Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:08 WIB. Putin - Via telepon, Trump diwartakan undang Putin ke Gedung Putih.
  • 23:07 WIB. Kathmandu - Enam WNI selamat dalam insiden pesawat tergelincir di Kathmandu.
  • 23:06 WIB. Palestina - Militer Israel larang warga Palestina dekati wilayah perbatasan.
  • 23:05 WIB. Trump - Pemerintahan Trump rombak kebijakan ekspor senjata.
  • 23:04 WIB. Migran - Anak-anak dari negara konflik banyak bermigrasi ke Swedia.
  • 23:03 WIB. Zimbabwe - Otoritas Inggris ingin Zimabwe kembali ke Persemakmuran.
  • 23:02 WIB. China - China dorong pengembangan teknologi semi-konduktor.
  • 23:01 WIB. Senjata - Siswa di AS lakukan aksi demonstrasi terkait dengan pengetatan regulasi kepemilikan senjata.
  • 22:59 WIB. Israel - Militer Israel kembali tembak mati dua warga Palestina di Gaza.
  • 22:59 WIB. Rohingya - Otoritas Myanmar menyatakan upaya repatriasi Rohingya harus segera dilakukan.
  • 21:07 WIB. Motorola - Motorola luncurkan sejumlah produk barunya di kelas entry dan mid level, yaitu Moto G6 dan E5.
  • 20:53 WIB. BTN - BTN targetkan posisi margin net interest margin (NIM) bakal dijaga di posisi 5% sampai akhir tahun.
  • 20:34 WIB. BUMN - Kementerian BUMN ganti 5 direkturnya melalui RUPS yang digelar Jumat (20/4/2018).
  • 20:24 WIB. Pelindo - Pelindo III mengakuisisi saham entitas swasta pada APBS.
  • 20:16 WIB. PT KAI - KTMB Malaysia belajar perkeretaapian ke PT KAI.

Kemenkop dan UKM: Pemberian Nomor Induk Koperasi Kunci Keberhasilan Reformasi

Foto Berita Kemenkop dan UKM: Pemberian Nomor Induk Koperasi Kunci Keberhasilan Reformasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa program pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) oleh pemerintah menjadi kunci keberhasilan reformasi total koperasi karena akan mendukung tahap rehabilitasi koperasi di Indonesia.

Kepala Bagian Data, Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM Catur Susanto mengatakan program NIK dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk menyusun sistem pendataan koperasi nasional yang memungkinkan koperasi dapat memiliki lebih dari satu identitas.

"Melalui Program Reformasi Total Koperasi, salah satu tahapannya yaitu Rehabilitasi Koperasi yang pada hakikatnya adalah penataan data koperasi. Maka, secara operasional telah digulirkan dengan program Pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK)," katanya, Kamis (12/4/2018), di Jakarta. 

Ia menambahkan, pemberian NIK terhadap koperasi akan memberikan manfaat, baik bagi koperasi maupun pemerintah. Menurutnya, secara substansial dan mendasar penerbitan NIK-Koperasi mempunyai tiga fungsi yakni konfirmasi, klarisifikasi, dan kolaborasi.

"Nomor Induk Koperasi (NIK) merupakan alat konfirmasi status koperasi dalam rangka sinkronisasi data koperasi aktif dari database sebagai indikasi aktif dengan data koperasi yang ada di lapangan," katanya.

Melalui NIK, kata dia, akan mudah mengidentifikasi serta mendeteksi koperasi secara dini status badan hukum dan status koperasi, baik sisi kelembagaan maupun sisi usaha masih aktif.

Ia menambahkan, secara implementasi hal ini telah dijabarkan melalui Online Data system (ODS) Koperasi yang melibatkan pengelola data (enumerator danoperator data) pada dinas yang membidangi koperasi dan UMKM  di seluruh Indonesia.

