Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:21 WIB. Cawapres - Mantan Ketua MK Mahfud MD menegaskan tidak pernah membahas soal Pilpres 2019 ketika bertemu Presiden Jokowi.
  • 06:20 WIB. Jokowi - Puluhan advokat di Sulawesi Tengah mendeklarasikan organisasi bernama Tim Pembela Jokowi.
  • 05:50 WIB. INCO - Vale Indonesia menganggarkan belanja modal sebesar US$95 juta pada 2018.
  • 05:49 WIB. INCO - Vale Indonesia menargetkan produksi nikel bisa mencapai 77.000 ton pada 2018.
  • 05:47 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat produksi nikel mencapai 37.331 ton selama periode Januari-Juni 2017.
  • 05:44 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat total produksi nikel terkoreksi 3,59% menjadi 36.034 ton sepanjang semester I-2018.
  • 05:42 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat volume produksi turun 4% menjadi sebesar 18.000 metrik ton pada kuartal II-2018.
  • 05:37 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti menargetkan posisi landbank menjadi 200 ha di jalur LRT pada tahun ini.
  • 05:36 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti menargetkan penjualan pemasaran sebesar Rp1 triliun pada 2018.
  • 05:30 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti akan melakukan pengembangan di empat proyek baru pada semester II-2018.
  • 05:28 WIB. ADHI - Adhi Karya resmi memiliki anak usaha baru yang diberi nama PT Adhi Commuter Properti (ACP).

22.440 Orang Dukung Petisi Larangan Koruptor Nyaleg

Foto Berita 22.440 Orang Dukung Petisi Larangan Koruptor Nyaleg
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sebanyak 22.440 orang telah menandatangani petisi "Dukung KPU Larang Koruptor Nyaleg" yang dimulai Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih di laman change.org hingga Senin pukul 14.35 WIB.

Dalam petisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan dukungannya kepada Komisi Pemilihan Umum yang sedang menyusun peraturan tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Salah satu hal yang akan diatur dalam peraturan tersebut adalah larangan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Namun, kebanyakan partai politik disebut tidak setuju dengan rencana peraturan tersebut.

Mengutip pernyataan dari KPU, larangan tersebut akan mendorong pemilu yang lebih berintegritas dari sisi kandidat serta mendorong DPR, DPD dan DPRD yang lebih bersih dari korupsi.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, peraturan yang berlaku sebelumnya masih memungkinkan seorang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai rencana peraturan baru tersebut sangat penting dan diperlukan, apalagi mengingat beberapa kasus korupsi yang melibatkan sejumlah anggota DPR, DPD dan DPRD.

Petisi tersebut dimulai Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih yang terdiri atas Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Kode Inisiatif dan Pusako Andalas. 

Tag: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10