Portal Berita Ekonomi Senin, 23 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:22 WIB. Jakarta - Anies : 206 sekolah di Jakarta terdampak Asian Games.
  • 22:22 WIB. Jakarta - Anies : Perluasan ganjil-genap menurunkan kadar CO.
  • 21:53 WIB. DILD - Intiland Development meraih pendapatan pemasaran sebesar Rp1,3 triliun pada semester I-2018.
  • 21:52 WIB. SMGR - Semen Indonesia mengatakan akan mengerek penjualan ekspor di tengah kondisi oversupply di pasar domestik.
  • 21:49 WIB. PTBA - Bukit Asam membukukan pendapatan usaha senilai Rp10,53 triliun pada semester I-2018.
  • 21:48 WIB. Vasanta - Sirius Surya Sentosa kembali melepas menara kedua, yaitu menara Botan di kawasan Vasanta Innopark Cikarang.
  • 21:46 WIB. Makro - Pemerintah memperkirakan defisit anggaran sepanjang semester II-2018 sebesar Rp203,7 triliun atau 1,38% dari PDB.
  • 21:45 WIB. MARI - Mahaka Radio Integra membukukan pendapatan sebesar Rp66,91 miliar selama semester I-2018.
  • 21:43 WIB. LINK - Link Net mencatat pendapatan sebesar Rp1,85 triliun selama semester I-2018. 
  • 21:42 WIB. Kemenperin - Kemenperin mengusulkan pembangunan laboratorium rujukan kimia berstandar internasional di Indonesia.
  • 21:41 WIB. BEST - Bekasi Fajar Industrial Estate mencatat masih memiliki cadangan lahan tersisa seluas 700 ha.
  • 21:40 WIB. Bank Mantap - Bank Mandiri Taspen tengah menyiapkan aplikasi digital Mantap Mobile yang akan dirilis pada tahun ini.
  • 21:39 WIB. HRTA - Hartadinata Abadi mencatat pembukaan sembilan gerai baru hingga Mei 2018.
  • 20:06 WIB. iTunes - Akun pengguna iTunes di Singapura dibobol Rp70 juta.
  • 18:35 WIB. Sri Lanka - China siapkan dana segar US$295 juta untuk Sri Lanka.

Yakin Pemerintah Berani Blokir Facebook?

Foto Berita Yakin Pemerintah Berani Blokir Facebook?
Warta Ekonomi.co.id, Semarang -

Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha mengatakan bahwa dirinya tidak yakin pemerintah memblokir Facebook, karena pemakai media sosial ini di Indonesia mencapai 130 juta pengguna.

"Kalau Facebook masih ngeyel terus, menurut saya perlu blokir. Akan tetapi perlu punya solusi pengganti," kata Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi atau Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) di Semarang, Kamis (12/4/2018).

Menurut Pratama, ada risiko tersendiri bila pemerintah memblokir Facebook. Bahkan, risikonya bisa melebar ke politik dan menimbulkan ketidakstabilan di Tanah Air.

Wacana pemblokiran Facebook itu terkait dengan dugaan pencurian data oleh Cambridge Analytica terhadap 87 juta data pengguna FB di dunia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.096.666 di antaranya adalah warganet (netizen) Indonesia.

Pratama berpendapat bahwa posisi Indonesia lemah karena secara infrastruktur tidak memiliki alternatif pengganti media sosial lokal. Berbeda dengan Cina yang memblokir Facebook, Google, dan WhatsApp, sudah menyiapkan aplikasi alternatif, seperti QQ, Weibo, dan WeChat.

Hal itu mengingat, lanjut dia, media sosial sudah berkembang lebih dari sekadar tempat bertemu kawan lama. Akan tetapi, sudah lebih jauh menjadi tempat mencari nafkah bagi banyak orang. Bahkan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) relatif banyak menggunakan Facebook untuk sarana promosi mereka.

"Ini yang seharusnya menjadi pelajaran agar dalam beberapa waktu ke depan pemerintah bisa melihat ini sebagai prioritas untuk membangun platform media sosial maupun layanan internet lainnya," kata Pratama.

