Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:18 WIB. UMKM - Ada sekitar 54.000 UMKM yang ada di Kabupaten Klaten.
  • 17:17 WIB. UMKM - Pemkab Klaten siapkan anggaran yang disiapkan untuk pinjaman UMKM tersebut sekitar Rp3-5 miliar.
  • 17:16 WIB. UMKM - Pemkab Klaten akan beri pinjaman UMKM tanpa bunga.
  • 16:03 WIB. Elnusa - Hery: dua proyek ini nilainya signifikan, lebih dari Rp1 triliun.  
  • 16:02 WIB. Deflasi - BPS:  perdesaan di Jambi pada September 2018 mengalami deflasi sebesar 0,72 persen.
  • 16:02 WIB. Elnusa - Elnusa raih dua kontrak strategis sekaligus, kinerja perusahaan makin positif.
  • 16:00 WIB. PPN - Kasi Operasional PPN: nilai pendapatan itu didominasi oleh penjualan hasil tangkapan jenis cumi-cumi mencapai total Rp2,181 miliar.
  • 15:58 WIB. Ikan - nilai penjualan ikan hasil tangkapan nelayan di PPN Sungailiat mencapai volume produksi sebanyak 301.731 kg.
  • 15:57 WIB. Ikan - Nilai penjualan ikan di PPN Sungailiat mencapai Rp6,8 miliar lebih.
  • 15:56 WIB. Bawang - Para petani bawang di Karo berharap terus dibina BI. 
  • 15:54 WIB. Beras - Bulog: stok beras di gudang Bulog saat ini sekitar 12.000 ton cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran.
  • 15:53 WIB. Beras - Bulog pastikan stok beras di Sulteng aman.
  • 15:51 WIB. Bursa - RBMS tambah 9,7 juta saham hasil HMETD.
  • 15:51 WIB. Beras - Palu menerima tambahan beras 500 ton dari pemerintah.
  • 15:50 WIB. Padi - Barito Utara targetkan tanam padi 10.200 Ha.

Perpres Tenaga Kerja Asing Tabrak 4 Undang-Undang?

Foto Berita Perpres Tenaga Kerja Asing Tabrak 4 Undang-Undang?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyesalkan sikap pemerintah yang mempermudah tenaga kerja asing (TKA) bekerja di Indonesia dengan mengeluarkan Perpres 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Perpres tersebut dinilai berpotensi melanggar sejumlah undang-undang (UU).

"Kami kecewa dengan kebijakan ini. Dalam membuat UU, kami di DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk melindungi tenaga kerja kita dan memperketat aturan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia. Sikap pemerintah kok malah seperti ini. Seharusnya yang dibuat bukannya melindungi tenaga kerja lokal, malah membuka keran seluas-luasnya bagi TKA," kata Sigit di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Menurut Sigit, kebijakan memberi kemudahkan perizinan pada TKA itu berpotensi melanggar sejumlah UU. Selain melanggar UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Perpres ini juga berpotensi melanggar UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Jaskon), UU No. 6 tahun 2017 tentang Arsitek, dan UU No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Dalam keempat UU itu, kata Sigit, sudah diatur sangat ketat agar tenaga kerja asing tidak asal masuk. Bahkan, untuk badan usaha jasa konstruksi asing yang bekerja di Indonesia pun harus lebih memprioritaskan pekerja lokal daripada pekerja asing.

"Soal serbuan tenaga kerja asing ini sebenarnya sudah diantisipasi DPR dalam berbagai aturan perundang-undangan. Di UU jaskon misalnya, jelas di situ ada pembatasan untuk TKA yang bisa bekerja di Indonesia. Tujuannya untuk melindungan tenaga kerja kita. Dalam UU Arsitek, berdasarkan UU secara hukum arsitek asing harus bekerja sama dengan arsitek Indonesia dan sebagai penanggung jawabnya yaitu arsitek Indonesia. Ini semua untuk membatasi TKA dan memprioritaskan tenaga kerja kita. Mengapa sikap pemerintah justru sebaliknya, mengeluarkan Perpres yang mempermudah TKA bisa bekerja di Indonesia," kata dia.

Selain berpotensi melanggar sejumlah UU, ia juga mengingatkan bahwa masih banyak tenaga kerja lokal yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal itu tergambar dari minimnya penyerapan tenaga kerja Indonesia, bahkan minus untuk sektor konstruksi.

"Kami menyayangkan kebijakan pemerintah yang akan mempermudah izin bagi TKA. Bagaimana pemerintah bisa sampai hati mengeluarkan kebijakan itu sementara angka pengangguran masih tinggi. Bahkan, untuk sektor konstruksi yang anggarannya meroket dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja minus," pungkasnya.

Tag: Sigit Sosiantomo, Komisi V DPR, Tenaga Kerja Asing (TKA)

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Freeport Indonesia

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94