Portal Berita Ekonomi Kamis, 26 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:36 WIB. Palestina - Hamas minta faksi Suriah hindari serang pengungsi Palestina.
  • 18:35 WIB. China - Kim Jong-Un meminta maaf ke China atas insiden kecelakaan bus di Korea Utara.
  • 18:34 WIB. Suriah - Qatar: Suriah bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
  • 18:33 WIB. NATO - Slovakia kerahkan 152 tentara untuk gabung NATO di Baltik.
  • 18:32 WIB. Turki - Otoritas Turki jebloskan 13 jurnalis ke penjara.
  • 18:31 WIB. Palestina - Jenazah ilmuwan Palestina yang ditembak tiba di Kairo.
  • 18:01 WIB. Politik - Rizal Ramli minta debat terbuka dengan Sri Mulyani soal utang negara.
  • 18:00 WIB. Pilpres - Fadli Zon dan Amien Rais berembuk cari penantang Jokowi.
  • 18:00 WIB. Pilpres - PDIP tunggu tafsiran MK soal peluang JK jadi Cawapres.
  • 17:59 WIB. Pilpres - Amien Rais tetap prediksi Jokowi lawan Prabowo.
  • 17:59 WIB. Politik - Mendagri minta ceramah di rumah ibadah merujuk kitab suci.
  • 17:58 WIB. Politik - PKS akui pernah bertemu Presiden Jokowi dua kali.
  • 16:45 WIB. Huawei - Huawei ogah banting harga seperti Xiaomi dan Asus.
  • 16:45 WIB. LG - LG perkenalkan lini produk TV terbarunya,┬áLG Signature OLED TV W8 dan G8, serta LG OLED TV E8, C8, dan B8, dalam ajang LG InnoFest 2018.
  • 16:44 WIB. Cryptocurrency - Malta bakal jadi pusat mata uang kripto di dunia.

Permendag Nomor 6 Tahun 2015 Tidak Efektif Batasi Konsumsi Alkohol

Foto Berita Permendag Nomor 6 Tahun 2015 Tidak Efektif Batasi Konsumsi Alkohol
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 6 tahun 2015 tidak efektif membatasi konsumsi alkohol di Indonesia, bahkan justru berefek samping pada semakin sulitnya minuman beralkohol legal dijangkau oleh konsumen yang ingin minum. Akibatnya pilihan mereka sering jatuh pada minuman beralkohol oplosan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah korban meninggal dunia akibat keracunan minuman beralkohol oplosan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Sugianto Tandra, mengungkapkan bahwa kebijakan yang tertuang dalam Permendag nomor 6 tahun 2015 harus dicabut untuk ikut menurunkan korban jiwa yang diakibatkan oleh minuman beralkohol oplosan. Maraknya konsumsi minuman beralkohol oplosan justru diakibatkan oleh terbatasnya akses terhadap minuman beralkohol legal, seperti pelarangan minimarket untuk menjual alkohol Tipe A (<5%alc), seperti bir.

“Jatuhnya korban akibat konsumsi minuman beralkohol oplosan terkait dengan beberapa hal. Salah satunya adalah kebijakan pembatasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di daerah. Kedua, pelarangan penjualan minuman beralkohol di minimarket dan toko lainnya,” ungkap Sugianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Berdasarkan data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), terdapat peningkatan jumlah kematian akibat konsumsi minuman beralkohol oplosan pada periode tahun 2014 hingga 2018. Jumlah kematian akibat konsumsi minuman beralkohol oplosan pada periode ini berjumlah 546, sedangkan pada periode tahun 2008 hingga 2013 berjumlah 232.

Pada periode Januari hingga April 2018. sebanyak 72 nyawa sudah melayang akibat konsumsi minuman beralkohol oplosan. Kejadian yang berlangsung di beberapa lokasi yaitu Cicalengka (Kab. Bandung), Jakarta, Bogor, Kota Bandung, Tangerang, Bekasi, Padalarang (Kab. Bandung Barat), dan di Kabupaten Keerom, Papua diakibatkan oleh mudahnya akses ke minuman beralkohol oplosan dan juga karena murahnya harga.

