Portal Berita Ekonomi Kamis, 16 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:37 WIB. Nasional - Korban jiwa gempa Lombok bertambah jadi 460 orang.
  • 22:37 WIB. Asian Games - Polisi pasang 1.000 CCTV pantau keamanan di venue Asian Games.
  • 22:36 WIB. Politik - Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah berada di Tanah Suci untuk memantau penyelenggaraan pelayanan bagi jamaah haji Indonesia.
  • 22:36 WIB. Nasional - 3.849 petugas akan layani jamaah haji di Armina.
  • 22:35 WIB. Nasional - Satgas Penanggulangan Darurat bersihkan reruntuhan gempa Lombok.
  • 22:35 WIB. Energi - Marwan batubara: Pembangkit listrik energi terbarukan minim dampak negatif.
  • 22:35 WIB. Politik - Prabowo-Sandi datangi rumah dinas JK.
  • 22:34 WIB. Industri - Menperin: kemitraan RI-Singapura makin intensif.
  • 22:34 WIB. Politik - Jabar lokasi pertama deklarasi Prabowo-Sandi di daerah.
  • 22:34 WIB. Nasional - Menag ingatkan jamaah-petugas untuk jaga fisik jelang Armina.
  • 22:33 WIB. Nasional - Kementerian PUPR kembangkan rumah tahan gempa.
  • 22:33 WIB. Daerah - Sandiaga : Pengungsi gempa Lombok perlu banyak bantuan.
  • 22:22 WIB. Google - Google Voice hadirkan tampilan baru di perangkat iOS.
  • 22:13 WIB. Twitter - Twitter rilis emoji spesial hari kemerdekaan Indonesia.
  • 22:09 WIB. Gaikindo - Gaikindo sebut anggotanya belum mufakat soal Biodiesel B20.

Kemenkop dan UKM: Pemberian Nomor Induk Koperasi Kunci Keberhasilan Reformasi

Foto Berita Kemenkop dan UKM: Pemberian Nomor Induk Koperasi Kunci Keberhasilan Reformasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa program pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) oleh pemerintah menjadi kunci keberhasilan reformasi total koperasi karena akan mendukung tahap rehabilitasi koperasi di Indonesia.

Kepala Bagian Data, Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM Catur Susanto mengatakan program NIK dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk menyusun sistem pendataan koperasi nasional yang memungkinkan koperasi dapat memiliki lebih dari satu identitas.

"Melalui Program Reformasi Total Koperasi, salah satu tahapannya yaitu Rehabilitasi Koperasi yang pada hakikatnya adalah penataan data koperasi. Maka, secara operasional telah digulirkan dengan program Pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK)," katanya, Kamis (12/4/2018), di Jakarta. 

Ia menambahkan, pemberian NIK terhadap koperasi akan memberikan manfaat, baik bagi koperasi maupun pemerintah. Menurutnya, secara substansial dan mendasar penerbitan NIK-Koperasi mempunyai tiga fungsi yakni konfirmasi, klarisifikasi, dan kolaborasi.

"Nomor Induk Koperasi (NIK) merupakan alat konfirmasi status koperasi dalam rangka sinkronisasi data koperasi aktif dari database sebagai indikasi aktif dengan data koperasi yang ada di lapangan," katanya.

Melalui NIK, kata dia, akan mudah mengidentifikasi serta mendeteksi koperasi secara dini status badan hukum dan status koperasi, baik sisi kelembagaan maupun sisi usaha masih aktif.

Ia menambahkan, secara implementasi hal ini telah dijabarkan melalui Online Data system (ODS) Koperasi yang melibatkan pengelola data (enumerator danoperator data) pada dinas yang membidangi koperasi dan UMKM  di seluruh Indonesia.

"Secara implementasi hal ini telah dijabarkan melalui program penataan data koperasi dengan pembubaran koperasi. Melalui NIK dapat teridentifikasi jumlah koperasi aktif secara database," katanya.

