Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:42 WIB. CRP Group - Cita Rasa Prima Indonesia Berjaya siap merilis enam kemitraan brand kuliner.
  • 19:40 WIB. INTP - Indocement Tunggal Prakasa menargetkan pertumbuhan volume penjualan semen sebesar 5%–6% tahun ini.
  • 19:39 WIB. SMGR - Semen Indonesia menargetkan volume penjualan semen tumbuh 4%–6% pada tahun ini.
  • 19:38 WIB. SMGR - Semen Indonesia mencatat volume penjualan semen turun 11,1% menjadi 3,31 juta ton pada Juni 2018.
  • 18:27 WIB. UNSP - Bakrie Plantations mencatat produksi kelapa sawit sekitar 244.000 ton hingga paruh pertama 2018.
  • 18:25 WIB. UNSP - Bakrie Plantations menargetkan volume produksi tumbuh sebesar 10% pada tahun ini.
  • 17:49 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV sedang bentuk konsorsium untuk kapal tunda.
  • 17:36 WIB. JSMR - Jasa Marga rekonstruksi rigid pavement ruas Jalan Tol Japek pada 21-26 Juli 2018.
  • 17:31 WIB. BNI - BNI kucurkan kredit investasi maksimum Rp735 miliar untuk Jalan Tol Ruas Kunciran-Serpong.
  • 17:28 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV dan IKI bangun kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal.
  • 17:23 WIB. PLTU - Progres pengerjaan proyek PLTU unit II milik Cirebon Energi sudah 15,7%.
  • 17:21 WIB. PLN - ESDM sarankan PLN gunakan 100% minyak sawit pada PLTD miliknya.
  • 17:20 WIB. PLN - PLN jamin puncak musim kemarau tak akan ganggu kinerja pasokan listrik di Sumsel.
  • 17:18 WIB. Bio Farma - Musem Bio Farma bidik 10 besar destinasi wisata kesehatan di Jawa Barat.
  • 17:17 WIB. Bio Farma - PT Bio Farma (Persero) kembangkan wisata sehat Museum Bio Farma.

Bamsoet Dukung Penggunaan Pesawat Kepresidenan saat Kampanye

Foto Berita Bamsoet Dukung Penggunaan Pesawat Kepresidenan saat Kampanye
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai tidak masalah penggunaan pesawat kepresidenan oleh calon presiden petahana saat kampanye Pemilu Presiden 2019 karena tugas Presiden melekat meskipun saat kampanye.

"Mungkin saja pertimbangan KPU karena tugas-tugas Presiden melekat dan tidak boleh dibatasi sebagai kepala negara harus terus untuk menyelesaukan tugas-tugasnyanya, termasuk penggunaan pesawat presiden menurut saya tidak ada masalah," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Bambang tidak mempermasalahkan penggunaan pesawat kepresidenan saat kampanye dalam rangka tugas-tugas kenegaraan.

Dia menjelaskan, saat Presiden petahana melakukan kampanye Pilpres, yang bersangkutan tetap sebagai kepala negara dan menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagaimana mestinya.

"Misalnya, kamu sebagai wartawan mau menjadi Ketua Persroom lalu dilarang dahulu menjalankan tugas kewartawanan, itu logika sederhananya. Sebagai presiden, yang bersangkutan harus melaksanakan tugasnya karena kalau tidak maka akan dimarahi rakyat," ujarnya.

Karena itu, dia menilai kalau presiden tidak boleh menggunakan pesawat kepresidenan pada saat kampanye Pilpres 2019 sementara pada saat yang bersamaan harus menjalankam tugas-tugas kenegaraan maka terjadi keterbatasan mobilitas presiden dari satu daerah ke daerah dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Bambang menilai mobilitas Presiden tidak boleh dibatasi, khususnya dalam mengunjungi masyarakat di daerah-daerah sehingga membutuhkan transportasi seperti pesawat kepresidenan.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan pesawat kepresiden merupakan bagian dari fasilitas jabatan dan juga bagian keamanan kepala negara yang melekat pada presiden meskipun saat kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, kalau presiden menggunakan alat transportasi yang pengamanannya tidak standar, akan menimbulkan risiko bagi keselamatan dan keamanan presiden.

"Yang melekat sebagaimana ketentuan undang-undang itu diperbolehkan untuk digunakan," kata Arief.

Sementara itu, Pasal 304 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disebutkan dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Pasal 304 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjelaskan fasilitas negara yaitu sarana mobilitas seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya.

Kedua, sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan peralatan lainnya. Ketiga, fasilitas lainnya yang dibiayai APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (FNH/Ant)

Tag: Bambang Soesatyo, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Ant

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10