Menurut dia, kasus kebocoran data pemakai Facebook ini juga terjadi di platform lain dengan jumlah berbeda, bisa lebih kecil atau banyak.

"Masalah privasi di negeri kita juga perlu mendapatkan payung hukum lewat Undang-Undang Perlidungan Data Pribadi. Hal ini juga harus diselesaikan pemerintah," kata Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Menyinggung kembali kasus Facebook, dia mengemukakan bahwa ancaman pemerintah untuk memblokir Facebook di satu sisi ingin menunjukkan keberpihakan pemerintah pada masyarakat. Namun, tidak cukup dengan itu.

Komitmen pemerintah, lanjut dia, harus ditunjukkan dengan menyelesaikan UU Perlindungan Data Pribadi sekaligus menyelesaikan program registrasi kartu prabyar yang sampai saat ini masih kusut, terutama saat terkait dengan kepentingan bisnis provider.

"Katakanlah Facebook benar-benar ditutup, sebagian besar masyarakat kita akan dengan mudah memindahkan ke platform lain. Akan terus seperti itu bila satu platform melakukan pelanggaran privasi dan kebocoran data pemakai," katanya.

Ia mengatakan bahwa Facebook tahu persis pemerintah akan sulit untuk benar-benar memblokir mereka karena ketergantungan masyarakat pada Facebook relatif sangat besar.

Oleh karena itu, menurut Pratama, solusinya tidak mudah dan tidak cepat. Pemerintah wajib membangun platform baru media sosial lokal. Setelah jadi, harus di-"support" sehingga masyarakat memakainya.

"Tentu harus ada diferensiasi, misalnya akun media sosial 'negara' ini tersambung dengan NIK serta menjadi pintu gerbang 'Single Identity Number'. Jadi, tidak menutup kemungkinan bentuk program Single Identity Number ini berwajah media sosial," katanya.

Tag: Facebook

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Reuters/Dado Ruvic

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5915.796 43.012 597
2 Agriculture 1462.841 6.526 19
3 Mining 2021.162 3.200 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.397 -3.397 70
5 Miscellanous Industry 1171.956 0.529 45
6 Consumer Goods 2451.513 35.743 46
7 Cons., Property & Real Estate 449.734 1.384 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1106.201 16.801 70
9 Finance 1037.096 10.081 91
10 Trade & Service 853.507 -1.919 143
No Code Prev Close Change %
1 TCPI 1,380 1,650 270 19.57
2 MICE 418 470 52 12.44
3 NIPS 356 396 40 11.24
4 MITI 84 93 9 10.71
5 JPFA 2,000 2,210 210 10.50
6 MAMI 66 72 6 9.09
7 DSSA 21,100 22,900 1,800 8.53
8 CMNP 1,310 1,420 110 8.40
9 ERTX 125 135 10 8.00
10 BSIM 580 625 45 7.76
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 800 605 -195 -24.38
2 TIRA 169 135 -34 -20.12
3 GOLD 462 410 -52 -11.26
4 NUSA 296 266 -30 -10.14
5 SAFE 160 146 -14 -8.75
6 TKIM 14,350 13,150 -1,200 -8.36
7 RODA 500 460 -40 -8.00
8 TALF 316 292 -24 -7.59
9 INKP 19,750 18,275 -1,475 -7.47
10 PBSA 615 570 -45 -7.32
No Code Prev Close Change %
1 BKSL 127 125 -2 -1.57
2 TKIM 14,350 13,150 -1,200 -8.36
3 WAPO 95 98 3 3.16
4 BBTN 2,250 2,310 60 2.67
5 BBRI 2,980 3,040 60 2.01
6 INKP 19,750 18,275 -1,475 -7.47
7 PTBA 4,260 4,310 50 1.17
8 TLKM 3,990 4,060 70 1.75
9 TNCA 159 170 11 6.92
10 MABA 730 740 10 1.37