Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:41 WIB. HMD Global - Nokia 6.1 Plus dijual di China dengan nama Nokia X6.
  • 19:39 WIB. Instagram - Terungkap, 95 juta dari satu miliar akun Instagram ternyata adalah bot alias program komputer.
  • 19:05 WIB. China - Presiden China Xi Jinping menawarkan hibah dana kepada Sri Lanka sebesar US$295 juta.
  • 19:05 WIB. Asoka Mas - Asuransi Asoka Mas menargetkan asuransi pengakutan tumbuh hingga 20% pada tahun ini.
  • 19:04 WIB. Asoka Mas - Asuransi Asoka Mas mencatat premi naik 6% menjadi Rp457 miliar per Juni 2018.
  • 18:50 WIB. Xiaomi - Di Eropa, Mi A2 Lite dibanderol mulai sekitar Rp3,4 juta hingga sekitar Rp4,1 juta.
  • 18:49 WIB. Xiaomi - Di Eropa, Xiaomi membanderol Mi A2 mulai dari sekitar Rp4,6 juta hingga sekitar Rp5,1 juta.
  • 18:46 WIB. Microsoft - Pendapatan Microsoft untuk bisnis gaming-nya di tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni lalu mencapai US$10,35 miliar.
  • 18:43 WIB. HMD Global - Hong Kong dipilih HMD Global jadi tempat diperkenalkannya Nokia 6.1 Plus.
  • 18:42 WIB. Media Sosial - Facebook dan Instagram larang pengguna di bawah 13 tahun.
  • 18:40 WIB. WhatsApp - WhatsApp batasi jumlah pesan yang dapat diteruskan di India untuk cegah penyebaran hoax di platformnya.
  • 18:38 WIB. Xiaomi - Setelah eksis di Swiss dan Polandia, ponsel Mi A2 muncul di Rumania.
  • 18:33 WIB. Microsoft - Bisnis gaming Microsoft catatakan pendapatan untuk Q4 sebesar US$2,28 miliar.
  • 18:31 WIB. HMD Global - Nokia 6.1 Plus bakal resmi dirilis untuk pasar global pada 24 Juli 2018.
  • 15:03 WIB. MAYA - Pefindo menurunkan prospek peringkat Bank Mayapada Internasional dari stabil menjadi negatif.

Dukung Percepatan Pembangunan, Pemerintah Dukung Perhatian ke BUMN

Foto Berita Dukung Percepatan Pembangunan, Pemerintah Dukung Perhatian ke BUMN
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sebagai alternatif atas keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan proyek infrastruktur, pemerintah memberikan penugasan kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur serta mendorong partisipasi swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini bertujuan agar percepatan pembangunan proyek infrastruktur di berbagai sektor dapat terlaksana.

Lembaga pemeringkat Standard & Poor's pernah menyoroti melemahnya kinerja neraca keuangan beberapa BUMN seiring dengan penugasan pemerintah kepada BUMN untuk pembangunan infrastruktur nasional. Neraca keuangan beberapa BUMN sektor konstruksi dinilai melemah disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dari sisi pendanaan pinjaman dan penerbitan obligasi. 

Hal ini terjadi mengingat pembiayaan melalui pinjaman dan penerbitan obligasi menjadi salah satu sumber pendanaan potensial karena kebutuhan pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur tidak dapat tercukupi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan ekuitas BUMN. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh proyek-proyek penugasan yang dikerjakan saat ini masih dalam tahapan pembangunan/konstruksi sehingga belum menghasilkan pendapatan (revenue).

Selain itu, adanya skema turnkey contract terhadap proyek penugasan pemerintah menyebabkan likuiditas BUMN sektor infrastruktur mengalami penurunan karena pelunasan pembayaran baru dilakukan setelah proyek terselesaikan.

Pemerintah menyadari adanya keterbatasan kemampuan BUMN secara korporasi dalam melaksanakan penugasan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah selalu memegang prinsip kehati-hatian dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk menjaga kondisi kesehatan BUMN dari risiko collapse. Dukungan diberikan melalui penambahan PMN, pemberian jaminan Pemerintah, maupun pemberian margin dalam pelaksanaan Public Service Obligation

Selain itu, pemerintah telah memastikan adanya alokasi dana dalam APBN untuk pembayaran atas pekerjaan yang diselesaikan oleh BUMN (sesuai dengan kontrak). Kementerian Keuangan bersama Kementerian BUMN dan kementerian/lembaga terkait juga melakukan pengelolaan risiko secara berkala melalui pemantauan terhadap kapasitas neraca serta kondisi likuiditas BUMN. 

Pemantauan risiko dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan keuangan BUMN yang memperoleh penugasan maupun memitigasi potensi risiko gagal bayar (default risk) yang ditimbulkan oleh BUMN yang menerima penugasan. Perkembangan risiko likuiditas BUMN, khususnya yang bergerak di sektor konstruksi dan ketenagalistrikan, akan terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan pendanaan infrastruktur tetap dalam koridor terjaganya kesehatan keuangan BUMN.

Dengan demikian, risiko keuangan negara yang bersumber dari penurunan kinerja neraca BUMN tetap dalam kondisi aman dan terkendali.

Tag: Infrastruktur, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Obligasi

Penulis: Gito Adiputro Wiratno

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Sahrul Manda Tikupadang

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10