Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Minta Pengadilan Sediakan Lie Detector, Keinginan Fredrich Yunadi Ditolak Hakim

Minta Pengadilan Sediakan Lie Detector, Keinginan Fredrich Yunadi Ditolak Hakim Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri menolak permintaan terdakwa Fredrich Yunadi terkait penggunaan alat deteksi kebohongan atau "lie detector" terhadap saksi Francia Anggraeni yang merupakan Kepala Bidang Pelayanan Medis RS Medika Permata Hijau.

"Mengenai itu tidak ada ketentuan yang mengatur. Untuk permintaan "lie detector" tidak kami kabulkan," kata Hakim Saifudin Zuhri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Francia menjadi saksi dalam sidang merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-e dengan terdakwa Fredrich Yunadi.

Dalam perkara ini, Fredrich didakwa bekerja sama untuk menghindarkan Ketua DPR Setya Novanto untuk diperiksa KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-e.

Sebelumnya, Fredrich meminta penggunaan "lie detector" karena kesaksian Francia dianggap berbeda dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya.

"Karena dalam hal ini keterangan saksi banyak yang bertolak belakang kami mohon izin kepada yang mulia untuk "lie detector" supaya untuk mengecek," kata Fredrich.

Selain itu, Fredrich pun juga keberatan terkait pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menyatakan permohonannya terkait "lie detector" merupakan sebuah ancaman.

"Kami juga sangat keberatan Penuntut Umum itu mengatakan permohonan saya terkait "lie detector" katanya saya mengancam saya ingin tanya penuntut umum belajar hukum acara dari mana?," ucap Fredrich.

Fredrich didakwa pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: