Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:51 WIB. PLN - PLN sedang mengupayakan pemenuhan daya listrik untuk kompor listrik.
  • 18:49 WIB. PLN - PLN masih mempunyai batas hutang 300% atau hingga Rp2.000 triliun.
  • 18:46 WIB. Kemenpupera - Kemenpupera menargetkan pembangunan 51.000 unit rumah untuk MBR melalui skema pembiayaan BP2BT.
  • 18:22 WIB. AFPI - AFPI menargetkan penyaluran pinjaman Rp40 triliun pada 2019.
  • 17:55 WIB. AP I - Bandara NYIA sudah mencapai 30% fisik pembangunan.
  • 17:54 WIB. AP I - AP I buka peluang rute penerbangan dari Asia dan Timur Tengah via Bandara NYIA.
  • 17:53 WIB. Telkomsel - Telkomsel melalui T-Cash jalin kerja sama strategis dengan CRP Group.

Bamsoet: Pemerintah Harus Prioritaskan Pekerja Lokal

Foto Berita Bamsoet: Pemerintah Harus Prioritaskan Pekerja Lokal
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengantisipasi potensi keresahan di masyarakat menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor  20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Politikus yang kondang disapa dengan panggilan Bamsoet itu mengingatkan pemerintah benar-benar selektif dalam mengizinkan pekerja asing yang hendak bekerja di Indonesia.

Bamsoet mengatakan, konstitusi sudah mengamanatkan kepada pemerintah agar menyediakan penghidupan yang layak bagi warga negara Indonesia (WNI). “Agar pemerintah lebih mengutamakan tenaga kerja dalam negeri terhadap seluruh proyek-proyek yang ada sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ujarnya, Selasa (10/4).

Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, pemerintah terutama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus memetakan kebutuhan dan permintaan TKA secara selektif. Dengan demikian perekrutan TKA secara konsisten tetap mengacu pada kebutuhan dan spesifikasi tertentu.

Yang tak kalah penting, kata Bamsoet, Kemnaker harus menerapkan aturan bagi TKA secara ketat. “Sekaligus mengantisipasi agar perpres tersebut tidak dijadikan landasan hukum melegalkan TKA yang ilegal,” tegasnya.

Menurut Bamsoet, TKA yang masuk belum tentu memiliki keahlian yang lebih baik dibanding tenaga kerja lokal. Selain itu, pekerja lokal juga lebih memahami karakteristik, bangsa dan negara.

Untuk itu Bamsoet juga mengharapkan pemerintah hingga jajaran daerah bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja lokal. Cara yang ditempuh bisa dengan memaksimalkan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) yang menggandeng perusahaan-perusahaan di seluruh wilayah Indonesia untuk mendidik SDM lokal agar sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Jadi ada pengembangan SDM lokal dengan memberikan pelatihan keahlian tertentu, sehingga mampu bersaing dengan TKA,” cetusnya.

Tag: Bambang Soesatyo, Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Istimewa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56