Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:20 WIB. Pelindo III - Arus peti kemas domestik Pelindo III naik 8% dengan total 3 juta TEUs.
  • 21:19 WIB. Pelindo III - Arus peti kemas sepanjang 2018 di pelabuhan yang dikelola Pelindo III naik 8,5%.
  • 20:04 WIB. Joglosemarkerto - Okupansi kereta Joglosemarkerto mencapai 186%.
  • 19:41 WIB. Garuda - Garuda Indonesia resmi mengoperasikan penerbangan langsung London–Denpasar.
  • 19:31 WIB. BUMN Karya - BUMN juga didorong untuk mengoptimalkan kembali pasar modal dalam negeri.
  • 19:31 WIB. BUMN Karya - Kementerian BUMN mengungkapkan rencana capex total seluruh BUMN karya mencapai Rp108 triliun pada 2019.
  • 19:30 WIB. BRI Agro - BRI Agro tercatat menyalurkan KUR selama 2018 senilai Rp33,6 miliar, 23,51% dari target.
  • 19:30 WIB. PLN - Ganjar menekankan agar PLN mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi terbarukan.
  • 19:29 WIB. PLN - Potensi PLTP Gunung Ungaran direncanakan mampu menghasilkan 55 MW.
  • 19:29 WIB. PLN - PLN akan menggarap pembangkit listrik tenaga panas bumi Gunung Ungaran.
  • 19:28 WIB. PEP - Total produksi minyak dan gas Pertamina EP adalah 255 mboepd atau 101% dari target 253 mboepd
  • 19:28 WIB. PEP - Produksi gas Pertamina EP adalah 1.017 mmscfd atau 103% dari target 986 mmscfd.
  • 19:28 WIB. PEP - Produksi minyak PEP pada 2018 adalah 79.690 bopd atau 96% dari target 83.000 bopd.
  • 19:22 WIB. ANTM - Untuk komoditas emas, ANTM mencatatkan penjualan pada tahun 2018 sebanyak 27.258 kg.
  • 19:22 WIB. ANTM - Dari sisi penjualan ANTM mencapai 24.135 TNi atau tumbuh 10% yoy.

Jika DBH Disetujui, Jatah Pemerintah Bisa Berkurang?

Foto Berita Jika DBH Disetujui, Jatah Pemerintah Bisa Berkurang?
Warta Ekonomi.co.id, Balikpapan -

Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah pengolah migas kini sudah masuk dalam program logislasi nasional tahun 2018.

Untuk mendapatkan DBH, 11 daerah kabupaten kota di Indonesia harus diatur lebih dulu dalam UU 33 Tahun 2004 yang kini masuk program revisi UU antara pemerintah dan DPR RI.

Kasubdit DBH Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ardimansyah mengatakan jika pengaturan DBH Daerah Pengolah disetujui dalam revisi UU 33 tahun 2004 maka porsi pemerintah pusat akan berkurang.

Ditanya angka persentase pembagian bagi 11 daerah, Ardimansyah menyatakan hal itu bukan porsinya untuk menjelaskan.

"Posisinya di badan legislatif. Kebetulan ini inisiatif dari pemerintah kita menunggu saja dari dewan untuk waktu kesempatan. Saya belum masuk pada kapasitas menjelaskan itu. Yang jelas prosentase akan mengalami perubahan," katanya usai memberikan paparan dalam temu media dan Kehumasan 2018 mengenai DBH di Manado 17-18 April.

Menurutnya menentukan besaran angka bagi hasil merupakan hal yang relatif bahkan perlu dilakukan exercise.

"Exercise itu maksudnya angka angka itu masih bergerak terus tentu dilakukan eksersice sehingga nanti bisa ketemu angka yang pas," ujarnya.

Ardimansyah Tida membantah jika daerah-daerah pengolah kedepannya akan mendapatkan dana bagi hasil pengolahan. Tentunya setelah pasal-pasal mengenai ini dapat dimasukkan dalam UU sebagai dasar hukumnya.

"Bisa jadi nanti porsi bagian pemerintah yang dikurangi untuk daerah, " ucapnya.

Salah satu alasan perlunya dana bagi hasil pengolah karena resiko yang dihadapi daerah-daerah pengolah migas seperti kejadian tumpahan minyak di Balikpapan, menurutnya bahwa skema pendanaan di daerah sudah diatur jenis pendanaan dan porsi yang digunakan.

"Tentunya untuk yang berdampak seperti itu kami tidak tahu persis seperti skema yang disiapkan. tapi untuk DBH itu memang diserahkan kepada daerah. Salah satu pertimbangan tadi dibagikan DBH bukan hanya penghasil tapi dibagi rata daerah lain," jelasnya.

Daerah penghasil yang menerima DBH merupakan hak sebagai daerah yang menghasilkan migas bukan karena memiliki resiko terdampak.

"Kalau itu mungkin bisa salah satu dari CSR perusahaan didaerah penghasil," tukasnya.

Diketahui 11 daerah pengolah migas kembali menyuarakan perjuangan mereka untuk mendapatkan dana bagi hasil khusus daerah pengolah. Mereka mendesak agar UU dana Pertambangan direvisi untuk memasukkan pasal-pasal tentang hak daerah pengolah. Inisiasi ini dimotori Kota Bontang bersama Balikpapan dan 9 daerah pengolah lainnya. 

Tag: Migas

Penulis: Andi Aliev

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/R. Rekotomo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6468.562 17.728 627
2 Agriculture 1647.872 5.750 21
3 Mining 1863.738 -32.436 47
4 Basic Industry and Chemicals 902.800 12.599 71
5 Miscellanous Industry 1405.622 -17.950 46
6 Consumer Goods 2618.712 19.207 51
7 Cons., Property & Real Estate 468.741 3.232 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1153.740 -1.055 71
9 Finance 1244.267 5.060 91
10 Trade & Service 795.018 0.193 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 382 476 94 24.61
2 OCAP 212 264 52 24.53
3 MLPT 850 1,030 180 21.18
4 DART 272 328 56 20.59
5 MREI 5,800 6,800 1,000 17.24
6 TIRA 260 300 40 15.38
7 PLIN 3,040 3,500 460 15.13
8 APEX 1,215 1,395 180 14.81
9 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
10 SIMA 240 270 30 12.50
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 476 358 -118 -24.79
2 INCF 328 264 -64 -19.51
3 PADI 920 760 -160 -17.39
4 HEXA 3,600 3,100 -500 -13.89
5 SDMU 61 53 -8 -13.11
6 HDTX 146 127 -19 -13.01
7 KIOS 1,790 1,580 -210 -11.73
8 CINT 280 250 -30 -10.71
9 KBLI 340 306 -34 -10.00
10 YPAS 710 645 -65 -9.15
No Code Prev Close Change %
1 HOME 144 142 -2 -1.39
2 ERAA 2,240 2,410 170 7.59
3 BBRI 3,800 3,770 -30 -0.79
4 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
5 UNTR 26,850 26,100 -750 -2.79
6 TLKM 4,030 4,000 -30 -0.74
7 BNLI 855 900 45 5.26
8 KPAS 200 185 -15 -7.50
9 ADRO 1,470 1,410 -60 -4.08
10 ESTI 91 89 -2 -2.20