Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:43 WIB. Sony - Tahun depan, Sony hentikan produksi PS Vita di Jepang.
  • 05:15 WIB. Uber - Uber dalam pembicaraan untuk membeli perusahaan pengiriman makanan Deliveroo.
  • 05:15 WIB. Cybercrime - Gedung Putih berjanji untuk meningkatkan serangan cyber pada peretas.
  • 05:14 WIB. Emas - Emas menyentuh level tertinggi 1 Minggu karena meredanya kekhawatiran perdagangan.
  • 05:13 WIB. Eropa - Pasar Eropa naik pada penutupan karena kekhawatiran atas efek friksi perdagangan berkurang.
  • 05:12 WIB. Asia - Pasar Asia bervariasi karena investor bereaksi terhadap ketegangan perdagangan AS-China yang meningkat.
  • 05:12 WIB. Afghanistan - Afghanistan siap negosiasi langsung tanpa prasyarat dengan Taliban.
  • 05:11 WIB. Alibaba - Jack Ma mengatakan dia tidak akan pernah kembali untuk memimpin Alibaba.
  • 05:11 WIB. Minyak - Minyak mentah AS turun 32 sen, menetap di $70,80 per barel, setelah peringatan Twitter Trump ke OPEC.
  • 05:10 WIB. the Dow - Dow rally lebih dari 250 poin ke rekor penutupan pertama sejak Januari.
  • 05:06 WIB. Teheran - Iran menolak tawaran perundingan AS.
  • 23:35 WIB. Israel - Iran minta PBB awasi kegiatan nuklir Israel.
  • 23:31 WIB. Najib Razak - Dikenakan 21 dakwaan, Najib Razak bersikukuh yakin bersih.
  • 23:24 WIB. Jepang - Shinzo Abe akan jadi pemimpin Jepang terlama di zaman modern.
  • 23:18 WIB. Spanyol - Donald Trump minta Spanyol bangun tembok halangi imigran.

Tak Rela Jokowi Kampanye Naik Pesawat Kepresidenan, Fadli Minta KPU Kaji Ulang

Foto Berita Tak Rela Jokowi Kampanye Naik Pesawat Kepresidenan, Fadli Minta KPU Kaji Ulang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Komisi Pemilihan Umum mengkaji ulang aturan mengenai penggunaan pesawat kepresidenan oleh Presiden petahana saat kampanye di Pemilu Presiden 2019, karena bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Sebaiknya aturan itu dikaji ulang, jangan sampai menimbulkan ketidakadilan karena bukan persoalan untuk saat ini saja namun juga yang akan datang. Aturan dibuat untuk satu visi kedepan yang relatif permanen," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Dia menilai Presiden bisa menggunakan pesawat kepresidenan ketika menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan namun kalau digunakan saat menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden, maka tidak layak.

Menurut dia, kalau KPU tetap memperbolehkan penggunaan pesawat kepresidenan saat kampanye Pilpres maka harus bersikap adil terhadap semua pejabat tinggi negara dan anggota DPR yang akan maju dalam kontestasi Pemilu.

"KPU harus konsisten, kalau pengamanan melekat kan ada aturannya sehingga kalau mau diberlakukan sama dan adil maka jangan pilih kasih," ujarnya.

Fadli yang merupakan politisi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa ketika Presiden naik pesawat kepresidenan maka tidak ada pengamanan melekat karena ada pengawal seperti ajudan dan tim yang secara protokoler sudah ada disana.

Fadli meyakini kalau keselamatan Presiden akan tetap terjaga ketika menggunakan pesawat komersil saat kampanye Pilpres 2019 sehingga hal itu bisa menjadi pilihan daripada menggunakan pesawat kepresidenan yang dilarang UU.

"Sebelum ada pesawat kepresidenan, Presiden aman saja naik pesawat komersial malah janjinya Pak Jokowi mah naik pesawat kelas ekonomi namun sekarang kayanya `enjoy` menggunakan pesawat kepresidenan yang dulu dikritik," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan pesawat kepresiden merupakan bagian dari fasilitas jabatan dan juga bagian keamanan kepala negara yang melekat pada Presiden, meskipun saat kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, kalau Presiden menggunakan alat transportasi yang pengamanannya tidak standar, maka akan menimbulkan risiko bagi keselamatan dan keamanan Presiden.

"Yang melekat sebagaimana ketentuan undang-undang itu diperbolehkan untuk digunakan," kata Arief.

Sementara itu, Pasal 304 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disebutkan dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Pasal 304 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjelaskan fasilitas negara yaitu sarana mobilitas seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya.

Kedua, sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan peralatan lainnya. Ketiga, fasilitas lainnya yang dibiayai APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tag: Fadli Zon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Joko Widodo (Jokowi), Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,976.27 3,936.70
British Pound GBP 1.00 19,606.12 19,408.59
China Yuan CNY 1.00 2,176.13 2,154.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,913.00 14,765.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,826.84 10,716.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,901.17 1,882.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,897.33 10,787.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.86 17,245.52
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,606.53 3,566.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,299.74 13,164.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5931.266 57.669 602
2 Agriculture 1584.135 11.004 20
3 Mining 1936.077 20.470 46
4 Basic Industry and Chemicals 810.673 14.455 71
5 Miscellanous Industry 1272.514 15.152 45
6 Consumer Goods 2477.630 29.722 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.938 0.005 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.500 5.998 69
9 Finance 1067.861 11.961 91
10 Trade & Service 821.943 1.167 145
No Code Prev Close Change %
1 BKDP 62 83 21 33.87
2 HDTX 172 218 46 26.74
3 DIGI 424 530 106 25.00
4 PANI 246 306 60 24.39
5 KPAL 442 530 88 19.91
6 TRUS 170 200 30 17.65
7 OKAS 195 222 27 13.85
8 DYAN 88 100 12 13.64
9 MINA 464 525 61 13.15
10 ARTO 137 154 17 12.41
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 680 580 -100 -14.71
2 DNAR 310 266 -44 -14.19
3 DSSA 16,300 14,000 -2,300 -14.11
4 GLOB 160 140 -20 -12.50
5 RELI 262 234 -28 -10.69
6 INPP 660 590 -70 -10.61
7 SRAJ 139 125 -14 -10.07
8 BULL 169 153 -16 -9.47
9 YPAS 700 635 -65 -9.29
10 ALMI 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 238 232 -6 -2.52
2 BMTR 406 406 0 0.00
3 KPIG 710 690 -20 -2.82
4 BBRI 3,000 3,090 90 3.00
5 DYAN 88 100 12 13.64
6 BHIT 88 90 2 2.27
7 TLKM 3,550 3,600 50 1.41
8 INKP 17,850 18,300 450 2.52
9 ADRO 1,740 1,805 65 3.74
10 PGAS 2,020 2,080 60 2.97