Portal Berita Ekonomi Senin, 23 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:22 WIB. Politik - Partai Demokrat sebut TGB segera mundur dari kader.
  • 22:22 WIB. Jakarta - Anies : 206 sekolah di Jakarta terdampak Asian Games.
  • 22:22 WIB. Jakarta - Anies : Perluasan ganjil-genap menurunkan kadar CO.
  • 21:53 WIB. DILD - Intiland Development meraih pendapatan pemasaran sebesar Rp1,3 triliun pada semester I-2018.
  • 21:52 WIB. SMGR - Semen Indonesia mengatakan akan mengerek penjualan ekspor di tengah kondisi oversupply di pasar domestik.
  • 21:49 WIB. PTBA - Bukit Asam membukukan pendapatan usaha senilai Rp10,53 triliun pada semester I-2018.
  • 21:48 WIB. Vasanta - Sirius Surya Sentosa kembali melepas menara kedua, yaitu menara Botan di kawasan Vasanta Innopark Cikarang.
  • 21:46 WIB. Makro - Pemerintah memperkirakan defisit anggaran sepanjang semester II-2018 sebesar Rp203,7 triliun atau 1,38% dari PDB.
  • 21:45 WIB. MARI - Mahaka Radio Integra membukukan pendapatan sebesar Rp66,91 miliar selama semester I-2018.
  • 21:43 WIB. LINK - Link Net mencatat pendapatan sebesar Rp1,85 triliun selama semester I-2018. 
  • 21:42 WIB. Kemenperin - Kemenperin mengusulkan pembangunan laboratorium rujukan kimia berstandar internasional di Indonesia.
  • 21:41 WIB. BEST - Bekasi Fajar Industrial Estate mencatat masih memiliki cadangan lahan tersisa seluas 700 ha.
  • 21:40 WIB. Bank Mantap - Bank Mandiri Taspen tengah menyiapkan aplikasi digital Mantap Mobile yang akan dirilis pada tahun ini.
  • 21:39 WIB. HRTA - Hartadinata Abadi mencatat pembukaan sembilan gerai baru hingga Mei 2018.
  • 20:06 WIB. iTunes - Akun pengguna iTunes di Singapura dibobol Rp70 juta.

Permendag Nomor 6 Tahun 2015 Tidak Efektif Batasi Konsumsi Alkohol

Foto Berita Permendag Nomor 6 Tahun 2015 Tidak Efektif Batasi Konsumsi Alkohol
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 6 tahun 2015 tidak efektif membatasi konsumsi alkohol di Indonesia, bahkan justru berefek samping pada semakin sulitnya minuman beralkohol legal dijangkau oleh konsumen yang ingin minum. Akibatnya pilihan mereka sering jatuh pada minuman beralkohol oplosan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah korban meninggal dunia akibat keracunan minuman beralkohol oplosan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Sugianto Tandra, mengungkapkan bahwa kebijakan yang tertuang dalam Permendag nomor 6 tahun 2015 harus dicabut untuk ikut menurunkan korban jiwa yang diakibatkan oleh minuman beralkohol oplosan. Maraknya konsumsi minuman beralkohol oplosan justru diakibatkan oleh terbatasnya akses terhadap minuman beralkohol legal, seperti pelarangan minimarket untuk menjual alkohol Tipe A (<5%alc), seperti bir.

“Jatuhnya korban akibat konsumsi minuman beralkohol oplosan terkait dengan beberapa hal. Salah satunya adalah kebijakan pembatasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di daerah. Kedua, pelarangan penjualan minuman beralkohol di minimarket dan toko lainnya,” ungkap Sugianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Berdasarkan data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), terdapat peningkatan jumlah kematian akibat konsumsi minuman beralkohol oplosan pada periode tahun 2014 hingga 2018. Jumlah kematian akibat konsumsi minuman beralkohol oplosan pada periode ini berjumlah 546, sedangkan pada periode tahun 2008 hingga 2013 berjumlah 232.