Selain itu, pengenaan pajak cukai yang tinggi terhadap alkohol legal juga berkontribusi pada tingginya konsumsi minuman beralkohol oplosan. Kebijakan ini menyebabkan minuman beralkohol yang legal sulit terjangkau secara harga bagi mereka yang memang mengonsumsi alkohol.

“Kasus di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung juga memberikan contoh efek samping dari pembatasan minuman beralkohol legal seperti itu. Berbeda dari minuman beralkohol legal, produksi maupun peracikan oplosan sama sekali tidak terawasi. Sehingga seringkali alkohol yang dimasukkan berupa methyl alkohol atau etanol yang bukan untuk konsumsi manusia,” jelasnya.

Jumlah konsumen maupun volume konsumsi alokohol di Indonesia termasuk yang paling kecil di dunia. Namun, kebijakan tidak boleh mengesampingkan mereka yang tergolong konsumen, terutama yang berasal dari kalangan kurang mampu. Alih-alih melarang konsumsi, lanjut Sugianto, sebaiknya kebijakan difokuskan untuk meningkatkan edukasi mengenai bahaya alkohol. Kalaupun mereka memilih untuk tetap minum, harus dipastikan mereka mendapatkan akses untuk mengonsumsi minuman beralkohol yang legal. 

Pemerintah harus lebih memahami aspek kesehatan masyarakat jika kebijakan pelarangan terus dilakukan. Pemberlakukan sanksi hukum terhadap pelaku black market dan pemilik tempat yang menjual minuman oplosan dan ilegal juga wajib dilakukan supaya memberikan efek jera dan memutus rantai peredaran minuman jenis ini di masyarakat.

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 6 tahun 2015, Sugianto Tandra

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: WE

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5909.198 -170.652 575
2 Agriculture 1649.379 -41.632 19
3 Mining 1812.460 -64.886 44
4 Basic Industry and Chemicals 771.685 -9.748 70
5 Miscellanous Industry 1224.866 -17.897 44
6 Consumer Goods 2411.714 -76.729 45
7 Cons., Property & Real Estate 477.256 -14.532 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1039.703 -33.358 64
9 Finance 1040.444 -34.277 90
10 Trade & Service 909.909 -23.532 134
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 520 650 130 25.00
2 OASA 334 416 82 24.55
3 MREI 4,900 5,975 1,075 21.94
4 CSIS 462 560 98 21.21
5 AKSI 270 310 40 14.81
6 LCGP 70 79 9 12.86
7 BBRM 100 110 10 10.00
8 INAF 4,380 4,800 420 9.59
9 NIKL 3,890 4,200 310 7.97
10 MARI 1,400 1,500 100 7.14
No Code Prev Close Change %
1 JECC 6,200 4,960 -1,240 -20.00
2 MTSM 324 266 -58 -17.90
3 BIMA 102 84 -18 -17.65
4 INDR 1,430 1,205 -225 -15.73
5 CEKA 1,280 1,090 -190 -14.84
6 MBSS 735 635 -100 -13.61
7 SHID 1,550 1,350 -200 -12.90
8 IMAS 2,450 2,150 -300 -12.24
9 RIGS 248 218 -30 -12.10
10 HDFA 212 188 -24 -11.32
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,310 3,140 -170 -5.14
2 BMRI 7,150 6,775 -375 -5.24
3 TLKM 3,780 3,650 -130 -3.44
4 BBCA 21,750 21,350 -400 -1.84
5 UNVR 46,000 45,000 -1,000 -2.17
6 INKP 12,725 12,450 -275 -2.16
7 PTBA 3,270 3,060 -210 -6.42
8 ADRO 2,120 1,995 -125 -5.90
9 BBTN 3,560 3,190 -370 -10.39
10 TKIM 9,600 9,550 -50 -0.52