Portal Berita Ekonomi Selasa, 11 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:53 WIB. Brexit - PM Inggris kunjungi Jerman untuk bahas krisis Brexit.
  • 18:53 WIB. Pakistan - Indonesia gencarkan diversifikasi produk impor ke Pakistan.
  • 18:52 WIB. Iran - Rouhani: Penjualan minyak Iran meningkat meskipun ada sanksi AS.
  • 18:52 WIB. Irak - AS larang warganya kunjungi Irak saat peringatan 1 tahun bebas Daesh.
  • 18:52 WIB. Walhi - WALHI: Masih ada kriminalisasi pejuang lingkungan.
  • 18:51 WIB. Prancis - Presiden Prancis umumkan kenaikan upah minimum.
  • 18:51 WIB. Filipina - Duterte minta kongres sahkan perpanjangan darurat militer di Mindanao.
  • 18:51 WIB. Dubai - Dubai hadirkan supermarket di tengah lautan.
  • 18:50 WIB. Singapura - Studi: Hanya separuh warga Singapura dapatkan cukup tidur di malam hari.
  • 18:49 WIB. Donald Trump - Trump khawatir upaya impeachment menjadi kenyataan.
  • 18:49 WIB. Verizon - Verizon pangkas 10.400 karyawan di pertengahan 2019.
  • 16:43 WIB. Apple - Apple Store dijarah saat demo Yellow Vest di Prancis.
  • 16:41 WIB. Instagram - Instagram kini punya fitur Voice Chat.
  • 16:38 WIB. Samsung - Samsung dituding kolaborasi dengan merek palsu.
  • 16:37 WIB. Huawei - Penahanan petinggi Huawei bikin vemas bos ponsel China.

DPR: KPK Setuju Pilkada Via DPRD

Foto Berita DPR: KPK Setuju Pilkada Via DPRD
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengemukakan Komisi Pemberantasan Korupsi setuju dengan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena banyak persoalan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pilkada langsung seperti maraknya kasus tindak korupsi menjelang pilkada.

"Pak Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan) menyampaikan, 'mas kalau kembali ke DPRD lebih baik karena kami mengawasinya lebih mudah'," kata Bambang di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Bambang mendapatkan penjelasan dari KPK melalui diskusi tidak resmi bahwa institusi tersebut sedang mendalami akar persoalan kepala daerah banyak terkena kasus korupsi karena sistem politik pemilihan langsung yang membutuhkan biaya tinggi.

Menurut dia, usulan agar pilkada melalui DPRD berdasarkan realitas yang temuinya di daerah, yaitu pilkada langsung membutuhkan biaya tinggi dan KPK prihatin indeks persepsi korupsi belum menunjukkan perbaikan.

"Harus diakui bahwa pasti akan ada yang protes karena dianggap demokrasi kita mundur. Tapi kembali ke masyarakat, apakah pilkada yang sudah kita pilih secara langsung banyak memberi manfaat ke masyarakat sesuai demokrasi atau banyak mudharatnya," ujar Bambang.

Dia mengatakan kalau kesimpulan masyarakat bahwa Pilkada langsung memberikan banyak manfaat, maka silahkan dilanjutkan namun kalau merusak moral maka harus dikaji kembali sistem pemilihan langsung tersebut.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri prihatin banyak kepala daerah yang tertangkap karena kasus dugaan korupsi sehingga langsung berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan daerah.

"Kami kembalikan ke parpol yang ada untuk melakukan pengkajian berdasarkan suara partainya, nanti kita ambil keputusan di DPR," katanya.

Bambang mengatakan usulan pilkada melalui DPRD bukan untuk tujuan menguntungkan salah satu pihak karena saat ini sudah banyak pemodal melakukan ekspansi ke daerah untuk memberikan modal kepada calon kepala daerah yang ingin maju di pilkada namun tidak memiliki dana memadai.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6076.587 -34.773 620
2 Agriculture 1506.543 8.473 20
3 Mining 1747.761 9.817 47
4 Basic Industry and Chemicals 820.676 -23.288 71
5 Miscellanous Industry 1382.059 4.150 45
6 Consumer Goods 2483.389 -20.063 49
7 Cons., Property & Real Estate 444.822 -4.105 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1031.916 -11.848 71
9 Finance 1162.012 -1.035 91
10 Trade & Service 790.383 -0.185 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 280 350 70 25.00
2 DEAL 394 492 98 24.87
3 OASA 246 298 52 21.14
4 TFCO 650 780 130 20.00
5 MERK 6,475 7,725 1,250 19.31
6 KPAS 505 600 95 18.81
7 RODA 388 450 62 15.98
8 PTSN 805 920 115 14.29
9 PDES 1,500 1,700 200 13.33
10 ARTA 406 458 52 12.81
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 290 220 -70 -24.14
2 YPAS 725 570 -155 -21.38
3 NUSA 158 136 -22 -13.92
4 RIMO 186 162 -24 -12.90
5 LUCK 705 615 -90 -12.77
6 MPOW 120 105 -15 -12.50
7 KPAL 338 300 -38 -11.24
8 CPIN 7,000 6,300 -700 -10.00
9 SILO 3,850 3,500 -350 -9.09
10 LPIN 950 865 -85 -8.95
No Code Prev Close Change %
1 RIMO 186 162 -24 -12.90
2 SRIL 366 370 4 1.09
3 KPAS 505 600 95 18.81
4 NUSA 158 136 -22 -13.92
5 PTBA 4,020 4,280 260 6.47
6 TLKM 3,680 3,620 -60 -1.63
7 WSKT 1,845 1,795 -50 -2.71
8 BHIT 57 60 3 5.26
9 BBRI 3,610 3,620 10 0.28
10 DEAL 394 492 98 24.87