Pemerintah Tawarkan Skema Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah semakin gencar dalam menjaring dan mengajak investor global untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan memakai dua skema untuk alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur publik di Indonesia.

Skema yang dipakai yaitu adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan infrastruktur non-anggaran pemerintah (PINA).

"Saat ini terdapat 19 sektor yang terbuka peluang untuk kerja sama melalui skema KPBU, seperti sektor konektivitas, perkotaan, dan sosial," ujar dia di Jakarta, Rabu (11/4/2018). 

Bambang mengaku, Bappenas juga telah menginisiasi terbentuknya Kantor Bersama KPBU (PPP Joint Office) sebagai one stop service. Kantor ini sekaligus menjadi forum koordinasi untuk seluruh pemangku kepentingan KPBU di tingkat pemerintah pusat. Seluruhnya beranggotakan tujuh kementerian atau lembaga yang akan berkoordinasi memudahkan realisasi proyek.

Sementara itu, lanjut dia, dengan skema PINA terdapat tiga fungsi utama yang menjadi andalan pemerintah. Pertama, fungsinya untuk memfasilitasi proyek-proyek hingga mencapai tahap pemenuhan pembiayaan atau financial close. Selain itu, juga akan memberikan saran untuk struktur proyek dan skema pembiayaan. 

Fungsi kedua, sebagai ekosistem untuk membangun iklim investasi infrastruktur. Strateginya dengan mengevaluasi regulasi serta mempercepat implementasi instrumen pendanaan baru atau creative financing.

"Terakhir, fungsinya pipelining atau mempersiapkan daftar proyek yang siap ditawarkan kepada investor serta potensial investor yang akan berinvestasi di sini," katanya.

Saat ini sudah terdapat PINA Center di Kementerian PPN/Bappenas yang berperan untuk memberikan informasi perkembangan proyek-proyek kepada para investor. Tujuannya diharapkan dapat mewujudkan iklim investasi yang akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia. 

"Diharapkan melalui alternatif skema pembiayaan KPBU dan PINA, gap pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dipenuhi," jelasnya.

Langkah terbaru pemerintah menarik investor terlihat saat menghadiri Annual Investment Meeting (AIM), yaitu forum investasi internasional yang diselenggarakan atas prakarsa dari Menteri Ekonomi United Arab Emirates di Dubai World Trade Centre pada 8-9 April 2018 lalu. Dalam acara tersebut, Bambang menjadi pembicara pada sesi 8: Public Private Partnership for Public Infrastructure Development.

AIM edisi ke-8 mengusung tema "Linking Developed and Emerging Markets through FDI: Partnerships for Inclusive Growth & Sustainable Development" dan bertujuan mempromosikan strategi dalam menarik investasi asing.