Balikpapan Minta Pemerintah Pusat Perhatikan Minyak Tumpah

Warta Ekonomi, Balikpapan -

Tumpahan minyak dan kebakaran besar yang mengakibatkan 5 nyawa melayang, disusul dengan berbagai kerusakan ekosistem di Balikpapan, menjadi bukti bahwa daerah pengolah juga memiliki resiko yang lebih besar.

Karena itu, Pemerintah Kota mendesak Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa Balikpapan patut diberikan porsi bagi hasil yang lebih besar dibandingkan saat ini. 

Plt Walikota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, mengatakan pihaknya bersama daerah pengolah sudah melakukan pembahasan cukup lama. Pusat seharusnya dapat menjadikan bahan kajian terhadap apa yang dialami dengan Balikpapan atas kasus tumpahan minyak ini.

Menurutnya daerah pengolah, layak mendapatkan tambahan kucuran dana, dengan segala resiko yang ditanggung.

"Ini baik, dengan adanya kejadian ini secara aktual kita sangat layak dan wajar dapat dana alokasi sebagai daerah pengolah, kita berharap itu bisa disetujui.

Tentunya yang merasakan akibatnya (daerah lokasi pengolahan), mudahan tuntutan kita dapat diperhatikan dan dikabulkan pemerintah pusat," kata Rahmad, Rabu (10/4/2018).

Lanjutnya sejauh ini, sudah dilakukan pembahasan di pusat soal permintaan ini, pihaknya sedang menunggu sejauh mana keberhasilan proses ini.

"Insya Allah. Kita usahakan ada perubahan. Mohon doanya supaya bisa berhasil," harap Rahmad.

Sekkot Balikpapan Sayid MN Fadli menambahkan daerah-daerah pengolahan minyak, salah satunya Balikpapan, sempat menggelar konsolidasi menuntut dana bagi hasil (DBH) migas khusus bagi daerah ini.

Menurutnya sejak era kepemimpinan Wali Kota Imdad Hamid  sudah menyuarakan mengenai kelayakan daerah pengolahan mendapatkan DBH lebih sebanding resiko yang ditanggung. Namun, sayang, tuntutan itu kurang mendapat respon pusat. 

"Ada dua hal yang mungkin akan kita lakukan, jangka panjang, bagaimana daerah pengolah bisa mendapatkan bagi hasil. Ini kan, sudah kelihatan akibatnya nyata, selama ini kita ngomong terus daerah pengolah punya dampak, ini kedua kali (setelah tumpahan minyak 2017), cukup besar dan diteliti lebih dalam bisa lama pemulihan," jelasnya.

Rencananya pada, Kamis (12/4/2018), Pemkot Balikpapan bersama beberapa daerah melanjutkan pembahasan soal tuntutan DBH yang lebih baik lagi.