Portal Berita Ekonomi Minggu, 18 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Pemerintah Tawarkan Skema Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Foto Berita Pemerintah Tawarkan Skema Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah semakin gencar dalam menjaring dan mengajak investor global untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan memakai dua skema untuk alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur publik di Indonesia.

Skema yang dipakai yaitu adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan infrastruktur non-anggaran pemerintah (PINA).

"Saat ini terdapat 19 sektor yang terbuka peluang untuk kerja sama melalui skema KPBU, seperti sektor konektivitas, perkotaan, dan sosial," ujar dia di Jakarta, Rabu (11/4/2018). 

Bambang mengaku, Bappenas juga telah menginisiasi terbentuknya Kantor Bersama KPBU (PPP Joint Office) sebagai one stop service. Kantor ini sekaligus menjadi forum koordinasi untuk seluruh pemangku kepentingan KPBU di tingkat pemerintah pusat. Seluruhnya beranggotakan tujuh kementerian atau lembaga yang akan berkoordinasi memudahkan realisasi proyek.

Sementara itu, lanjut dia, dengan skema PINA terdapat tiga fungsi utama yang menjadi andalan pemerintah. Pertama, fungsinya untuk memfasilitasi proyek-proyek hingga mencapai tahap pemenuhan pembiayaan atau financial close. Selain itu, juga akan memberikan saran untuk struktur proyek dan skema pembiayaan. 

Fungsi kedua, sebagai ekosistem untuk membangun iklim investasi infrastruktur. Strateginya dengan mengevaluasi regulasi serta mempercepat implementasi instrumen pendanaan baru atau creative financing.

"Terakhir, fungsinya pipelining atau mempersiapkan daftar proyek yang siap ditawarkan kepada investor serta potensial investor yang akan berinvestasi di sini," katanya.

Saat ini sudah terdapat PINA Center di Kementerian PPN/Bappenas yang berperan untuk memberikan informasi perkembangan proyek-proyek kepada para investor. Tujuannya diharapkan dapat mewujudkan iklim investasi yang akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia. 

"Diharapkan melalui alternatif skema pembiayaan KPBU dan PINA, gap pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dipenuhi," jelasnya.

Langkah terbaru pemerintah menarik investor terlihat saat menghadiri Annual Investment Meeting (AIM), yaitu forum investasi internasional yang diselenggarakan atas prakarsa dari Menteri Ekonomi United Arab Emirates di Dubai World Trade Centre pada 8-9 April 2018 lalu. Dalam acara tersebut, Bambang menjadi pembicara pada sesi 8: Public Private Partnership for Public Infrastructure Development.

AIM edisi ke-8 mengusung tema "Linking Developed and Emerging Markets through FDI: Partnerships for Inclusive Growth & Sustainable Development" dan bertujuan mempromosikan strategi dalam menarik investasi asing. 

Tag: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, Infrastruktur

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35