Portal Berita Ekonomi Rabu, 16 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:10 WIB. Rupiah - Hingga pukul 11.10 WIB, dolar AS masih tekan rupiah sebesar 0,12% ke level Rp14.110. 
  • 11:01 WIB. Pertamina - Pertamina melaksanakan lifting perdana crude oil bagian PT CPI di Blok Rokan.
  • 10:58 WIB. JNE - JNE menaikkan tarif ongkir dengan kenaikan rata-rata sebesar 20%.
  • 10:58 WIB. PGN - PGN akan menyalurkan gas bumi untuk salah satu pelanggan industri di Lampung.
  • 10:25 WIB. Diskon - Jelang tutup bisnis, Central Neo Soho adakan dskon besar-besaran hingga 90%. 
  • 10:24 WIB. Retail - Central Department Store di Neo Soho Mall akan ditutup pada 18/02/2019 mendatang. 
  • 08:59 WIB. IHSG - Naik lagi, IHSG dibuka menguat 0,13% ke level 6.417,13 di awal perdagangan, Rabu (16/01/2019).
  • 08:36 WIB. ULN - BI: Total utang Indonesia baik utang pemerintah maupun swasta mencapai US$372,9 miliar.
  • 08:35 WIB. Citilink - Akhir Januari, Citilink akan hapus layanan bagasi gratis.
  • 08:35 WIB. BNI - Kuartal II 2019 BNI berencana menerbitkan surat utang hingga Rp8 triliun.
  • 08:10 WIB. PTBA - PTBA membidik penjualan batu bara pada tahun ini mencapai 24 juta-26 juta ton.
  • 08:07 WIB. Mandiri - Mandiri menargetkan punya 50.000 agen Laku Pandai di 2019.
  • 08:06 WIB. BNI - Kinerja saham BNI tercatat menguat 2,27% sepanjang tahun berjalan 2019.
  • 07:49 WIB. Himbara - Himbara memasang target pertumbuhan bisnis yang lebih moderat pada 2019.
  • 07:48 WIB. PLN - PLN akan memfasilitasi 9 pengembangan listrik swasta dalam proyek energi terbarukan.

11 Daerah Pengolah Migas Desak Keadilan Dana Bagi Hasil

Foto Berita 11 Daerah Pengolah Migas Desak Keadilan Dana Bagi Hasil
Warta Ekonomi.co.id, Balikpapan -

11 daerah yang tergabung dalam Forum Daerah Pengolah kembali mematangkan konsep untuk menuntut pembagian dana bagi hasil (DBH) migas yang ideal.

Yakni Bontang selaku inisiator, Kota Balikpapan, Sorong, Prabumilih, Cilacap, Indramayu, Dumai, Langkat, Lhokseumawe, Palembang dan Blora. DBH Migas  selama ini porsi 69,5 untuk Pemerintah Pusat dan 30,5 persen untuk daerah penghasil.

Inisiasi Forum Daerah Pengolah yang juga Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan Forum daerah Pengolah sejak tahun 2004 terutama mendorong dilakukan revisi UU 33 2014 mengenai Perimbangan Keuangan.

"Kita berjuang sampai ke DPR RI, sampai membuat naskah akademik ITB untuk berjuang meminta sebuah keadilan. Untuk daerah pemgholah atau berjuang untuk apapun itu harus berjuang apapun, karena kita punya naskah akademik, ada ketidakadilan,” tandasnya di Balikpapan (12/4/2018).

Menurutnya, sebagai daerah pengolah, sangat rentan dengan resiko seperti yang baru dialami Kota Balikpapan dengan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Resiko ekonomi dan sosial termasuk lingkungan telah berdampak luas  bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Karena sebagai daeran pengolah itu sangat luar biasa dampak degradasi lingkungan kesehatan dan lain sebagainya. Ini jadi momentum bersama mendorong pusat melakukan perlakuan yang adil bagi kami," terangnya.

