Portal Berita Ekonomi Selasa, 11 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:43 WIB. Apple - Apple Store dijarah saat demo Yellow Vest di Prancis.
  • 16:41 WIB. Instagram - Instagram kini punya fitur Voice Chat.
  • 16:38 WIB. Samsung - Samsung dituding kolaborasi dengan merek palsu.
  • 16:37 WIB. Huawei - Penahanan petinggi Huawei bikin vemas bos ponsel China.
  • 16:35 WIB. Oppo - Oppo pamerkan Find X versi 5G.
  • 16:31 WIB. Tri - Tri incar 10 juta pelanggan baru.
  • 16:27 WIB. PPro - PP Properti menggeber proyek baru untuk mengejar target marketing sales Rp3,8 miliar di akhir tahun ini.
  • 16:25 WIB. Bulog - Per hari ini, realisasi OBP CBP Bulog mencapai 471.922 ton.
  • 16:06 WIB. Instagram - Instagram luncurkan fitur penyaring komentar otomatis dalam bahasa Indonesia.
  • 16:06 WIB. IHSG - IHSG ditutup melemah 0,57% ke level 6.076,59 pada akhir sesi II perdagangan Selasa (11/12/2018). 
  • 15:14 WIB. SANTRI - Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) jadi salah satu program kemandirian pesantren.
  • 15:14 WIB. Keuangan Syariah - Perry Warjiyo: Pesantren jadi basis arus ekonomi Indonesia.
  • 15:13 WIB. Syariah - Erwin Rijanto: Rata-rata transaksi di pasar keuangan syariah sampai Oktober 2018 mencapai Rp947 triliun.
  • 15:13 WIB. Sukuk - Bank Indonesia akan terbitkan Sukuk Bank Indonesia untuk mendukung pembiayaan dan pasar keuangan syariah.
  • 15:12 WIB. Rupiah - Pukul 15.00, rupiah makin terdepresi menjadi Rp14.644 per dolar AS.

Tak Rela Jokowi Kampanye Naik Pesawat Kepresidenan, Fadli Minta KPU Kaji Ulang

Foto Berita Tak Rela Jokowi Kampanye Naik Pesawat Kepresidenan, Fadli Minta KPU Kaji Ulang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Komisi Pemilihan Umum mengkaji ulang aturan mengenai penggunaan pesawat kepresidenan oleh Presiden petahana saat kampanye di Pemilu Presiden 2019, karena bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Sebaiknya aturan itu dikaji ulang, jangan sampai menimbulkan ketidakadilan karena bukan persoalan untuk saat ini saja namun juga yang akan datang. Aturan dibuat untuk satu visi kedepan yang relatif permanen," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Dia menilai Presiden bisa menggunakan pesawat kepresidenan ketika menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan namun kalau digunakan saat menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden, maka tidak layak.

Menurut dia, kalau KPU tetap memperbolehkan penggunaan pesawat kepresidenan saat kampanye Pilpres maka harus bersikap adil terhadap semua pejabat tinggi negara dan anggota DPR yang akan maju dalam kontestasi Pemilu.

"KPU harus konsisten, kalau pengamanan melekat kan ada aturannya sehingga kalau mau diberlakukan sama dan adil maka jangan pilih kasih," ujarnya.

Fadli yang merupakan politisi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa ketika Presiden naik pesawat kepresidenan maka tidak ada pengamanan melekat karena ada pengawal seperti ajudan dan tim yang secara protokoler sudah ada disana.

Fadli meyakini kalau keselamatan Presiden akan tetap terjaga ketika menggunakan pesawat komersil saat kampanye Pilpres 2019 sehingga hal itu bisa menjadi pilihan daripada menggunakan pesawat kepresidenan yang dilarang UU.

"Sebelum ada pesawat kepresidenan, Presiden aman saja naik pesawat komersial malah janjinya Pak Jokowi mah naik pesawat kelas ekonomi namun sekarang kayanya `enjoy` menggunakan pesawat kepresidenan yang dulu dikritik," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan pesawat kepresiden merupakan bagian dari fasilitas jabatan dan juga bagian keamanan kepala negara yang melekat pada Presiden, meskipun saat kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, kalau Presiden menggunakan alat transportasi yang pengamanannya tidak standar, maka akan menimbulkan risiko bagi keselamatan dan keamanan Presiden.

"Yang melekat sebagaimana ketentuan undang-undang itu diperbolehkan untuk digunakan," kata Arief.

Sementara itu, Pasal 304 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disebutkan dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Pasal 304 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjelaskan fasilitas negara yaitu sarana mobilitas seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya.

Kedua, sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan peralatan lainnya. Ketiga, fasilitas lainnya yang dibiayai APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tag: Fadli Zon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Joko Widodo (Jokowi), Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6076.587 -34.773 620
2 Agriculture 1506.543 8.473 20
3 Mining 1747.761 9.817 47
4 Basic Industry and Chemicals 820.676 -23.288 71
5 Miscellanous Industry 1382.059 4.150 45
6 Consumer Goods 2483.389 -20.063 49
7 Cons., Property & Real Estate 444.822 -4.105 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1031.916 -11.848 71
9 Finance 1162.012 -1.035 91
10 Trade & Service 790.383 -0.185 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 280 350 70 25.00
2 DEAL 394 492 98 24.87
3 OASA 246 298 52 21.14
4 TFCO 650 780 130 20.00
5 MERK 6,475 7,725 1,250 19.31
6 KPAS 505 600 95 18.81
7 RODA 388 450 62 15.98
8 PTSN 805 920 115 14.29
9 PDES 1,500 1,700 200 13.33
10 ARTA 406 458 52 12.81
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 290 220 -70 -24.14
2 YPAS 725 570 -155 -21.38
3 NUSA 158 136 -22 -13.92
4 RIMO 186 162 -24 -12.90
5 LUCK 705 615 -90 -12.77
6 MPOW 120 105 -15 -12.50
7 KPAL 338 300 -38 -11.24
8 CPIN 7,000 6,300 -700 -10.00
9 SILO 3,850 3,500 -350 -9.09
10 LPIN 950 865 -85 -8.95
No Code Prev Close Change %
1 RIMO 186 162 -24 -12.90
2 SRIL 366 370 4 1.09
3 KPAS 505 600 95 18.81
4 NUSA 158 136 -22 -13.92
5 PTBA 4,020 4,280 260 6.47
6 TLKM 3,680 3,620 -60 -1.63
7 WSKT 1,845 1,795 -50 -2.71
8 BHIT 57 60 3 5.26
9 BBRI 3,610 3,620 10 0.28
10 DEAL 394 492 98 24.87