Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:43 WIB. WEGE - Wika Gedung mengincar tiga proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp1,4 triliun pada kuartal IV/2018.
  • 05:42 WIB. BUMN Karya - BUMN Karya optimistis bisa mencapai target kontrak baru pada tahun ini.
  • 05:41 WIB. Askrindo Syariah -  Askrindo Syariah mengincar potensi kafalah dari Bank NTB Syariah senilai Rp5 triliun.
  • 05:26 WIB. Selandia Baru - Imbas kematian Khashoggi, Selandia Baru tidak akan menghadiri KTT investasi Saudi.
  • 05:24 WIB. FCA - Fiat Chrysler setuju untuk menjual Magneti Marelli ke Calsonic Kansei.
  • 05:23 WIB. Saudi - Menteri Luar Negeri Arab Saudi meminta maaf atas kematian Khashoggi.
  • 05:22 WIB. Emas - Emas membukukan kenaikan mingguan ketiga karena saham merosot.
  • 05:19 WIB. Amerika Latin - Brasil dan Chili akan menandatangani kesepakatan perdagangan bebas pada akhir tahun.
  • 05:18 WIB. Iran - Menkeu AS, Steve Mnuchin, mengatakan akan lebih sulit bagi importir minyak Iran untuk mendapatkan keringanan
  • 05:17 WIB. Saudi - Pihak Saudi tidak tahu bagaimana Khashoggi terbunuh.
  • 05:16 WIB. Uni Eropa - Italia mengharapkan keputusan Uni Eropa tentang anggaran pada Selasa (23/10).
  • 05:15 WIB. Turki - Turki menempatkan tunangan Khashoggi di bawah perlindungan 24 jam.
  • 05:14 WIB. Khashoggi - Anggota parlemen AS menyalahkan putra mahkota Saudi atas pembunuhan Khashoggi.
  • 05:14 WIB. Afrika - Nigeria mengerahkan pasukan keamanan khusus setelah 55 tewas di negara bagian Kaduna.
  • 05:13 WIB. Israel - Otoritas Yordania menyatakan tidak akan memperbaharui perjanjian damai perjanjian tanah dengan Israel.

Percepat Proyek Kelistrikan, PLN Gandeng Kejaksaan Agung

Foto Berita Percepat Proyek Kelistrikan, PLN Gandeng Kejaksaan Agung
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

PT PLN (Persero) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/4/2018). Hal ini juga dinilai untuk mempercepat proyek kelistrikan di Tanah Air.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia Loeke Larasati yang diikuti dengan penandatanganan kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Hadir dan turut menyaksikan acara ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo.

Rini mengatakan, dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, selain dukungan dari sisi regulator, PLN tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah melalui kerja sama yang baik dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar pekerjaan besar ini dapat selesai sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

"Mohon dukungan dan bantuan tim Kejaksaan Agung untuk sama-sama menjaga proyek nasional ini. Saya berterima kasih juga kepada Kejagung karena tugas PLN dan Kementerian BUMN bisa menjadi lebih dipermudah lewat kerja sama ini," kata Rini dalam keterangannya, Kamis (12/4/2018).

Rini menyatakan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain terutama negara ASEAN. 

Tugas PLN di bidang pembangunan infrastruktur kelistrikan termasuk yang sangat berat sebab PLN harus membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas 35 ribu megawatt (MW), jaringan transmisi sepanjang 46 ribu km, dan banyak gardu induk. 

"Sebagai perbandingan pembangkit listrik yang beroperasi sejak Indonesia merdeka hingga 2014 sekitar 46 ribu MW. Sekarang selama 5 tahun PLN ditugaskan membangun 35 ribu. Tanggung jawab yang sangat mengerikan," tutur dia. 

Dirut PLN Sofyan Basir menyatakan kerja sama ini adalah bentuk transparasi yang dilakukan dan bentuk kehati-hatian PLN dalam membangun infratruktur ketenagalistrikan. Dukungan dari kejaksaan selama tiga tahun kemarin kepada PLN sangat sukses, khususnya dalam pembebasan lahan. Kontrak yang dikawal betul dari Sabang sampai Merauke dan juga terkait masalah legalitas dan juga akuntabilitas.

"Kami juga ucapkan terima kasih untuk Kejaksaan yang sangat mendukung dan mengawal dengan baik program 35 ribu MW yang saat ini tengah kami kerjakan," ungkapnya.

Sofyan Basir menambahkan, untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia, PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik. Mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-2) dan program 35 ribu MW untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional. 

"Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan RI, khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN," jelas Sofyan.

Melalui kerja sama ini, direksi dan manajemen seluruh Indonesia bisa lebih yakin melaksanakan tugasnya sebab setiap langkah mendapatkan dukungan agar langkah-langkahnya mengikuti tataran hukum yang benar.

Tag: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), Sofyan Basir, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno, Kejaksaan Agung

Penulis: Bambang Ismoyo

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46