Mandiri Gandeng Jamkrindo Berikan Penjaminan Kredit Konstruksi bagi Nasabah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) melangsungkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Mandiri untuk Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang atau Jasa untuk proyek-proyek yang sumber dananya seluruhnya berasal dari APBN, APBD, BUMN, dan BUMD dengan maksimal nilai proyek sebesar Rp5 miliar.

Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama Perum Jamkrindo Randi Anto bersama dengan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto didampingi oleh Direktur Bisnis Penjaminan Amin Mas'udi.

Randi Anto menjelaskan, kerja sama ini adalah penjaminan atas kredit pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau Koperasi (UMKMK) untuk keperluan tambahan modal kerja jasa konstruksi dan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kontrak kerjanya, yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN, APBD, atau BUMN. 

Kerja sama ini merupakan langkah strategis guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi bisnis untuk meningkatkan sinergi serta kelancaraan kegiatan bisnis kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan.

"Kerja sama ini sangat strategis dan bertujuan lebih meningkatkan kinerja kedua belah pihak, sekaligus volume penjaminan di Perum Jamkrindo," ujarnya dalam keterangan, Senin (16/4/2018).

Dirinya melanjutkan, potensi bisnis penjaminan cukup signifikan dimana kerja sama penjaminan kredit, baik cash loan maupun non-cash loan dengan Bank Mandiri masih sangat besar untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan akses sumber pembiayaan pelaku usaha UMKM kepada Bank Mandiri.

"Perum Jamkrindo selalau hadir untuk melakukan kegiatan penjaminan bagi perkembangan bisnis UMKM dan Koperasi untuk Mendukung perkembangan perekonomian nasional," ujarnya.

Sektor UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap perekonomian cukup besar mencapai 61,41%. Akan tetapi, ironisnya hanya 22% yang memiliki akses kredit ke perbankan sisanya tidak belum tersentuh lantaran feasible but not yet bankable.

Dalam penandatanganan ini dihadiri pula oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kenterian BUMN Gatot Trihargo serta Kepala Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan M. K. Rozikin.