MPR: Kedaulatan Rakyat Jadi Motor Kebijakan

Warta Ekonomi, Manado -

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Evert Ernest Mangindaan berpendapat bahwa kedaulatan rakyat harus menjadi dasar pembuatan kebijakan oleh penguasa.

"Sekarang ini hampir semua jabatan pimpinan itu selalu berdasarkan konteks demokrasi, jadi semuanya ditentukan rakyat. Untuk itu, seharusnya kedaulatan rakyat menjadi motor kebijakan yang diambil para pemimpin," ujar Mangindaan saat menjadi pembicara dalam diskusi "Tata Kelola Pemerintahan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat" yang digelar di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Kamis (12/4/2018).

Menurut dia, landasan berpolitik para pemimpin di Tanah Air saat ini sudah harus yang berorientasi keinginan dan kebutuhan masyarakat, bukannya berdasarkan kekuasaan.

"Itu harus jadi pegangan kinerja, jangan 'bisikan sana, bisikan sini' dimasukkan jadi program, dimasukkan ke APBN dan APBD, kasihan rakyat," kata mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut.

Selain berpihak kepada rakyat, mantan Gubernur Sulawesi Utara itu juga memaparkan sejumlah kriteria yang ideal dimiliki pemimpin Indonesia, di antaranya harus profesional dan bekerja, berjiwa kepemimpinan, dan memiliki kemampuan mengelola masalah yang baik.

"Politik itu biasanya kekuasaan yang lebih menonjol. Banyak di pilkada dan pileg itu orientasinya soal uang, ada juga dinasti. Tapi kalau bukan itu yang dikejar, maka saya yakin demokrasi itu dilaksanakan untuk kesejahteraan," tambah dia.

Diskusi tersebut turut dihadiri Deputi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sutoro Eko Yunanto serta Rektor Universitas Sam Ratulangi Ellen Joan Kumaat.