
  • 05:55 WIB. Sucofindo - Sucofindo menjalin kerja sama dengan empat BUMN untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
  • 19:53 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo siapkan aturan untuk jerat medsos penyebar hoaks.
  • 19:53 WIB. Axis - Axis hadirkan paket bundling smartphone bernama Hyphone.
  • 19:52 WIB. Samsung - Samsung dikabarkan bakal ikutan bikin ponsel gaming.

Membenahi Tata Kelola Komoditas Garam

Foto Berita Membenahi Tata Kelola Komoditas Garam
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Garam kerap dikenal sebagai alat untuk memberikan rasa asin kepada makanan, namun sebenarnya sejak zaman kuno, komoditas tersebut telah menjadi benda yang sangat vital bagi kehidupan banyak masyarakat.

Misalnya kata salary yang berarti upah, banyak disebut berasal dari kata dalam bahasa Latin yang bermakna garam karena menurut kabar bahwa serdadu Romawi Kuno ada yang dibayar dengan menggunakan komoditas tersebut.

Garam juga kerap dapat menjadi penyebab mundurnya suatu kerajaan. Seperti pertambangan garam di Polandia menimbulkan kemakmuran bagi Kerajaan Polandia pada abad ke-16, namun setelah datangnya garam laut (yang didatangkan oleh pelaut Jerman) maka perdagangan garam dari Polandia menurun sehingga tingkat kemakmuran masyarakat di sana juga anjlok.

Begitu juga catatan sejarah menunjukkan kota pelabuhan Venesia dan Genoa pernah berperang karena ingin memonopoli perdagangan garam. Salah satu pajak yang mengakibatkan munculnya Revolusi Prancis adalah pajak terhadap komoditas garam sehingga harganya melambung tinggi dan sukar terjangkau warga.

Demikian pula di masa modern di mana gerakan kemerdekaan India juga diwarnai gerakan Satyagraha yang dicetuskan Gandhi untuk menentang pajak garam oleh Inggris. Pada abad ke-21 ini pula, garam juga kerap menjadi salah satu hal yang hangat diperbincangkan di dalam negeri, terutama terkait kebijakan impor garam.

Komitmen Pembenahan

Untuk itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan pemerintah semakin memperkuat komitmen dalam membenahi tata kelola garam nasional di berbagai daerah. Menurut Sekjen Kiara Susan Herawati, munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, tidak berpihak terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan petambak garam.

Sebaliknya, ujar dia, PP itu dinilai semakin mempermudah impor komoditas perikanan dan pergaraman yang selama ini jelas-jelas hanya menguntungkan segelintir golongan. Susan berpendapat PP tersebut menunjukkan rupa negara yang lebih suka impor ketimbang memperbaiki tata kelola garam Indonesia.

Ia mengingatkan substansi PP Nomor 9 Tahun 2018 sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu di dalam UU Nomor 7 Tahun 2016, kewenangan pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara di dalam PP 9 Tahun 2018, kewenangannya berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Dengan demikian, hal tersebut dinilai juga berpotensi terus melanggengkan egosektoral kementerian dalam urusan impor komoditas tersebut.

Ia juga menyoroti UU Nomor 7/2016 menetapkan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib impor garam dengan sangat jelas, yakni mengikuti ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan PP Nomor 9/2018 dinilai mengaburkan hal itu.

Setelah mempertimbangkan dua hal utama ini, tambah Susan, PP 9 Tahun 2018 ini harus segera dibatalkan karena jelas-jelas bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2016 sekaligus berpotensi mematikan industri perikanan dan pergaraman rakyat di Indonesia.

Harga Garam

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menginginkan agar harga garam domestik yang dihasilkan oleh petambak garam di berbagai daerah jangan sampai jatuh hanya karena impor komoditas garam. Dia mengingatkan petani petambak garam sudah bekerja dengan keras dan menunggu lama agar bisa memanen garam sehingga jangan sampai saat panen harga malah anjlok. Untuk itu, pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan stabilisasi harga garam di pasaran nasional.

Politisi PAN itu mengingatkan bahwa sesuai UU Nomor 7/2016, negara dalam hal ini pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada petani tambak garam.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengingatkan pemerintah agar regulasi terkait dengan impor komoditas garam jangan sampai menyimpang dari undang-undang yang berhubungan dengan hal tersebut. Menurut dia, salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah adalah seperti dalam masalah impor garam di mana pemerintah langsung mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang tidak selaras dengan UU di atasnya.

Politisi Gerindra itu juga menginginkan ke depannya agar ada sinergi yang baik antara DPR sebagai legislatif dan eksekutif selaku pemegang kekuasaan.

Memutus Impor

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta impor garam untuk kebutuhan industri bisa dihentikan pada 2020. Menurut dia, untuk memutus ketergantungan impor, pemerintah telah menyiapkan lahan 30.000 hektare untuk produksi garam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia meyakini bahwa dengan memanfaatkan teknologi yang lebih baik kebutuhan garam industri dalam negeri bisa terpenuhi, tanpa impor.

Luhut menilai panjang garis pantai di Indonesia yang mencapai 99.093 kilometer menjadi modal yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi maupun industri dalam negeri. Hanya saja, kata Luhut, pemanfaatannya selama ini belum optimal.

Menko Kemaritiman juga mengemukakan bahwa apabila sejak dahulu produksi garam untuk kebutuhan industri dikelola dengan serius, Indonesia tidak perlu mendatangkan garam industri dari luar negeri. Dalam sejumlah kesempatan lain, Luhut juga menyebut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai pihak yang paling mumpuni dalam urusan impor garam.

Luhut mengatakan hal itu terkait dengan kebijakan pemenuhan garam untuk industri dengan impor tidak lagi memerlukan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melainkan diputuskan langsung Kementerian Perindustrian.

Menko Kemaritiman memastikan Indonesia tidak pernah kekurangan pasokan garam konsumsi. Namun, pasokan garam industri memang diakui masih terus kekurangan.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono mengatakan pemerintah membuka lahan produksi garam baru di wilayah timur Indonesia agar bisa swasembada garam pada 2021. Agung memaparkan sejumlah wilayah sudah dibuat perluasan lahan baru produksi garam seperti di NTT, Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Ende, dan Malaka.

Selain itu, pembukaan lahan produksi garam baru itu adalah upaya Pemerintah supaya Indonesia bisa swasembada garam pada tahun 2021.

Tag: Garam, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati, Viva Yoga Mauladi, Luhut Binsar Pandjaitan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Ampelsa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,069.51 4,028.57
British Pound GBP 1.00 19,946.12 19,746.03
China Yuan CNY 1.00 2,205.21 2,183.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,268.00 15,116.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,849.44 10,739.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.25 1,927.84
Dolar Singapura SGD 1.00 11,081.43 10,967.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,573.47 17,397.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,672.84 3,632.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,569.14 13,432.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90