"Secara implementasi hal ini telah dijabarkan melalui program penataan data koperasi dengan pembubaran koperasi. Melalui NIK dapat teridentifikasi jumlah koperasi aktif secara database," katanya.

Melalui NIK pula dapat diusulkan koperasi yang akan dibubarkan karena teridentifikasi telah lama tidak aktif sehingga didapatkan jumlah koperasi aktif hingga saat ini sebanyak 149.742 unit. 

Dari jumlah itu, sebanyak 21.842 unit koperasi telah bersertifikat NIK yang di dalamnya memuat profil koperasi, indikator kelembagaan, dan indikator keuangan koperasi. 

Di sisi lain, ia menambahkan, NIK merupakan alat klarifikasi keberadaaan serta eksistensi koperasi yang telah dinyatakan aktif, baik dari sisi database maupun di lapangan. 

"Melalui NIK-Koperasi akan membantu memberikan gambaran dan deskripsi koperasi secara lebih detail tentang identitas koperasi, alamat lengkap koperasi, indikator kelembagaan, serta indikator usaha, dan keuangan koperasi," katanya.

Catur menambahkan, NIK juga berfungsi sebagai alat kolaborasi data serta mengintegrasikan data koperasi dengan data lain yang relevan dan terkait melalui sinergi dengan kementerian/lembaga. 

"Hal ini akan lebih memudahkan dalam melakukan checking terhadap koperasi sehingga memperoleh tingkat akurasi dan validitas data koperasi secara lebih baik," katanya.

Dengan menggunakan NIK juga dapat diketahui koperasi-koperasi yang aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Hal itu semakin menguntungkan koperasi karena data koperasi aktif dan koperasi yang telah bersertifikat NIK juga telah dikolaborasikan dan disinergikan melalui akses program/kegiatan oleh beberapa kementerian/lembaga terkait, termasuk perbankan.

Lebih lanjut ia mengimbau bagi koperasi yang belum mempunyai NIK-Koperasi, belum terdaftar NIK, atau nama koperasi tidak sesuai seperti dalam nik.depkop.go.id agar segera mendaftar atau menghubungi dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di wilayahnya.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Catur Susanto

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop dan UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6337.695 -18.206 575
2 Agriculture 1721.541 -3.312 19
3 Mining 1958.128 -0.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 794.507 -3.199 70
5 Miscellanous Industry 1293.151 -17.847 44
6 Consumer Goods 2633.301 -33.845 45
7 Cons., Property & Real Estate 510.814 0.450 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.189 -0.378 64
9 Finance 1148.751 1.106 90
10 Trade & Service 942.468 5.729 134
No Code Prev Close Change %
1 INPS 2,430 3,030 600 24.69
2 RELI 330 400 70 21.21
3 IBST 7,200 8,600 1,400 19.44
4 TRIL 83 99 16 19.28
5 PDES 1,125 1,320 195 17.33
6 AKPI 750 850 100 13.33
7 YPAS 795 900 105 13.21
8 CENT 110 124 14 12.73
9 KICI 198 218 20 10.10
10 GEMA 1,245 1,350 105 8.43
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 PBSA 1,280 1,080 -200 -15.62
3 TRUS 250 218 -32 -12.80
4 INAI 490 434 -56 -11.43
5 BINA 775 705 -70 -9.03
6 FINN 145 132 -13 -8.97
7 ABBA 74 68 -6 -8.11
8 ALMI 324 298 -26 -8.02
9 DPNS 458 424 -34 -7.42
10 GOLD 472 440 -32 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 SRIL 356 356 0 0.00
3 MNCN 1,405 1,445 40 2.85
4 BHIT 106 110 4 3.77
5 HELI 300 280 -20 -6.67
6 PGAS 2,190 2,320 130 5.94
7 BMTR 565 580 15 2.65
8 IKAI 610 615 5 0.82
9 CENT 110 124 14 12.73
10 TRIL 83 99 16 19.28