Melalui NIK pula dapat diusulkan koperasi yang akan dibubarkan karena teridentifikasi telah lama tidak aktif sehingga didapatkan jumlah koperasi aktif hingga saat ini sebanyak 149.742 unit. 

Dari jumlah itu, sebanyak 21.842 unit koperasi telah bersertifikat NIK yang di dalamnya memuat profil koperasi, indikator kelembagaan, dan indikator keuangan koperasi. 

Di sisi lain, ia menambahkan, NIK merupakan alat klarifikasi keberadaaan serta eksistensi koperasi yang telah dinyatakan aktif, baik dari sisi database maupun di lapangan. 

"Melalui NIK-Koperasi akan membantu memberikan gambaran dan deskripsi koperasi secara lebih detail tentang identitas koperasi, alamat lengkap koperasi, indikator kelembagaan, serta indikator usaha, dan keuangan koperasi," katanya.

Catur menambahkan, NIK juga berfungsi sebagai alat kolaborasi data serta mengintegrasikan data koperasi dengan data lain yang relevan dan terkait melalui sinergi dengan kementerian/lembaga. 

"Hal ini akan lebih memudahkan dalam melakukan checking terhadap koperasi sehingga memperoleh tingkat akurasi dan validitas data koperasi secara lebih baik," katanya.

Dengan menggunakan NIK juga dapat diketahui koperasi-koperasi yang aktif melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Hal itu semakin menguntungkan koperasi karena data koperasi aktif dan koperasi yang telah bersertifikat NIK juga telah dikolaborasikan dan disinergikan melalui akses program/kegiatan oleh beberapa kementerian/lembaga terkait, termasuk perbankan.

Lebih lanjut ia mengimbau bagi koperasi yang belum mempunyai NIK-Koperasi, belum terdaftar NIK, atau nama koperasi tidak sesuai seperti dalam nik.depkop.go.id agar segera mendaftar atau menghubungi dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di wilayahnya.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Catur Susanto

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop dan UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5816.590 46.717 598
2 Agriculture 1592.077 88.033 19
3 Mining 1997.378 23.635 46
4 Basic Industry and Chemicals 774.066 4.001 70
5 Miscellanous Industry 1202.898 18.374 45
6 Consumer Goods 2314.885 9.200 46
7 Cons., Property & Real Estate 437.652 -1.224 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.194 17.287 70
9 Finance 1058.652 8.733 91
10 Trade & Service 833.087 1.148 144
No Code Prev Close Change %
1 LSIP 1,180 1,325 145 12.29
2 AALI 11,900 13,300 1,400 11.76
3 BWPT 214 238 24 11.21
4 LPIN 980 1,085 105 10.71
5 IKAI 164 180 16 9.76
6 JIHD 450 490 40 8.89
7 NICK 125 135 10 8.00
8 GZCO 65 70 5 7.69
9 MIKA 1,790 1,925 135 7.54
10 EXCL 2,730 2,920 190 6.96
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 890 700 -190 -21.35
2 IDPR 770 700 -70 -9.09
3 GMFI 228 210 -18 -7.89
4 ASBI 314 290 -24 -7.64
5 PANS 1,680 1,555 -125 -7.44
6 ACES 1,370 1,275 -95 -6.93
7 RELI 270 252 -18 -6.67
8 TIRA 136 127 -9 -6.62
9 BIPP 79 74 -5 -6.33
10 PSDN 298 280 -18 -6.04
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,160 4,030 -130 -3.12
2 BBRI 3,130 3,210 80 2.56
3 TKIM 14,750 13,975 -775 -5.25
4 KREN 725 770 45 6.21
5 TLKM 3,350 3,430 80 2.39
6 BBNI 7,300 7,375 75 1.03
7 PGAS 1,815 1,840 25 1.38
8 ASII 6,825 6,975 150 2.20
9 UNTR 34,050 34,000 -50 -0.15
10 ERAA 2,730 2,650 -80 -2.93