Pada periode Januari hingga April 2018. sebanyak 72 nyawa sudah melayang akibat konsumsi minuman beralkohol oplosan. Kejadian yang berlangsung di beberapa lokasi yaitu Cicalengka (Kab. Bandung), Jakarta, Bogor, Kota Bandung, Tangerang, Bekasi, Padalarang (Kab. Bandung Barat), dan di Kabupaten Keerom, Papua diakibatkan oleh mudahnya akses ke minuman beralkohol oplosan dan juga karena murahnya harga.

Selain itu, pengenaan pajak cukai yang tinggi terhadap alkohol legal juga berkontribusi pada tingginya konsumsi minuman beralkohol oplosan. Kebijakan ini menyebabkan minuman beralkohol yang legal sulit terjangkau secara harga bagi mereka yang memang mengonsumsi alkohol.

“Kasus di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung juga memberikan contoh efek samping dari pembatasan minuman beralkohol legal seperti itu. Berbeda dari minuman beralkohol legal, produksi maupun peracikan oplosan sama sekali tidak terawasi. Sehingga seringkali alkohol yang dimasukkan berupa methyl alkohol atau etanol yang bukan untuk konsumsi manusia,” jelasnya.

Jumlah konsumen maupun volume konsumsi alokohol di Indonesia termasuk yang paling kecil di dunia. Namun, kebijakan tidak boleh mengesampingkan mereka yang tergolong konsumen, terutama yang berasal dari kalangan kurang mampu. Alih-alih melarang konsumsi, lanjut Sugianto, sebaiknya kebijakan difokuskan untuk meningkatkan edukasi mengenai bahaya alkohol. Kalaupun mereka memilih untuk tetap minum, harus dipastikan mereka mendapatkan akses untuk mengonsumsi minuman beralkohol yang legal. 

Pemerintah harus lebih memahami aspek kesehatan masyarakat jika kebijakan pelarangan terus dilakukan. Pemberlakukan sanksi hukum terhadap pelaku black market dan pemilik tempat yang menjual minuman oplosan dan ilegal juga wajib dilakukan supaya memberikan efek jera dan memutus rantai peredaran minuman jenis ini di masyarakat.

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Sugianto Tandra

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Maulana Surya

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5915.796 43.012 597
2 Agriculture 1462.841 6.526 19
3 Mining 2021.162 3.200 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.397 -3.397 70
5 Miscellanous Industry 1171.956 0.529 45
6 Consumer Goods 2451.513 35.743 46
7 Cons., Property & Real Estate 449.734 1.384 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1106.201 16.801 70
9 Finance 1037.096 10.081 91
10 Trade & Service 853.507 -1.919 143
No Code Prev Close Change %
1 TCPI 1,380 1,650 270 19.57
2 MICE 418 470 52 12.44
3 NIPS 356 396 40 11.24
4 MITI 84 93 9 10.71
5 JPFA 2,000 2,210 210 10.50
6 MAMI 66 72 6 9.09
7 DSSA 21,100 22,900 1,800 8.53
8 CMNP 1,310 1,420 110 8.40
9 ERTX 125 135 10 8.00
10 BSIM 580 625 45 7.76
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 800 605 -195 -24.38
2 TIRA 169 135 -34 -20.12
3 GOLD 462 410 -52 -11.26
4 NUSA 296 266 -30 -10.14
5 SAFE 160 146 -14 -8.75
6 TKIM 14,350 13,150 -1,200 -8.36
7 RODA 500 460 -40 -8.00
8 TALF 316 292 -24 -7.59
9 INKP 19,750 18,275 -1,475 -7.47
10 PBSA 615 570 -45 -7.32
No Code Prev Close Change %
1 BKSL 127 125 -2 -1.57
2 TKIM 14,350 13,150 -1,200 -8.36
3 WAPO 95 98 3 3.16
4 BBTN 2,250 2,310 60 2.67
5 BBRI 2,980 3,040 60 2.01
6 INKP 19,750 18,275 -1,475 -7.47
7 PTBA 4,260 4,310 50 1.17
8 TLKM 3,990 4,060 70 1.75
9 TNCA 159 170 11 6.92
10 MABA 730 740 10 1.37