Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:09 WIB. Pilgub Jateng - Pendukung Sudirman Said pkai kaus #2018GantiGubernurJateng.
  • 12:09 WIB. Politik - Rachmawati sebut kasus Sukmawati lebih parah dibanding Ahok.
  • 12:08 WIB. Pilpres - PPP yakin Demokrat condong ke Jokowi.
  • 12:08 WIB. Pilgub Jateng - Calon Wakil Gubernur Jateng Ida sebut Ganjar gagal turunkan angka kemiskinan.
  • 12:07 WIB. Pilpres - Rizal Ramli ancam basmi 100 orang brengsek jika jadi Presiden.
  • 12:06 WIB. Pilpres - Rachmawati yakin Jokowi akan bertarung dengan Prabowo di Pilpres 2019.
  • 12:06 WIB. Transportasi - Menhub targetkan proyek LRT Palembang rampung awal Juni 2018.
  • 12:06 WIB. Politik - Komisi IX DPR dukung pansus Tenaga Kerja Asing.
  • 12:05 WIB. Politik - Sandiaga: Prabowo akan hadiri Milad PKS.
  • 12:05 WIB. Pilpres - Sandiaga Uno minta tak usah diperdebatkan soal Prabowo Capres 2019.
  • 12:04 WIB. Pilpres - Gerindra klaim akibat elektabilitas jeblok Jokowi ingin Prabowo jadi Cawapres.
  • 11:59 WIB. Hari Kartini - Ibu Negara rayakan Hari Kartini di Istana Bogor.
  • 11:58 WIB. Hari Kartini - Pertamina beri diskon saat hari Kartini.
  • 11:58 WIB. Pilpres - JAGAD prediksi hanya Gatot yang mampu bersaing dengan Jokowi di Pilpres 2019.
  • 11:57 WIB. Mudik - Polisi prediksi kepadatan mudik Lebaran akan bergeser ke Semarang.

Bacakan Nota Pembelaan, Novanto Bantah Bagi-bagi Fee Ditentukan Dirinya

Foto Berita Bacakan Nota Pembelaan, Novanto Bantah Bagi-bagi Fee Ditentukan Dirinya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan pemberian "fee" terkait proyek KTP-elektronik bukan atas kesepakatan dirinya saat itu.

"Sejak dimulai perencanaan KTP-e, perubahan sumber anggaran sampai dengan adanya kesepatakan pemberian 'fee' kepada anggota komisi II DPR oleh saudara Irman, Andi Agustinus, almarhum Burhanuddin Napitupulu ternyata hal tersebut sudah direncanakan dan disepakati sebelum saya ditemui oleh Andi Agustinus bersama Irman, Diah Anggareni, Sugiharto di Hotel Gran Melia Kuningan," kata Novanto.

Hal tersebut dikatakannya saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/4/2018).

"Kesepakatan pemberian 'fee' kepada Komisi II DPR adalah kesepakatan antara saudara Irman, Andi Agustinus, dan almarhum Burhanuddin Napitupulu," ucap Novanto.

Menurut dia, selama proses persidangan terhadap dirinya tidak ditemukan fakta soal pemberian "fee" tersebut.

"Selama proses persidanggan ini berlangsung menurut saya fakta ini tidak pernah terungkap di persidangan, padahal Irman dalam Berita Acara Pemeriksaan menceritakan secara detil awal mula pembicaraan fee dengan almarhum Burhanuddin Napitupulu," ujar Novanto.

Ia menjelaskan bahwa pada awal bulan Februari 2010, Irman, Andi Agustinus, dan almarhum Burhanuddin Napitupulu telah mendapat kesepakatan pemberian "fee" kepada anggota DPR.

Pada sekitar Februari 2010, kata dia, setelah rapat antara Kemendagri dengan Komisi II DPR, Irman diminta oleh almarhum Burhanuddin Napitupulu untuk bertemu di ruang kerjanya di lantai 10 gedung DPR RI.

Dalam pertemuan itu almarhum Burhanuddin Napitupulu meminta menjelaskan tentang manfaat KTP elektronik.

"Setelah mendapat penjelasan saudara Irman, almarhum Burhanuddin Napitupulu menyampaikan bahwa program itu bagus dan siap mendukung, tetapi bagaimana dengan kebutuhan pemberian uang kepada kawan-kawan di Komisi II nantinya," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut Irman memang tidak menjanjian apa-apa hanya menyampaikan akan mengawal program tersebut sampai tuntas.

"Pada akhirnya almarhum Burhanuddin Napitupulu menyampaikan bahwa 'saya setuju dengan pendirian Pak Irman itu bagus tetapi kawan-kawan kita perlu perhatian, terkait dengan hal itu Pak Irman tidak usah mikir kami tidak akan membebani Pak Irman nanti ada caranya untuk itu'," ungkap Novanto.

Sebelumnya, mantan Ketua DPR Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Selain hukuman badan, jaksa KPK juga menuntut agar Setya Novanto membayar pidana pengganti senilai 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan subsider 3 tahun kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman pokoknya.

Dalam perkara ini Setnov diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-e. Setya Novanto menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura, Made Oka Masagung.

Sedangkan jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Setnov telah membantu memperlancar proses penganggaran. Total kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp2,3 triliun.

Tag: Setya Novanto, e-ktp

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6337.695 -18.206 575
2 Agriculture 1721.541 -3.312 19
3 Mining 1958.128 -0.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 794.507 -3.199 70
5 Miscellanous Industry 1293.151 -17.847 44
6 Consumer Goods 2633.301 -33.845 45
7 Cons., Property & Real Estate 510.814 0.450 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.189 -0.378 64
9 Finance 1148.751 1.106 90
10 Trade & Service 942.468 5.729 134
No Code Prev Close Change %
1 INPS 2,430 3,030 600 24.69
2 RELI 330 400 70 21.21
3 IBST 7,200 8,600 1,400 19.44
4 TRIL 83 99 16 19.28
5 PDES 1,125 1,320 195 17.33
6 AKPI 750 850 100 13.33
7 YPAS 795 900 105 13.21
8 CENT 110 124 14 12.73
9 KICI 198 218 20 10.10
10 GEMA 1,245 1,350 105 8.43
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 PBSA 1,280 1,080 -200 -15.62
3 TRUS 250 218 -32 -12.80
4 INAI 490 434 -56 -11.43
5 BINA 775 705 -70 -9.03
6 FINN 145 132 -13 -8.97
7 ABBA 74 68 -6 -8.11
8 ALMI 324 298 -26 -8.02
9 DPNS 458 424 -34 -7.42
10 GOLD 472 440 -32 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 SRIL 356 356 0 0.00
3 MNCN 1,405 1,445 40 2.85
4 BHIT 106 110 4 3.77
5 HELI 300 280 -20 -6.67
6 PGAS 2,190 2,320 130 5.94
7 BMTR 565 580 15 2.65
8 IKAI 610 615 5 0.82
9 CENT 110 124 14 12.73
10 TRIL 83 99 16 19.28

Recommended Reading