Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:55 WIB. Gubernur NTB - Akan memanggil kepala daerah yang terdampak gempa, tuntaskan persoalan.
  • 14:54 WIB. Gubernur NTB - Bakal koordinasi dengan TGB agar tugasnya terlaksana dengan baik.
  • 14:52 WIB. Jokowi - Gubernur dan Wagub NTB baru, langsung fokus rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.
  • 14:40 WIB. Anies Baswedan - Pengganti Sandiaga bukan diusul satu partai tapi dua yakni PKS dan Gerindra.
  • 14:32 WIB. Wagub NTB - Mundur dari Partai Demokrat karena mengikuti TGB dan ada hal lain.
  • 14:32 WIB. Wagub NTB - Saya dukung Jokowi dua periode.
  • 14:31 WIB. Wagub NTB - Saya sudah mundur dari Partai Demokrat.
  • 14:06 WIB. Jubir TKN - Prabowo saja tidak mundur dari IPSI dan HKTI.
  • 14:05 WIB. Jubir TKN - Tak ada aturan Ma'ruf harus mundur dari Ketum MUI.
  • 14:02 WIB. PKS - Terpenting ialah nama Koalisi Indonesia Adil Makmur disukai masyarakat dan menang Pilpres.
  • 14:02 WIB. PKS - Penyebutan nama Koalisi Indonesia Adil Makmur sesuai selera.
  • 13:59 WIB. Demokrat - SBY titip salam ke Jokowi, begitupun sebaliknya.
  • 13:18 WIB. Bupati Pesisir Selatan - Pembangunan Jokowi beri dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
  • 13:16 WIB. Politik - Bupati Pesisir Selatan siap dipecat dari PAN karena dukung Jokowi.
  • 13:15 WIB. Bupati Halmahera Selatan - Sejumlah program Jokowi sangan menyebuth desa di seluruh wilayah.

Kata Rini Soal Nindya Karya yang Terseret Kasus Korupsi

Foto Berita Kata Rini Soal Nindya Karya yang Terseret Kasus Korupsi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengatakan tidak ada dampak pada Direksi PT Nindya Karya yang sekarang terkait kasus korupsi korporat.

"Ini adalah kasus terjadi pada manajemen 2006, jadi bukan di kita sekarang. Yang sekarang, justru saya angkat topi dibanding dulu Nindya Karya minus tidak karuan," kata Rini di Bogor, Sabtu (14/4/2018) usai menghadiri temu keluarga BUMN.

Ia juga menjelaskan akan menjalin komunikasi terbuka kepada setiap direksi BUMN. Rini juga mengatakan agar semua direksi mengikuti aturan hukum.

"Kami dukung aturan hukum yang berjalan agar menjadi lebih baik dan bisa transparan," kata Rini.

Sebelumnya, KPK menetapkan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Nindya Karya dan satu perusahaan swasata PT Tuah Sejati, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

"Setelah KPK melakukan proses pengumpulan informasi dan data, termasuk permintaan keterangan pada sejumlah pihak dan terpenuhi bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka PT NK (Nindya Karya) dan PT TS (Tuah Sejati)," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif.

Kedua perusahaan itu diproses dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar di Sabang, Aceh pada kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011.

"Penyidikan terhadap PT NK dan PT TS sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dengan para tersangka sebelumnya," tambah Laode.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011 dengan nilai proyek sekitar Rp793 miliar.

Rinciannya adalah pada 2004 senilai Rp7 miliar (tidak dikerjakan pada 2004-2005 karena bencana tsunami Aceh tapi uang muka telah diterima sebesar Rp1,4 miliar), pada 2006 senilai Rp8 miliar, pada 2007 senilai Rp24 miliar, pada 2008 senilai Rp124 miliar, pada 2009 senilai Rp164 miliar, pada 2010 senilai 180 miliar, dan pada 2011 senilai Rp285 miliar.

"Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Dua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses," ungkap Laode.

Tag: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rini Soemarno, PT Nindya Karya, Laode M. Syarif

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,991.68 3,951.90
British Pound GBP 1.00 19,685.55 19,482.04
China Yuan CNY 1.00 2,183.20 2,161.62
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,970.00 14,822.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,820.32 10,705.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,908.05 1,889.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,924.62 10,814.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,459.51 17,283.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.20 3,575.87
Yen Jepang JPY 100.00 13,327.99 13,192.70

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5811.790 -12.467 602
2 Agriculture 1591.302 -14.202 20
3 Mining 1906.982 13.144 46
4 Basic Industry and Chemicals 779.933 -0.140 71
5 Miscellanous Industry 1202.124 8.921 45
6 Consumer Goods 2412.224 -29.669 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.063 -6.294 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.766 15.682 69
9 Finance 1049.012 -2.325 91
10 Trade & Service 813.453 -3.458 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 200 340 140 70.00
2 PANI 108 183 75 69.44
3 SRSN 63 85 22 34.92
4 ABBA 145 195 50 34.48
5 TRIL 57 70 13 22.81
6 VIVA 139 163 24 17.27
7 MGNA 50 57 7 14.00
8 PNSE 765 850 85 11.11
9 MAMI 65 72 7 10.77
10 ALMI 320 350 30 9.38
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 252 189 -63 -25.00
2 COWL 630 515 -115 -18.25
3 GOLD 570 478 -92 -16.14
4 LCGP 140 119 -21 -15.00
5 PKPK 194 169 -25 -12.89
6 MOLI 1,265 1,105 -160 -12.65
7 CANI 204 180 -24 -11.76
8 KIOS 3,170 2,800 -370 -11.67
9 ERTX 140 124 -16 -11.43
10 FAST 1,745 1,555 -190 -10.89
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 216 226 10 4.63
2 ABBA 145 195 50 34.48
3 BBRI 2,970 2,940 -30 -1.01
4 TLKM 3,470 3,570 100 2.88
5 KPIG 740 715 -25 -3.38
6 PTBA 3,930 4,130 200 5.09
7 BBCA 23,925 24,000 75 0.31
8 NUSA 252 189 -63 -25.00
9 PGAS 1,995 2,060 65 3.26
10 BMRI 6,450 6,375 -75 -1.16