Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:01 WIB. Nasional - MUI: vaksin MR boleh tapi imunisasi hukumnya wajib.
  • 17:00 WIB. Politik - PB NU bilang sebutan ulama tidak sekadar kuasai ilmu.
  • 17:00 WIB. Politik - Bakal calon presiden Prabowo impikan bangun akademi perawat.
  • 17:00 WIB. Nasional - Mendikbud sebut SEAMEO usung tujuh program prioritas pendidikan.
  • 16:59 WIB. DKI Jakarta - Gubernur Anies Baswedan ajak jajarannya terapkan rencana pembangunan.
  • 16:59 WIB. Politik - Langkah TGB mundur dari Demokrat diikuti kakaknya yang Wagub NTB.
  • 16:59 WIB. Nasional - Mensos: Indonesia targetkan tujuh besar prestasi APG.
  • 16:58 WIB. Nasional - Buwas prioritaskan beras OP-Rastra dari dalam negeri.
  • 16:58 WIB. Industri - Menperin sambut target ekspor tekstil US$30 miliar.
  • 16:57 WIB. Politik - Neno Warisman jadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga.
  • 16:56 WIB. UMKM - Data BPS: Jumlah UMKM di Indonesia hampir mencapai 60 juta unit.
  • 16:55 WIB. UMKM - Menurut data BPS, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61,41 persen.
  • 16:52 WIB. UMKM - Kemenkominfo ajak pelaku UMKM turut membangun dan menggerakkan usaha e-commerce.
  • 16:43 WIB. KPU - Bacaleg eks koruptor baru diumumkan tiga hari kedepan.
  • 16:43 WIB. KPU - Bacaleg eks koruptor belum dapat ditetapkan.

Satu NIK untuk Jutaan Ponsel, Bamsoet Dorong Kemenkominfo Turun Tangan

Foto Berita Satu NIK untuk Jutaan Ponsel, Bamsoet Dorong Kemenkominfo Turun Tangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR Bambang Soesatyo bereaksi atas temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang penggunaan satu nomor induk kependudukan (NIK) untuk registrasi jutaan nomor telepon seluler (ponsel) prabayar. Menurutnya, hal itu makin memperkuat alasan tentang perlunya Undang-undang Data Pribadi.

Bamsoet -panggilan karib Bambang- menyatakan, temuan Kemendagri itu bukan hal sepele. Penggunaan satu NIK untuk registrasi jutaan nomor ponsel prabayar merupakan hal serius yang harus dicegah agar tak berulang.

Salah satu upaya untuk mencegah kasus itu agar tak berulang adalah melalui legislasi.  “Meminta pemerintah untuk segera mengusulkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, mengingat kasus penyalahgunaan data dan kebocoran data belakangan ini sering terjadi dan semakin memprihatinkan,” ujar Bamsoet, Selasa (10/4).

Legislator Golkar yang pernah memimpin Komisi Hukum DPR itu menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tak bisa membiarkan persoalan itu. Menurutnya, kementerian pimpinan Rudiantara itu harus segera bertindak. 

“Agar Kemenkominfo segera menyelidiki penyalahgunaan data tersebut dan mencarikan solusi. Lakukan  tindak pencegahan guna menghindari berulangnya kasus itu,” harap Bamsoet.

Sejatinya satu NIK hanya dibatasi paling banyak untuk tiga nomor saja. Jika lebih, pelanggan seluler diharuskan mendatangi gerai resmi operator untuk mendaftarkan nomor mereka.

Sebelumnya Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, ada satu NIK yang dipakai untuk registrasi 2.221.656 kartu seluler Indosat. Temuan Kemendagri bukan hanya itu, karena ada dua buah NIK yang dipakai hingga 1,6 juta dan 1,8 juta kali registrasi ponsel.

Keganjilan ini terjadi hampir di semua operator. Kemendagri menemukan tiga NIK yang dipakai registrasi hingga ratusan ribu kartu Telkomsel. 

Penggunaan satu NIK untuk banyak nomor juga terjadi di XL. Hanya di Hutchison 3 dan Smartfren yang menggunakan satu NIK untuk puluhan ribu registrasi.

Tag: Bambang Soesatyo, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Penulis/Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,991.68 3,951.90
British Pound GBP 1.00 19,685.55 19,482.04
China Yuan CNY 1.00 2,183.20 2,161.62
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,970.00 14,822.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,820.32 10,705.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,908.05 1,889.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,924.62 10,814.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,459.51 17,283.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.20 3,575.87
Yen Jepang JPY 100.00 13,327.99 13,192.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.597 61.807 602
2 Agriculture 1573.131 -18.171 20
3 Mining 1915.607 8.625 46
4 Basic Industry and Chemicals 796.218 16.285 71
5 Miscellanous Industry 1257.362 55.238 45
6 Consumer Goods 2447.908 35.684 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.933 1.870 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1023.502 -1.264 69
9 Finance 1055.900 6.888 91
10 Trade & Service 820.776 7.323 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 183 246 63 34.43
2 PADI 500 625 125 25.00
3 TFCO 680 850 170 25.00
4 DIGI 340 424 84 24.71
5 JSPT 1,200 1,450 250 20.83
6 BULL 141 169 28 19.86
7 PGLI 210 248 38 18.10
8 TCPI 3,020 3,480 460 15.23
9 ABMM 2,040 2,290 250 12.25
10 KPAL 394 442 48 12.18
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 179 137 -42 -23.46
2 PNSE 850 665 -185 -21.76
3 AKPI 970 770 -200 -20.62
4 TAMU 4,290 3,590 -700 -16.32
5 MINA 550 464 -86 -15.64
6 COWL 515 448 -67 -13.01
7 TRUS 195 170 -25 -12.82
8 NICK 146 130 -16 -10.96
9 AGRS 260 232 -28 -10.77
10 MGNA 57 51 -6 -10.53
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 384 406 22 5.73
2 SRSN 85 82 -3 -3.53
3 KPIG 715 710 -5 -0.70
4 PNLF 226 238 12 5.31
5 TLKM 3,570 3,550 -20 -0.56
6 BBRI 2,940 3,000 60 2.04
7 ASII 7,025 7,400 375 5.34
8 ERAA 2,470 2,510 40 1.62
9 ENRG 127 136 9 7.09
10 BBCA 24,000 24,000 0 0.00