Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:58 WIB. KAI - Penjualan tiket "Promo Merdeka" KAI di Sumut terjual 1.550 kursi atau 93%.
  • 21:35 WIB. Kesehatan - MUI segera terbitkan keputusan soal vaksin MR.
  • 21:35 WIB. Nasional - Kemenpan RB gandeng BSSN untuk amankan E-Gov.
  • 21:35 WIB. Daerah - Mensos: Pusat dukung penuh penanganan gempa Lombok
  • 21:35 WIB. Finansial - Mensos: Ekonomi keumatan selaras dengan tugas kementerian.
  • 21:34 WIB. Nasional - Presiden Jokowi siapkan Inpres terkait gempa Lombok.
  • 21:33 WIB. Daerah - Mendikbud: Jangan hanya sekolah Joni yang dipasangi internet.
  • 21:33 WIB. Politik - Seskab: Menteri tim sukses Jokowi-Maruf tidak boleh orasi tapi cukup fokus bekerja.
  • 21:32 WIB. Daerah - Kapolri: Persoalan Papua adalah pembangunan ekonomi.
  • 21:32 WIB. Politik - Ketua Tim Kampanye Jokowi-Maruf belum ditentukan.
  • 21:31 WIB. Hukum - Ketum PPP tidak penuhi panggilan KPK.
  • 21:31 WIB. Hukum - Bawaslu akan kirimkan panggilan kedua kepada Andi Arief.
  • 21:31 WIB. Daerah - 1.084 hektare lahan Kalsel terbakar.
  • 21:30 WIB. Perikanan - Menteri Susi tenggelamkan delapan kapal asing.
  • 21:29 WIB. Politik - Cak Imin: Ketua TKN Jokowi-Maruf harus pintar jaga rahasia.

Sulsel Klaim Punya 11 Daerah Penghasil Tembakau

Foto Berita Sulsel Klaim Punya 11 Daerah Penghasil Tembakau
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Tautoto Tana Ranggina, mengapresiasi sejumlah daerah di Sulsel yang saat ini menjadi penghasil tembakau. Setidaknya, Sulsel miliki 11 kabupaten penghasil tembakau. Di antaranya yakni Maros, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Barru, Luwu dan Enrekang. 

Tautoto menyebut meski ada 11 daerah penghasil tembakau, tapi berdasarkan catatan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ternyata baru 9 daerah yang memiliki status penghasil tembakau. Olehnya itu, ia mendorong agar Kementerian Keuangan untuk mengakomodir status dua daerah yang masih belum dianggap sebagai penghasil tembakau. 

"Kami harapkan bantuan dari Kementerian Keuangan untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap status dari Maros dan Enrekang yang masih sebagai daerah non penghasil. Kita berharap tahun depan, Maros dan Enrekang telah beralih status menjadi daerah penghasil tembakau," kata Tautoto, saat membuka rapat rekonsiliasi data Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 2018 di Makassar. 

Rapat rekonsiliasi data DBH CHT diselenggarakan untuk memastikan keakuratan perhitungan besaran sisa DBH CHT yang masih berada di kas daerah provinsi Sulsel dan masing-masing kabupaten/kota. "Saya berharap dengan terlaksananya kegiatan ini, tidak terjadi lagi perbedaan perhitungan antara kementerian keuangan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota," lanjut Tautoto.

Melalui rapat rekonsiliasi tersebut, diharapkan juga dapat diidentifikasi sejumlah kegiatan tahun anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga dapat dilakukan penundaan dan perubahan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2018. 

Tag: Tembakau, Sulawesi Selatan

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Destyan Sujarwoko

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5892.192 108.394 599
2 Agriculture 1588.944 4.751 20
3 Mining 2014.336 48.471 46
4 Basic Industry and Chemicals 803.050 21.046 70
5 Miscellanous Industry 1263.593 43.399 45
6 Consumer Goods 2363.210 31.896 46
7 Cons., Property & Real Estate 439.284 6.072 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1012.787 14.681 70
9 Finance 1060.303 19.100 91
10 Trade & Service 846.847 15.397 144
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10