Portal Berita Ekonomi Senin, 23 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:44 WIB. BTN - Untuk cegah pembobolan ATM, BTN koordinasi dengan OJK dan BI.
  • 15:43 WIB. BTN - BTN akui LDR bank saat ini lebih dari 100% karena banyak dana dari jangka panjang.
  • 15:41 WIB. BUMN - Nicke Widyawati rangkap jabatan agar holding migas berjalan.
  • 15:38 WIB. PT KAI - PT KAI Daop 3 Cirebon bakal angkut 18.096 sepeda motor pada masa angkutan Lebaran 2018.
  • 15:28 WIB. Pertamina - Pertamina dan warga Balikpapan nantikan hasil uji laboratorium atas kualitas air Teluk Balikpapan.
  • 15:26 WIB. Pusri - PT Pusri Palembang umumkan 14 daftar bank dan 9 perusahaan asuransi yang menjadi mitra kerjanya.
  • 13:03 WIB. Pertamina - Pertamina sebut Bright Gas bertabung 5,5 kg dan 12 kg miliki beberapa keunggulan dibanding elpiji biasa.
  • 12:57 WIB. AP II - Pemkab Purbalingga akan bebaskan lahan 5 ha dan Pemprov Jateng 9 ha untuk pembangunan Bandara JB Soedirman.
  • 12:55 WIB. AP II - Terminal  Bandara JB Soedirman akan dibangun dengan kapasitas 300.000 penumpang per tahun.
  • 12:52 WIB. AP II - AP II alokasikan investasi Rp350 miliar untuk pembangunan Bandara JB Soedirman di Purbalingga, Jateng.
  • 12:51 WIB. AP I - AP I ingatkan warga yang masih bertahan di kawasan izin penetapan lokasi Bandara NYIA bahwa sertifikat yang mereka miliki tidak berlaku. 

Tegas Rini, Pertamina Harus Isi Premium

Foto Berita Tegas Rini, Pertamina Harus Isi Premium
Warta Ekonomi.co.id, Batam -

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno menegaskan, PT Pertamina (Persero) harus mengisi bahan bakar minyak, Premium, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

"Kami tekankan ke Pertamina, mereka harus bisa mengisi BBM Premium di Jawa dan luar luar Jawa," kata Menteri di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (11/4/2018).

Ia mengingatkan, sebagai BUMN, Pertamina juga bertugas sebagai agen pembangunan dan harus menyukseskan program pemerintah. Pertamina harus mengupayakan agar tujuan pemerintah terlaksana.

"Karena Pertamina, BUMN, berfungsi sebagai agen pembangunan. Oleh karena itu kita harus mendukung program-program yang akan memberikan kemudahan atau juga kesediaan BBM untuk masyarakat yang membutuhkan," kata dia.

Saat disinggung mengenai rencana mengevaluasi direksi Pertamina, ia enggan menjawab. "Kita lihat sajalah," ucap Menteri Rini.

Sebelumnya, di Jakarta, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyatakan premium akan diwajibkan untuk Jamali (Jawa, Madura dan Bali) dan tetap didistribusikan kepada seluruh wilayah NKRI.

"Perpres yang akan direvisi intinya untuk premium tidak saja di luar Jamali dan dalam waktu dekat serta sesegera mungkin untuk nonjamali. Seluruh NKRI. Peraturan atau perpres yang akan secepatnya ditandatangani oleh bapak presiden," kata Arcandra.

Ia menjelaskan aturan tersebut untuk merevisi Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 yang isinya mengenai penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM).

Dengan adanya revisi perpres tersebut, maka BBM penugasan seperti premium akan wajib didistribusikan di daerah Jawa, Madura dan Bali. Pada aturan sebelumnya tidak ada kewajiban mendistribusikan premium di wilayah tersebut.

Tag: Rini Soemarno, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pertamina (Persero)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6337.695 -18.206 575
2 Agriculture 1721.541 -3.312 19
3 Mining 1958.128 -0.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 794.507 -3.199 70
5 Miscellanous Industry 1293.151 -17.847 44
6 Consumer Goods 2633.301 -33.845 45
7 Cons., Property & Real Estate 510.814 0.450 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.189 -0.378 64
9 Finance 1148.751 1.106 90
10 Trade & Service 942.468 5.729 134
No Code Prev Close Change %
1 INPS 2,430 3,030 600 24.69
2 RELI 330 400 70 21.21
3 IBST 7,200 8,600 1,400 19.44
4 TRIL 83 99 16 19.28
5 PDES 1,125 1,320 195 17.33
6 AKPI 750 850 100 13.33
7 YPAS 795 900 105 13.21
8 CENT 110 124 14 12.73
9 KICI 198 218 20 10.10
10 GEMA 1,245 1,350 105 8.43
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 PBSA 1,280 1,080 -200 -15.62
3 TRUS 250 218 -32 -12.80
4 INAI 490 434 -56 -11.43
5 BINA 775 705 -70 -9.03
6 FINN 145 132 -13 -8.97
7 ABBA 74 68 -6 -8.11
8 ALMI 324 298 -26 -8.02
9 DPNS 458 424 -34 -7.42
10 GOLD 472 440 -32 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 SRIL 356 356 0 0.00
3 MNCN 1,405 1,445 40 2.85
4 BHIT 106 110 4 3.77
5 HELI 300 280 -20 -6.67
6 PGAS 2,190 2,320 130 5.94
7 BMTR 565 580 15 2.65
8 IKAI 610 615 5 0.82
9 CENT 110 124 14 12.73
10 TRIL 83 99 16 19.28