Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:44 WIB. Telkom - Telkom menggelar Spirit of Millennial Games Day 2018 dalam rangka mengembangkan inovasi games digital.
  • 20:58 WIB. Jamkrindo - Sampai November 2018, Jamkrindo Kupang telah mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp2,5 triliun.
  • 20:57 WIB. AP II - AP II resmi mencatatkan obligasi berkelanjutan I tahap I Tahun 2018 di BEI.
  • 20:55 WIB. Wika Realty - Wika Realty menargetkan marketing sales Rp4,5 triliun tahun depan.
  • 20:54 WIB. Mandiri - Secara nominal Mandiri mencapai kenaikan sebesar Rp350 miliar pada Harbolnas 2018.
  • 20:53 WIB. Mandiri - Mandiri mencatat transaksi di Harbolnas 2018 meningkat sekitar 170% dibandingkan tahun lalu.
  • 20:51 WIB. BNI - Secara nominal transaksi BNI di Harbolnas 12.12 di 2018 sebesar Rp210,28 miliar.
  • 20:50 WIB. BNI - Harbolnas, pembayaran virtual account BNI tumbuh 267,94% yoy menjadi 389.000 kali transaksi.
  • 20:43 WIB. BRI - Hingga penghujung tahun, kredit agribisnis BRI bisa bertambah Rp2 triliun.
  • 20:43 WIB. BRI - Hingga November 2018, kredit agribisnis BRI tumbuh 17%.
  • 20:42 WIB. BRI - BRI memproyeksi kredit sektor agribisnis tumbuh 20%-25% yoy.

Kapal Pengawas Perikanan Tangkap 2 Kapal Asing Filipina

Foto Berita Kapal Pengawas Perikanan Tangkap 2 Kapal Asing Filipina
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap Kapal Perikanan Asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Setelah Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 011 menangkap 3 KIA berbendera Vietnam pada pertengahan Maret 2018 di Perairan Natuna Kepulauan Riau, kali ini KP Hiu Macan Tutul 001 berhasil menangkap 2 KIA berbendera Filipina yang juga tertangkap tangan melakukan illegal fishing di WPP-RI Laut Sulawesi pada 7 April 2018.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo menyatakan dua kapal yang ditangkap, yaitu FB.LB. John V (16,47 GT, 3 ABK WN Filipina) dan FB.LB. Luke V (15,06 GT, 2 ABK WN Filipina). Saat dilakukan pemeriksaan oleh KP Hiu Macan Tutul 001, kedua kapal tidak memiliki satu pun dokumen perizinan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dari Pemerintah RI sehingga kedua kapal selanjutnya dikawal dan diserahkan kepada Pangkalan PSDKP Bitung pada 9 April 2018. 

"Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran di bidang perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar," kata dia di Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Keberhasilan penangkapan 2 kapal tersebut juga didukung adanya pengawasan melalui udara (air surveillance) yang dilakukan Direktorat Jenderal PSDKP pada 6 April 2018 dengan wilayah pengawasan di sekitar perbatasan RI-Filipina serta terpantau adanya 2 unit lightboat berbendera Filipina dan 1 pumpboat  sedang beroperasi di WPP-RI Perairan Laut Sulawesi (sekitar 6 mil laut dari perbatasan RI-Filipina dan masuk ke WPP-RI). Atas dasar informasi tersebut, KP Hiu Macan Tutul 001 melalukan pencegatan (intercept) dan berhasil menangkap 2 lightboat, sedangkan 1 unit pumpboat berhasil melarikan diri ke ZEE Filipina.

Tertibkan 9 Rumpon Ilegal

Selain menangkap 2 KIA Filipina, KP Hiu Macan Tutul dalam operasi yang bersamaan juga berhasil menertibkan 9 rumpon yang diduga dimiliki oleh pemilik kedua kapal yang ditangkap. Rumpon-rumpon tersebut dipasang secara ilegal di perairan laut Sulawesi dengan tujuan sebagai alat pengumpul ikan sehingga kapal-kapal ilegal Filipina dengan mudah menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, dalam operasi tersebut rumpon-rumpon dipotong dan bagian atasnya (ponton) diamankan ke Pangkalan PSDKP Bitung.

"Operasi pengawasan rumpon ilegal tersebut merupakan salah satu prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PSDKP selain melakukan operasi pengawasan kapal-kapal perikanan ilegal (illegal fishing)," ungkap Nilanto.

Pengawasan rumpon juga penting dilakukan mengingat ditengarai banyak pemasangan rumpon secara ilegal yang apabila dibiarkan, akan berdampak terhadap kelestarian sumber daya perikanan.

"Rumpon-rumpon yang dipasang tidak sesuai ketentuan akan mempengaruhi jalur migrasi/ruaya ikan. Karena ikan akan terkumpul di rumpon-rumpon yang dipasang sehingga ikan yang bisa ditangkap nelayan menjadi berkurang," tambah Nilanto.

Rumpon (Fish Agregating Devices/FADs) merupakan alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat. Rumpon berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi penangkapan ikan. Dalam hal pemasangan rumpon, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon. Bagi setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di WPP-NRI wajib memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR).

Selain pengaturan perizinan, Peraturan Menteri tersebut juga mengatur kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemasangan rumpon, yaitu pemasangan rumpon harus sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), tidak mengganggu alur pelayaran, tidak dipasang pada alur laut kepulauan Indonesia, jarak antara rumpon yang satu dengan rumpon yang lain tidak kurang dari 10 (sepuluh) mil laut, dan tidak dipasang dengan cara pemasangan efek pagar (zig zag).

Selain harus memenuhi ketentuan tersebut, pemasangan rumpon juga harus menghindari tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan (unwanted bycatch). Untuk menghindarinya, struktur rumpon di atas permukaan air dilarang ditutup menggunakan lembaran jaring dan struktur rumpon di bawah permukaan air dilarang terbuat dari lembaran jaring.

Dalam hal tertib pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, pengawas perikanan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan pemanfaatan rumpon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk salah satunya melakukan operasi penertiban rumpon oleh kapal pengawas perikanan.

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nilanto Perbowo

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00