Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:46 WIB. Politik - Polri sebut hoaks soal isu razia kaos #2019GantiPresiden.
  • 15:45 WIB. Jakarta - Gubernur Anies sebut kebutuhan pokok di Jakarta selama Ramadan tetap aman.
  • 15:44 WIB. Pilpres - Presiden Jokowi sindir Menteri Susi yan mau jadi Capres.
  • 15:43 WIB. Hukum - Wapres JK sampaikan rasa prihatin atas vonis kepada Setya Novanto.
  • 15:43 WIB. Hukum - Hakim memvonis Setya Novanto 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta.
  • 15:31 WIB. Xiaomi - Spesifikasi Xiaomi Mi 6X bocor dari boks penjualan.
  • 15:30 WIB. Gmail - Pengguna Gmail keluhkan akun kirim spam ke e-mail tak dikenal.
  • 15:29 WIB. Xiaomi - Xiaomi bakal umumkan kehadiran Mi 6X pada Rabu, 25 April 2018. 
  • 15:27 WIB. LG - LG pamer perangkat berteknologi kecerdasan buatan di InnoFest 2018.
  • 15:26 WIB. Siber - China jadi negara serangan siber tertinggi.
  • 15:24 WIB. Go-Jek - Go-Jek dekati ComfortDelGro, raksasa taksi Singapura.
  • 15:22 WIB. Facebook - Jelang deadline, Facebook Indonesia masih bungkam.
  • 14:53 WIB. Alibaba - Alibaba luncurkan teknologi AI bernama 'Tmall Genie' pengendali mobil jarak jauh
  • 13:44 WIB. Apple - Dimilikinya Shazam oleh Apple dianggap Uni Eropa dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat di industri streaming musik.
  • 13:43 WIB. Apple - Akuisisi Shazam, Apple diselidiki Uni Eropa.

Tak Rela Jokowi Kampanye Naik Pesawat Kepresidenan, Fadli Minta KPU Kaji Ulang

Foto Berita Tak Rela Jokowi Kampanye Naik Pesawat Kepresidenan, Fadli Minta KPU Kaji Ulang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Komisi Pemilihan Umum mengkaji ulang aturan mengenai penggunaan pesawat kepresidenan oleh Presiden petahana saat kampanye di Pemilu Presiden 2019, karena bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Sebaiknya aturan itu dikaji ulang, jangan sampai menimbulkan ketidakadilan karena bukan persoalan untuk saat ini saja namun juga yang akan datang. Aturan dibuat untuk satu visi kedepan yang relatif permanen," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Dia menilai Presiden bisa menggunakan pesawat kepresidenan ketika menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan namun kalau digunakan saat menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden, maka tidak layak.

Menurut dia, kalau KPU tetap memperbolehkan penggunaan pesawat kepresidenan saat kampanye Pilpres maka harus bersikap adil terhadap semua pejabat tinggi negara dan anggota DPR yang akan maju dalam kontestasi Pemilu.

"KPU harus konsisten, kalau pengamanan melekat kan ada aturannya sehingga kalau mau diberlakukan sama dan adil maka jangan pilih kasih," ujarnya.

Fadli yang merupakan politisi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa ketika Presiden naik pesawat kepresidenan maka tidak ada pengamanan melekat karena ada pengawal seperti ajudan dan tim yang secara protokoler sudah ada disana.

Fadli meyakini kalau keselamatan Presiden akan tetap terjaga ketika menggunakan pesawat komersil saat kampanye Pilpres 2019 sehingga hal itu bisa menjadi pilihan daripada menggunakan pesawat kepresidenan yang dilarang UU.

"Sebelum ada pesawat kepresidenan, Presiden aman saja naik pesawat komersial malah janjinya Pak Jokowi mah naik pesawat kelas ekonomi namun sekarang kayanya `enjoy` menggunakan pesawat kepresidenan yang dulu dikritik," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan pesawat kepresiden merupakan bagian dari fasilitas jabatan dan juga bagian keamanan kepala negara yang melekat pada Presiden, meskipun saat kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, kalau Presiden menggunakan alat transportasi yang pengamanannya tidak standar, maka akan menimbulkan risiko bagi keselamatan dan keamanan Presiden.

"Yang melekat sebagaimana ketentuan undang-undang itu diperbolehkan untuk digunakan," kata Arief.

Sementara itu, Pasal 304 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disebutkan dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Pasal 304 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjelaskan fasilitas negara yaitu sarana mobilitas seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya.

Kedua, sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan peralatan lainnya. Ketiga, fasilitas lainnya yang dibiayai APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tag: Fadli Zon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Joko Widodo (Jokowi), Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6308.148 -29.547 575
2 Agriculture 1716.001 -5.540 19
3 Mining 1952.615 -5.513 44
4 Basic Industry and Chemicals 796.811 2.304 70
5 Miscellanous Industry 1283.656 -9.495 44
6 Consumer Goods 2610.995 -22.306 45
7 Cons., Property & Real Estate 506.278 -4.536 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.157 -0.032 64
9 Finance 1140.784 -7.967 90
10 Trade & Service 943.305 0.837 134
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 72 97 25 34.72
2 BAPA 128 171 43 33.59
3 IMJS 640 800 160 25.00
4 RAJA 535 665 130 24.30
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 BUVA 496 585 89 17.94
7 TMPO 244 286 42 17.21
8 DEFI 950 1,095 145 15.26
9 MPMX 1,010 1,150 140 13.86
10 HDFA 176 195 19 10.80
No Code Prev Close Change %
1 CSIS 600 450 -150 -25.00
2 INPS 3,030 2,600 -430 -14.19
3 RODA 635 550 -85 -13.39
4 AHAP 198 175 -23 -11.62
5 GDYR 2,200 1,955 -245 -11.14
6 FORU 156 140 -16 -10.26
7 INRU 1,070 970 -100 -9.35
8 TBMS 1,140 1,035 -105 -9.21
9 TPMA 228 208 -20 -8.77
10 PBSA 1,080 990 -90 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 LMAS 84 78 -6 -7.14
2 HELI 280 258 -22 -7.86
3 SUGI 50 50 0 0.00
4 BMTR 580 585 5 0.86
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 TKIM 8,800 9,725 925 10.51
7 PGAS 2,320 2,250 -70 -3.02
8 ADRO 2,230 2,260 30 1.35
9 WSBP 418 426 8 1.91
10 TLKM 3,740 3,750 10 0.27

Recommended Reading

Selasa, 24/04/2018 09:12 WIB

5 Tips Membuat Pitching Berkesan

Selasa, 24/04/2018 08:58 WIB

7 Manfaat Ekspansi Bisnis

Selasa, 24/04/2018 08:28 WIB

Fadel Perjuangkan Komoditas Sawit Indonesia

Selasa, 24/04/2018 07:23 WIB

Ketika Jokowi Menjelma Jadi Bapak Papua

Selasa, 24/04/2018 05:07 WIB

BKPM: Mau Maju Ya Harus Berani Pakai TKA