Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:11 WIB. Bush - Mantan dokter pribadi George Bush ditembak.
  • 10:10 WIB. Timur Tengah - UU Negara Bangsa Yahudi ancam peluang perdamaian Timur Tengah.
  • 10:09 WIB. Gaza - Sekjen PBB desak Hamas-Israel hindari eskalasi Gaza.
  • 10:09 WIB. Arab Saudi - Saudi akan saksikan Gerhana Bulan terlama sepanjang 83 tahun.
  • 10:08 WIB. Malaysia - Otoritas Malaysia canangkan bebas pekerja ilegal mulai akhir Agustus.
  • 10:07 WIB. Israel - Turki: Israel kubur solusi perdamaian.
  • 10:06 WIB. Senjata - Amerika Serikat percepat penjualan senjata ke seluruh dunia.
  • 06:21 WIB. Cawapres - Mantan Ketua MK Mahfud MD menegaskan tidak pernah membahas soal Pilpres 2019 ketika bertemu Presiden Jokowi.
  • 06:20 WIB. Jokowi - Puluhan advokat di Sulawesi Tengah mendeklarasikan organisasi bernama Tim Pembela Jokowi.
  • 05:50 WIB. INCO - Vale Indonesia menganggarkan belanja modal sebesar US$95 juta pada 2018.
  • 05:49 WIB. INCO - Vale Indonesia menargetkan produksi nikel bisa mencapai 77.000 ton pada 2018.
  • 05:47 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat produksi nikel mencapai 37.331 ton selama periode Januari-Juni 2017.
  • 05:44 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat total produksi nikel terkoreksi 3,59% menjadi 36.034 ton sepanjang semester I-2018.
  • 05:42 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat volume produksi turun 4% menjadi sebesar 18.000 metrik ton pada kuartal II-2018.
  • 05:37 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti menargetkan posisi landbank menjadi 200 ha di jalur LRT pada tahun ini.

BUMN: Perpres Premium Jamali Masih Digodok

Foto Berita BUMN: Perpres Premium Jamali Masih Digodok
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Deputi Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, mengatakan naskah perpres mengenai kewajiban distribusi Premium di Jawa, Madura dan Bali (Jamali) masih digodok (dalam proses).

"Detailnya masih diatur, draftnya nanti akan disampaikan langsung ke Presiden (Joko Widodo)," kata Fajar usai acara Temu Keluarga BUMN di Bogor, Sabtu (14/4/2018).

Menurut Fajar, memang sudah sewajarnya premium tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, memang harus ada aturan yang mengatur, yang salah satunya melalui peraturan presiden.

Ia menjelaskan pada dasarnya PT Pertamina sebagai BUMN yang menyalurkan tinggal menjalankan upaya tersebut. Namun secara teknis, distribusi baik yang mengatur pendanaan maupun jumlah pasokan yang dibutuhkan, Fajar tidak menjelaskan secara rinci/detail.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, menyatakan premium akan diwajibkan untuk Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) dan tetap didistribusikan kepada seluruh wilayah NKRI.

"Perpres yang akan direvisi intinya untuk premium tidak saja di luar Jamali dan dalam waktu dekat serta sesegera mungkin untuk diwajibkan juga di Jamali. Seluruh NKRI. Peraturan atau perpres yang akan secepatnya ditandatangani oleh bapak Presiden," kata Arcandra.

Ia menjelaskan aturan tersebut untuk merevisi Peraturan Presiden No 191 tahun 2014 yang isinya mengenai penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM).

Dengan adanya revisi perpres tersebut, BBM penugasan seperti premium akan wajib didistribusikan di daerah Jawa, Madura dan Bali. Pada aturan sebelumnya, tidak ada kewajiban mendistribusikan premium di wilayah tersebut.

Hal tersebut menyusul terjadinya kekurangan pasokan premium di beberapa wilayah Indonesia.

"Berdasarkan data BPH Migas, kami menyadari terjadi kekurangan pasokan premium di wilayah Indonesia, itu benar terjadi. Untuk itu perintah Presiden jelas, untuk Premium supaya pasokannya dijamin," tambah Wamen Arcandra.

Saat ini BBM yang harganya ditetapkan langsung oleh Pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak adalah solar dan minyak tanah yang merupakan BBM bersubsidi dan premium yang merupakan jenis BBM khusus penugasan (Premium di luar Jawa Bali).

Sedangkan di luar jenis BBM tersebut, yaitu BBM umum seperti misalnya pertalite, pertamax series, dan produk SPBU non Pertamina, harganya ditetapkan oleh badan usaha.

Kebijakan harga BBM umum tersebut akan segera diubah sehingga penetapan harga BBM umum akan melalui persetujuan pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Tag: Bahan Bakar Minyak (BBM), Peraturan Presiden (Perpres), Fajar Harry Sampurno, PT Pertamina (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10