Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:18 WIB. UMKM - Ada sekitar 54.000 UMKM yang ada di Kabupaten Klaten.
  • 17:17 WIB. UMKM - Pemkab Klaten siapkan anggaran yang disiapkan untuk pinjaman UMKM tersebut sekitar Rp3-5 miliar.
  • 17:16 WIB. UMKM - Pemkab Klaten akan beri pinjaman UMKM tanpa bunga.
  • 16:03 WIB. Elnusa - Hery: dua proyek ini nilainya signifikan, lebih dari Rp1 triliun.  
  • 16:02 WIB. Elnusa - Elnusa raih dua kontrak strategis sekaligus, kinerja perusahaan makin positif.
  • 16:00 WIB. PPN - Kasi Operasional PPN: nilai pendapatan itu didominasi oleh penjualan hasil tangkapan jenis cumi-cumi mencapai total Rp2,181 miliar.
  • 15:58 WIB. Ikan - nilai penjualan ikan hasil tangkapan nelayan di PPN Sungailiat mencapai volume produksi sebanyak 301.731 kg.
  • 15:57 WIB. Ikan - Nilai penjualan ikan di PPN Sungailiat mencapai Rp6,8 miliar lebih.
  • 15:56 WIB. Bawang - Para petani bawang di Karo berharap terus dibina BI. 
  • 15:54 WIB. Beras - Bulog: stok beras di gudang Bulog saat ini sekitar 12.000 ton cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran.
  • 15:53 WIB. Beras - Bulog pastikan stok beras di Sulteng aman.
  • 15:51 WIB. Bursa - RBMS tambah 9,7 juta saham hasil HMETD.
  • 15:51 WIB. Beras - Palu menerima tambahan beras 500 ton dari pemerintah.
  • 15:50 WIB. Padi - Barito Utara targetkan tanam padi 10.200 Ha.
  • 15:49 WIB. UPT - Riau bentuk UPT khusus peremajaan sawit.

Kemenkop dan UKM: Pemberian Nomor Induk Koperasi Kunci Keberhasilan Reformasi

Foto Berita Kemenkop dan UKM: Pemberian Nomor Induk Koperasi Kunci Keberhasilan Reformasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa program pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) oleh pemerintah menjadi kunci keberhasilan reformasi total koperasi karena akan mendukung tahap rehabilitasi koperasi di Indonesia.

Kepala Bagian Data, Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM Catur Susanto mengatakan program NIK dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk menyusun sistem pendataan koperasi nasional yang memungkinkan koperasi dapat memiliki lebih dari satu identitas.

"Melalui Program Reformasi Total Koperasi, salah satu tahapannya yaitu Rehabilitasi Koperasi yang pada hakikatnya adalah penataan data koperasi. Maka, secara operasional telah digulirkan dengan program Pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK)," katanya, Kamis (12/4/2018), di Jakarta. 

Ia menambahkan, pemberian NIK terhadap koperasi akan memberikan manfaat, baik bagi koperasi maupun pemerintah. Menurutnya, secara substansial dan mendasar penerbitan NIK-Koperasi mempunyai tiga fungsi yakni konfirmasi, klarisifikasi, dan kolaborasi.

"Nomor Induk Koperasi (NIK) merupakan alat konfirmasi status koperasi dalam rangka sinkronisasi data koperasi aktif dari database sebagai indikasi aktif dengan data koperasi yang ada di lapangan," katanya.

Melalui NIK, kata dia, akan mudah mengidentifikasi serta mendeteksi koperasi secara dini status badan hukum dan status koperasi, baik sisi kelembagaan maupun sisi usaha masih aktif.

Ia menambahkan, secara implementasi hal ini telah dijabarkan melalui Online Data system (ODS) Koperasi yang melibatkan pengelola data (enumerator danoperator data) pada dinas yang membidangi koperasi dan UMKM  di seluruh Indonesia.

"Secara implementasi hal ini telah dijabarkan melalui program penataan data koperasi dengan pembubaran koperasi. Melalui NIK dapat teridentifikasi jumlah koperasi aktif secara database," katanya.

Melalui NIK pula dapat diusulkan koperasi yang akan dibubarkan karena teridentifikasi telah lama tidak aktif sehingga didapatkan jumlah koperasi aktif hingga saat ini sebanyak 149.742 unit. 

Dari jumlah itu, sebanyak 21.842 unit koperasi telah bersertifikat NIK yang di dalamnya memuat profil koperasi, indikator kelembagaan, dan indikator keuangan koperasi. 

Di sisi lain, ia menambahkan, NIK merupakan alat klarifikasi keberadaaan serta eksistensi koperasi yang telah dinyatakan aktif, baik dari sisi database maupun di lapangan. 

"Melalui NIK-Koperasi akan membantu memberikan gambaran dan deskripsi koperasi secara lebih detail tentang identitas koperasi, alamat lengkap koperasi, indikator kelembagaan, serta indikator usaha, dan keuangan koperasi," katanya.

Catur menambahkan, NIK juga berfungsi sebagai alat kolaborasi data serta mengintegrasikan data koperasi dengan data lain yang relevan dan terkait melalui sinergi dengan kementerian/lembaga. 

"Hal ini akan lebih memudahkan dalam melakukan checking terhadap koperasi sehingga memperoleh tingkat akurasi dan validitas data koperasi secara lebih baik," katanya.

Dengan menggunakan NIK juga dapat diketahui koperasi-koperasi yang aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Hal itu semakin menguntungkan koperasi karena data koperasi aktif dan koperasi yang telah bersertifikat NIK juga telah dikolaborasikan dan disinergikan melalui akses program/kegiatan oleh beberapa kementerian/lembaga terkait, termasuk perbankan.

Lebih lanjut ia mengimbau bagi koperasi yang belum mempunyai NIK-Koperasi, belum terdaftar NIK, atau nama koperasi tidak sesuai seperti dalam nik.depkop.go.id agar segera mendaftar atau menghubungi dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di wilayahnya.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Catur Susanto

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop dan UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94