Darmin: Penerapan KEK Batam Dilakukan Bertahap

Warta Ekonomi, Batam -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan penerapan transformasi Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Batam diterapkan secara bertahap.

"Kami cari jalan paling mudah paling 'simple' tidak berlarut. Tidak akan tunggu sampai siap semuanya. Zona mana paling siap akan diubah jadi KEK," kata Darmin dalam rapat koordinasi di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (13/4/2018).

Pemerintah akan menetapkan zona yang masuk dalam KEK satu per satu, melihat kesiapan setiap kawasan. Bila satu zona selesai menjadi KEK, maka pemerintah akan menilai lagi, zona berikutnya untuk menjadi KEK.

Nantinya, dalam tahapan itu, Kepala BP Kawasan Batam yang sekarang mengelola FTZ juga akan memimpin Kepala Badan Pengelola Kawasan.

"Kita bikin saja jabatan kepala BP 'garis miring' Badan Pengelola KEK. Nanti selesai satu, yang mana lagi yang siap, kita bikin lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama, seluruh BP Batam jadi KEK," kata dia.

Dan bila seluruh daerah yang sebelumnya dikelola BP Batam menjadi KEK, maka BP Kawasan Batam turut bertransformasi menjadi Badan Pengelola KEK.

"Sekarang ketuanya, dia dulu. Pada saat itu, tidak ada lagi BP, yang ada Badan Pengelola KEK. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan ini," kata dia.

Pada masa transformasi hingga KEK Batam terbentuk secara keseluruhan, Gubernur Kepri akan menjadi Ketua Dewan Kawasan, sama dengan ketika status Batam menjadi KPBPB.

Ia berharap seluruh rumusan mengenai transformasi Batam selesai dalam dua hingga tiga bulan ini, demi kepastian hukum bagi penanam modal.

"Aturan mainnya demikian sehingga bisa merencanakannya. Dalam dua hingga tiga bulan ini ada zona tertentu di wilayah BP Batam yang menjadi KEK," kata Menteri.

Sebelumnya, di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meminta pemerintah segera menetapkan dan menerapkan KEK di Batam.

Menurut dia, pelemahan investasi di kota itu terjadi akibat ketidakpastian hukum. Karenanya dibutuhkan ketetapan transformassi Batam menjadi KEK. (Ant)