Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:52 WIB. HMD Global - Nokia X5 meluncur dengan Android 8.1 Oreo.
  • 19:50 WIB. Spotify - Spotify belum mau luncurkan fitur blokir.
  • 19:49 WIB. Honor - Honor bakal umumkan smartphone baru, Honor Note 10, di tanah kelahirannya, Tiongkok, pada 31 Juli 2018.
  • 19:46 WIB. Startup - Platform kuis digital asli Indonesia, Kuismilioner.com, kantongi 20 ribu member baru per bulan.
  • 19:44 WIB. HMD Global - Situs web Mobile Magazine Hong Kong sebut Nokia 6.1 Plus akan dijual seharga HKD2288 atau sekitar Rp4,2 juta.
  • 19:43 WIB. Aqua Japan - Aqua Japan optimistis capai target market 32% tahun ini.
  • 19:41 WIB. HMD Global - Nokia 6.1 Plus dijual di China dengan nama Nokia X6.
  • 19:39 WIB. Instagram - Terungkap, 95 juta dari satu miliar akun Instagram ternyata adalah bot alias program komputer.
  • 19:05 WIB. China - Presiden China Xi Jinping menawarkan hibah dana kepada Sri Lanka sebesar US$295 juta.
  • 19:05 WIB. Asoka Mas - Asuransi Asoka Mas menargetkan asuransi pengakutan tumbuh hingga 20% pada tahun ini.
  • 19:04 WIB. Asoka Mas - Asuransi Asoka Mas mencatat premi naik 6% menjadi Rp457 miliar per Juni 2018.
  • 18:50 WIB. Xiaomi - Di Eropa, Mi A2 Lite dibanderol mulai sekitar Rp3,4 juta hingga sekitar Rp4,1 juta.
  • 18:49 WIB. Xiaomi - Di Eropa, Xiaomi membanderol Mi A2 mulai dari sekitar Rp4,6 juta hingga sekitar Rp5,1 juta.
  • 18:46 WIB. Microsoft - Pendapatan Microsoft untuk bisnis gaming-nya di tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni lalu mencapai US$10,35 miliar.
  • 18:43 WIB. HMD Global - Hong Kong dipilih HMD Global jadi tempat diperkenalkannya Nokia 6.1 Plus.

KPK Amankan Rekening Nindya Karya Senilai Rp44 Miliar

Foto Berita KPK Amankan Rekening Nindya Karya Senilai Rp44 Miliar
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK telah memblokir rekening PT Nindya Karya senilai Rp44 miliar dan memindahkannya ke rekening penampungan KPK untuk kepentingan penanganan perkara.

"Sebagai bagian dari upaya memaksimalkan 'asset recovery', penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap rekening PT Nindya Karya dengan nilai sekitar Rp44 miliar dan kemudian memindahkannya ke rekening penampungan KPK untuk kepentingan penanganan perkara," ujar Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK di Jakarta, Sabtu (14/4/2018).

KPK mengumumkan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Nindya Karya dan satu perusahaan swasta, PT Tuah Sejati, terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Jumat (13/4/2018). Sedangkan terhadap PT Tuah Sejati dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset dengan perkiraan nilai Rp20 miliar, yaitu satu unit SPBU, satu unit SPBN di Banda Aceh dan satu unit SPBE di Meulaboh.

"Untuk memenuhi kekurangan dari dugaan penerimaan PT Tuah Sejati, KPK terus lakukan penelusuran aset terkait," ungkap Febri.

Hingga hari ini, kata Febri, sekurangnya 128 saksi telah diperiksa dalam penyidikan kedua perusahaan tersebut.

Unsur saksinya meliputi PNS, pensiunan dan pejabat di lingkungan Pemda Sabang, staf pada Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Aceh, staf, mantan staf dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), staf dan pejabat atau pengurus PT Tuah Sejati, staf, Kepala Departemen Keuangan dan pejabat atau pengurus PT Nindya Karya dan Direktur Utama PT Kemenangan.

Selanjutnya, Direktur Perencanaan PT Trapenca Pugaraya, Direktur Utama PT Cipta Puga, Direktur PT Reka Multi Dimensi Karyawan PT BCP, Presiden Direktur PT VSL Indonesia, Direktur CV Total Design Engineering, Pegawai PT Swarna Baja Pacific, Direktur PT Adhimix Precast Indonesia dan unsur swasta lainnya.

Kedua perusahaan itu diproses dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar di Sabang, Aceh, pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh. Proyek ini dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011 dengan nilai sekitar Rp793 miliar.

Rinciannya adalah pada 2004 senilai Rp7 miliar (tidak dikerjakan pada 2004-2005 karena bencana tsunami Aceh tapi uang muka telah diterima sebesar Rp1,4 miliar), pada 2006 senilai Rp8 miliar, pada 2007 senilai Rp24 miliar, pada 2008 senilai Rp124 miliar, pada 2009 senilai Rp164 miliar, pada 2010 senilai 180 miliar dan pada 2011 senilai Rp285 miliar.

"Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang," tutur Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

"Dua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses," ungkap Laode.

Dugaan penyimpangan secara umum adalah dengan cara penunjukan langsung, Nindya Sejati Joint Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan dan rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up). Pekerjaan utama disubkontrakkan kepada PT Budi Perkara Alam (BPA) dan adanya kesalahan prosedur seperti izin Amdal belum ada tapi tetap dilakukan pembangunan.

"Diduga laba yang diterima PT NK dan PT TS dari proyek tahun jamak ini adalah sebesar Rp94,58 miliar, yaitu PT NK sekitar Rp44,68 miliar dan PT TS sekitar Rp49,9 miliar," ungkap Laode.

Terhadap PT Nindya Karya (NK) dan PT Tuah Sejati (TS) disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (HYS/Ant)

Tag: PT Nindya Karya, Laode Muhammad Syarif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Infrastruktur, Rini Soemarno, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN Karya, PT Tuah Sejati

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10