Portal Berita Ekonomi Senin, 16 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:03 WIB. Hyundai - Hyundai Motor Indonesia mencatat kenaikan penjualan mobil 10% menjadi 617 unit pada semester I-2018.
  • 07:57 WIB. Hyundai - Hyundai Motor Indonesia menargetkan penjualan mobil sebanyak 1.271 unit pada 2018.
  • 07:53 WIB. Hyundai - Hyundai Motor Indonesia mengatakan masih akan fokus mengincar pasar segmen menengah atas.
  • 07:51 WIB. IPCC - Indonesia Kendaraan Terminal menargetkan peningkatan kapasitas tampung kendaraan jadi 2,1 juta unit/tahun. 
  • 07:50 WIB. IPCC - Indonesia Kendaraan Terminal menargetkan pendapatan tumbuh 38% pada 2018.
  • 07:45 WIB. Pertamina - Kementerian BUMN mengungkapkan Menteri Rini Soemarno sudah menyerahkan nama calon Dirut Pertamina ke Presiden Jokowi. 
  • 07:41 WIB. AS - Presiden Donald Trump mengatakan Uni Eropa berada di urutan atas daftar musuh dalam selimut bagi AS.
  • 07:39 WIB. Argentina - Jorge Sampaoli melepas jabatan pelatih timnas Argentina setelah hasil mengecewakan di Piala Dunia.
  • 07:39 WIB. PLN - Wapres JK yakin Direktur Utama PLN Sofyan Basir melaksanakan tender pembangunan proyek PLN dengan sangat ketat. 
  • 07:37 WIB. Rupiah - Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun menilai depresiasi rupiah masih terkendali.
  • 07:37 WIB. Nelayan - HNSI meminta nelayan di Sumatera Utara agar menggunakan jaring milineum.
  • 06:47 WIB. Inflasi - Bank Indonesia memprediksi inflasi pada Juli 2018 sebesar 0,23%.

DPR: KPK Setuju Pilkada Via DPRD

Foto Berita DPR: KPK Setuju Pilkada Via DPRD
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengemukakan Komisi Pemberantasan Korupsi setuju dengan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena banyak persoalan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pilkada langsung seperti maraknya kasus tindak korupsi menjelang pilkada.

"Pak Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan) menyampaikan, 'mas kalau kembali ke DPRD lebih baik karena kami mengawasinya lebih mudah'," kata Bambang di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Bambang mendapatkan penjelasan dari KPK melalui diskusi tidak resmi bahwa institusi tersebut sedang mendalami akar persoalan kepala daerah banyak terkena kasus korupsi karena sistem politik pemilihan langsung yang membutuhkan biaya tinggi.

Menurut dia, usulan agar pilkada melalui DPRD berdasarkan realitas yang temuinya di daerah, yaitu pilkada langsung membutuhkan biaya tinggi dan KPK prihatin indeks persepsi korupsi belum menunjukkan perbaikan.

"Harus diakui bahwa pasti akan ada yang protes karena dianggap demokrasi kita mundur. Tapi kembali ke masyarakat, apakah pilkada yang sudah kita pilih secara langsung banyak memberi manfaat ke masyarakat sesuai demokrasi atau banyak mudharatnya," ujar Bambang.

Dia mengatakan kalau kesimpulan masyarakat bahwa Pilkada langsung memberikan banyak manfaat, maka silahkan dilanjutkan namun kalau merusak moral maka harus dikaji kembali sistem pemilihan langsung tersebut.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri prihatin banyak kepala daerah yang tertangkap karena kasus dugaan korupsi sehingga langsung berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan daerah.

"Kami kembalikan ke parpol yang ada untuk melakukan pengkajian berdasarkan suara partainya, nanti kita ambil keputusan di DPR," katanya.

Bambang mengatakan usulan pilkada melalui DPRD bukan untuk tujuan menguntungkan salah satu pihak karena saat ini sudah banyak pemodal melakukan ekspansi ke daerah untuk memberikan modal kepada calon kepala daerah yang ingin maju di pilkada namun tidak memiliki dana memadai.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5944.074 36.202 597
2 Agriculture 1442.299 -2.397 19
3 Mining 2025.622 17.548 46
4 Basic Industry and Chemicals 781.407 1.463 70
5 Miscellanous Industry 1190.799 16.425 45
6 Consumer Goods 2475.480 19.771 46
7 Cons., Property & Real Estate 449.738 -0.448 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1084.437 -9.615 70
9 Finance 1034.503 11.557 91
10 Trade & Service 881.887 6.475 143
No Code Prev Close Change %
1 CSIS 432 540 108 25.00
2 TCPI 560 700 140 25.00
3 MGRO 338 422 84 24.85
4 POLL 1,150 1,435 285 24.78
5 YPAS 600 725 125 20.83
6 MLPT 760 910 150 19.74
7 SQMI 222 260 38 17.12
8 WICO 470 550 80 17.02
9 MFMI 750 850 100 13.33
10 TIRA 145 164 19 13.10
No Code Prev Close Change %
1 CANI 216 162 -54 -25.00
2 PEGE 230 173 -57 -24.78
3 UNIT 324 248 -76 -23.46
4 AIMS 260 202 -58 -22.31
5 LPPS 136 113 -23 -16.91
6 NUSA 254 222 -32 -12.60
7 DNAR 296 260 -36 -12.16
8 MARI 2,350 2,110 -240 -10.21
9 DWGL 145 131 -14 -9.66
10 APII 216 196 -20 -9.26
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 136 113 -23 -16.91
2 IMAS 3,090 2,960 -130 -4.21
3 PGAS 1,620 1,685 65 4.01
4 BBTN 2,200 2,410 210 9.55
5 ANTM 860 910 50 5.81
6 TRUK 660 705 45 6.82
7 NFCX 2,770 3,100 330 11.91
8 KREN 725 725 0 0.00
9 SWAT 173 180 7 4.05
10 TLKM 4,100 4,020 -80 -1.95