Portal Berita Ekonomi Senin, 23 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:52 WIB. Politik - Jokowi persilakan ketua umum bersaing ajukan cawapres.
  • 12:51 WIB. Pilpres - Muhaimin: JK ibarat Ferrari dalam bursa cawapres.
  • 12:51 WIB. Politik - PKB klaim telah bekerja keras untuk memenangkan Jokowi.
  • 12:51 WIB. Politik - Jubir sebut Gerindra butuh kesepahaman detail dengan Demokrat.
  • 12:51 WIB. Nasional - Okky Asokawati beri peringatan lampu kuning di Hari Anak Nasional.
  • 12:50 WIB. Nasional - Presiden Jokowi bertemu para wali kota di Istana Bogor.
  • 12:50 WIB. Hukum - Menkumham: Tidak ditemukan barang aneh di Porong.
  • 12:49 WIB. Nasional - Ketua MPR ingatkan pemerintah perhatikan nasib petani.
  • 10:40 WIB. Pertamina - Pertamina butuh pinjaman 80% dari nilai investasi US$1,8 miliar untuk proyek PLTGU Jawa-1.
  • 10:38 WIB. ESDM - ESDM punya PR rampungkan tanda tangan kontrak Blok South Jambi yang terminasi di 2020 dan Blok Rokan yang terminasi di 2021.
  • 10:36 WIB. ACP - Tahun ini, Adhi Commuter Properti bidik penjualan pemasaran Rp1 triliun dari proyek TOD.
  • 10:35 WIB. Adhi Commuter - Di semester II 2018, Adhi Commuter kembangkan LRT City Urban Signature Ciracas, Cisauk Point, Oase Park, dan MTH 27.
  • 10:31 WIB. ACP -  Adhi Commuter Properti sedang garap tiga proyek LRT City.
  • 10:28 WIB. ESDM - Kementerian ESDM tetapkan dua aturan menteri untuk dukung proyek PLTP. 
  • 10:25 WIB. KCI - PT KCI minta maaf kepada pengguna jasa commuter line terkait antrean loket dan gate elektronik di sejumlah stasiun.

Hari Ini, MK Kembali Gelar Uji UU MD3

Foto Berita Hari Ini, MK Kembali Gelar Uji UU MD3
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan untuk empat perkara pengujian Undang Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

"Agenda sidang Rabu (11/4) adalah mendengarkan keterangan pihak Presiden dan keterangan DPR dalam pengujian UU MD3," ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (11/4/2018)..

Ada pun empat perkara ini diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), dan tiga perserorangan warga negara Indonesia.

Sebelumnya pada Selasa (3/4), MK sempat menunda sidang lanjutan dengan agenda yang sama untuk empat perkara ini, karena baik dari DPR maupun dari Pemerintah meminta Majelis Hakim Konstitusi supaya sidang dijadwalkan ulang.

Dalam dalil permohonan, empat perkara tersebut menggugat ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3.

Dalam berkas perkara yang diterima MK, para pemohon menyebutkan bahwa pasal-pasal dalam UU MD3 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil di hadapan hukum bagi masyarakat, bahkan pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) menyatakan bahwa DPR berhak melakukan pemanggilan paksa melalui pihak kepolisian, bila ada pejabat, badan hukum, atau warga negara yang tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut oleh DPR.

Sementara Pasal 73 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam menjalankan panggilan paksa tersebut Polri diperbolehkan menyandera setiap orang paling lama 30 hari.

Pemohon menilai Pasal 122 huruf k telah bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, karena dalam pasal tersebut memuat ketentuan bahwa DPR akan melakukan langkah hukum bagi siapapun yang merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Hal ini kemudian dinilai para pemohon merupakan upaya pembungkaman suara rakyat dalam memberikan kritik kepada penguasa legislatif, yang kemudian bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.

Sedangkan Pasal 245 ayat (1) memuat bahwa setiap anggota DPR memiliki hak imunitas secara luas, sehingga hal ini mengancam kepastian hukum yang adil, juga mengancam adanya diskriminasi di hadapan hukum.

Permohonan uji materi ini diajukan kepada MK hanya berselang beberapa hari setelah DPR mengundangkan ketentuan ini.

Tag: Mahkamah Konstitusi, MD3

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10