“Inilah dampaknya luar biasa, ini juga merupakan catatan juga yang akan kita sampaikan, bahwa inilah dampaknya kita, namanya perjuangan ngak boleh ada lelah-lelahnya,” katanya.

Apalagi lanjutnya, ketika migas itu diolah dan dijual harganya melonjak tinggi. Sehingga daerah pengolah sudah sewajarnya mendapat kan porsi yang berbeda.

“Perlu diingat ketika mulai di tambang gas itu mungkin harganya satu dollar diolah dibongkar mungkin harganya bisa jadi 7 dolar dan sebagainya ada peningkatan harga,” tandasnya.

Daerah pengolah juga telah meminta revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan. Kabarnya sudah masuk prolegnas periode 2014-2019 namun hingga kini belum jelas.

“Tetapi tidak ada satu pun di UU Nomor 33 Tahun 2004 yang dari 101 pasal itu daetrah pengolah itu tidak ada (diakomidir). Karena itu kita berjuang. Saya kemarin sempat punya kesempatan di DPR dibawa masuklah sebagai prolegnas tetapi sampai habis juga belum selesai-selesai nah ini mau tinggal setahunan lagi DPR RI," katanya.

Plt Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan pihaknya juga mendorong perjuangan ini bersama anggota DPR RI dari Kaltim untuk ikut memperjuangkan hal ini. 

Selama ini Pemerintah Kota Balikpapan bersama daerah pengolah lainnya telah berjuang untuk menuntut pembagian yang ideal dari Pemerintah Pusat.

“Selama ini sudah lama kita perjuangkan bersama teman-teman daerah pengolah, menutut agar daerah Balikpapan ini mendapat bagian yang layak,” katanya.

“Kita berharap melalui (rapat) panel ini ada hasil yang bisa kita bawa ke DPR RI agar Balikpapan bisa mendapatkan dana bagi hasil yang sesua haknya," tukasnya.

Tag: Balikpapan, Migas

Penulis: Andi Aliev

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Priyo Widiyanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6408.784 72.668 625
2 Agriculture 1585.036 -7.210 21
3 Mining 1844.340 15.139 47
4 Basic Industry and Chemicals 895.845 21.295 71
5 Miscellanous Industry 1394.631 2.064 46
6 Consumer Goods 2652.095 37.658 51
7 Cons., Property & Real Estate 480.742 8.835 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1130.455 19.871 71
9 Finance 1213.694 9.336 91
10 Trade & Service 786.524 2.437 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 186 250 64 34.41
2 INPP 525 650 125 23.81
3 LPCK 1,900 2,340 440 23.16
4 OCAP 268 330 62 23.13
5 MLPL 84 99 15 17.86
6 MTSM 177 206 29 16.38
7 SDMU 55 62 7 12.73
8 UNIT 240 268 28 11.67
9 IMAS 2,560 2,840 280 10.94
10 HDFA 158 174 16 10.13
No Code Prev Close Change %
1 ARTA 1,310 1,000 -310 -23.66
2 ABDA 5,600 4,480 -1,120 -20.00
3 BEEF 318 268 -50 -15.72
4 TFCO 765 665 -100 -13.07
5 KICI 290 260 -30 -10.34
6 SKBM 560 510 -50 -8.93
7 TPMA 242 222 -20 -8.26
8 POLI 1,575 1,445 -130 -8.25
9 INTD 175 161 -14 -8.00
10 RIGS 228 210 -18 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 INPC 74 79 5 6.76
3 UNTR 26,000 25,600 -400 -1.54
4 WSKT 1,975 2,090 115 5.82
5 TRAM 182 190 8 4.40
6 ASII 8,150 8,150 0 0.00
7 PTSN 1,630 1,520 -110 -6.75
8 TLKM 3,850 3,930 80 2.08
9 KPAS 220 222 2 0.91
10 BBRI 3,790 3,780 -10 -0.26