Portal Berita Ekonomi Rabu, 16 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:25 WIB. Diskon - Jelang tutup bisnis, Central Neo Soho adakan dskon besar-besaran hingga 90%. 
  • 10:24 WIB. Retail - Central Department Store di Neo Soho Mall akan ditutup pada 18/02/2019 mendatang. 
  • 08:59 WIB. IHSG - Naik lagi, IHSG dibuka menguat 0,13% ke level 6.417,13 di awal perdagangan, Rabu (16/01/2019).
  • 08:36 WIB. ULN - BI: Total utang Indonesia baik utang pemerintah maupun swasta mencapai US$372,9 miliar.
  • 08:35 WIB. Citilink - Akhir Januari, Citilink akan hapus layanan bagasi gratis.
  • 08:35 WIB. BNI - Kuartal II 2019 BNI berencana menerbitkan surat utang hingga Rp8 triliun.
  • 08:10 WIB. PTBA - PTBA membidik penjualan batu bara pada tahun ini mencapai 24 juta-26 juta ton.
  • 08:07 WIB. Mandiri - Mandiri menargetkan punya 50.000 agen Laku Pandai di 2019.
  • 08:06 WIB. BNI - Kinerja saham BNI tercatat menguat 2,27% sepanjang tahun berjalan 2019.
  • 07:49 WIB. Himbara - Himbara memasang target pertumbuhan bisnis yang lebih moderat pada 2019.
  • 07:48 WIB. PLN - PLN akan memfasilitasi 9 pengembangan listrik swasta dalam proyek energi terbarukan.
  • 07:43 WIB. UMKM - Posisi pembiayaan UMKM ekspor sebesar 15.900 dengan penjaminan sebesar Rp310 miliar.

Perpres Tenaga Kerja Asing Tabrak 4 Undang-Undang?

Foto Berita Perpres Tenaga Kerja Asing Tabrak 4 Undang-Undang?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyesalkan sikap pemerintah yang mempermudah tenaga kerja asing (TKA) bekerja di Indonesia dengan mengeluarkan Perpres 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Perpres tersebut dinilai berpotensi melanggar sejumlah undang-undang (UU).

"Kami kecewa dengan kebijakan ini. Dalam membuat UU, kami di DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk melindungi tenaga kerja kita dan memperketat aturan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia. Sikap pemerintah kok malah seperti ini. Seharusnya yang dibuat bukannya melindungi tenaga kerja lokal, malah membuka keran seluas-luasnya bagi TKA," kata Sigit di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Menurut Sigit, kebijakan memberi kemudahkan perizinan pada TKA itu berpotensi melanggar sejumlah UU. Selain melanggar UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Perpres ini juga berpotensi melanggar UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Jaskon), UU No. 6 tahun 2017 tentang Arsitek, dan UU No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Dalam keempat UU itu, kata Sigit, sudah diatur sangat ketat agar tenaga kerja asing tidak asal masuk. Bahkan, untuk badan usaha jasa konstruksi asing yang bekerja di Indonesia pun harus lebih memprioritaskan pekerja lokal daripada pekerja asing.

"Soal serbuan tenaga kerja asing ini sebenarnya sudah diantisipasi DPR dalam berbagai aturan perundang-undangan. Di UU jaskon misalnya, jelas di situ ada pembatasan untuk TKA yang bisa bekerja di Indonesia. Tujuannya untuk melindungan tenaga kerja kita. Dalam UU Arsitek, berdasarkan UU secara hukum arsitek asing harus bekerja sama dengan arsitek Indonesia dan sebagai penanggung jawabnya yaitu arsitek Indonesia. Ini semua untuk membatasi TKA dan memprioritaskan tenaga kerja kita. Mengapa sikap pemerintah justru sebaliknya, mengeluarkan Perpres yang mempermudah TKA bisa bekerja di Indonesia," kata dia.

Selain berpotensi melanggar sejumlah UU, ia juga mengingatkan bahwa masih banyak tenaga kerja lokal yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal itu tergambar dari minimnya penyerapan tenaga kerja Indonesia, bahkan minus untuk sektor konstruksi.

"Kami menyayangkan kebijakan pemerintah yang akan mempermudah izin bagi TKA. Bagaimana pemerintah bisa sampai hati mengeluarkan kebijakan itu sementara angka pengangguran masih tinggi. Bahkan, untuk sektor konstruksi yang anggarannya meroket dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja minus," pungkasnya.

Tag: Sigit Sosiantomo, Komisi V DPR, Tenaga Kerja Asing (TKA)

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Freeport Indonesia

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6408.784 72.668 625
2 Agriculture 1585.036 -7.210 21
3 Mining 1844.340 15.139 47
4 Basic Industry and Chemicals 895.845 21.295 71
5 Miscellanous Industry 1394.631 2.064 46
6 Consumer Goods 2652.095 37.658 51
7 Cons., Property & Real Estate 480.742 8.835 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1130.455 19.871 71
9 Finance 1213.694 9.336 91
10 Trade & Service 786.524 2.437 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 186 250 64 34.41
2 INPP 525 650 125 23.81
3 LPCK 1,900 2,340 440 23.16
4 OCAP 268 330 62 23.13
5 MLPL 84 99 15 17.86
6 MTSM 177 206 29 16.38
7 SDMU 55 62 7 12.73
8 UNIT 240 268 28 11.67
9 IMAS 2,560 2,840 280 10.94
10 HDFA 158 174 16 10.13
No Code Prev Close Change %
1 ARTA 1,310 1,000 -310 -23.66
2 ABDA 5,600 4,480 -1,120 -20.00
3 BEEF 318 268 -50 -15.72
4 TFCO 765 665 -100 -13.07
5 KICI 290 260 -30 -10.34
6 SKBM 560 510 -50 -8.93
7 TPMA 242 222 -20 -8.26
8 POLI 1,575 1,445 -130 -8.25
9 INTD 175 161 -14 -8.00
10 RIGS 228 210 -18 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 INPC 74 79 5 6.76
3 UNTR 26,000 25,600 -400 -1.54
4 WSKT 1,975 2,090 115 5.82
5 TRAM 182 190 8 4.40
6 ASII 8,150 8,150 0 0.00
7 PTSN 1,630 1,520 -110 -6.75
8 TLKM 3,850 3,930 80 2.08
9 KPAS 220 222 2 0.91
10 BBRI 3,790 3,780 -10 -0.26