Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:09 WIB. Pilgub Jateng - Pendukung Sudirman Said pkai kaus #2018GantiGubernurJateng.
  • 12:09 WIB. Politik - Rachmawati sebut kasus Sukmawati lebih parah dibanding Ahok.
  • 12:08 WIB. Pilpres - PPP yakin Demokrat condong ke Jokowi.
  • 12:08 WIB. Pilgub Jateng - Calon Wakil Gubernur Jateng Ida sebut Ganjar gagal turunkan angka kemiskinan.
  • 12:07 WIB. Pilpres - Rizal Ramli ancam basmi 100 orang brengsek jika jadi Presiden.
  • 12:06 WIB. Pilpres - Rachmawati yakin Jokowi akan bertarung dengan Prabowo di Pilpres 2019.
  • 12:06 WIB. Transportasi - Menhub targetkan proyek LRT Palembang rampung awal Juni 2018.
  • 12:06 WIB. Politik - Komisi IX DPR dukung pansus Tenaga Kerja Asing.
  • 12:05 WIB. Politik - Sandiaga: Prabowo akan hadiri Milad PKS.
  • 12:05 WIB. Pilpres - Sandiaga Uno minta tak usah diperdebatkan soal Prabowo Capres 2019.
  • 12:04 WIB. Pilpres - Gerindra klaim akibat elektabilitas jeblok Jokowi ingin Prabowo jadi Cawapres.
  • 11:59 WIB. Hari Kartini - Ibu Negara rayakan Hari Kartini di Istana Bogor.
  • 11:58 WIB. Hari Kartini - Pertamina beri diskon saat hari Kartini.
  • 11:58 WIB. Pilpres - JAGAD prediksi hanya Gatot yang mampu bersaing dengan Jokowi di Pilpres 2019.
  • 11:57 WIB. Mudik - Polisi prediksi kepadatan mudik Lebaran akan bergeser ke Semarang.

Bappenas Fasilitasi Pembiayaan Infrastruktur via Skema SBP

Foto Berita Bappenas Fasilitasi Pembiayaan Infrastruktur via Skema SBP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memfasilitasi pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan perdana instrumen finansial berupa Surat Berharga Perpetual (SBP) oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

SBP menawarkan instrumen nonkonvensional bagi para investor dana jangka panjang di lndonesia seperti asuransi, dana pensiun, dan lainnya. Dengan bergulirnya SBP, dana-dana jangka panjang dapat dialirkan langsung ke sektor riil.

"Skema investasi Surat Berharga Perpetual adalah suatu terobosan dalam menjawab tantangan pemerintah pada pembangunan infrastruktur secara masif di Indonesia. Hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya kemauan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan kolaborasi yang inklusif dengan mengedepankan kepentingan rakyat, terutama dari pihak OJK seiaku regulator dari pasar keuangan di Indonesia," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat acara Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga Perpetual antara PT. PP (Persero) Tbk dengan Ciptadana di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Sebagai upaya mendukung pencapaian program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, yang merupakan salah satu program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 58 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Tim PINA memfasilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2x200 MW yang dibangun dengan skema Independet Power Producer (IPP) melalui konsorsium PT. PP Energi, China Datang Overseas Investment Co. (CDTO), dan PT. Sumberdaya Sewatama untuk mendapatkan pembiayaan alternatif yang bersumber dari dana non-anggaran pemerintah.

Terhadap proyek tersebut, Tim PINA memfasilitasi penerbitan perdana instrumen finansial berupa Surat Berharga Perpetual (SBP) yang dianggap memiliki fitur yang sangat atraktif dalam pembiayaan investasi dari dana nonanggaran pemerintah.

Skema SBP yang diterbitkan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo, tanpa jaminan, dan memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan opsi beli.

Selain itu, skema ini tidak mengakibatkan dilusi saham, dan memperbaiki struktur modal pada suatu perusahaan.

Investor tidak hanya mendapat pembayaran kupon secara rutin dengan imbal hasil yang atraktif, tetapi juga mendapatkan tambahan imbal hasil (step-up rate) setelah tahun ke-3 apabila PT. PP tidak melaksanakan opsi beli.

Selain itu, SBP juga diperkaya dengan fitur 'dividen pusher' yang menjadi jaminan pembayaran imbal hasil dari investasi ini.

Dalam Proyek PLTU Meulaboh, SBP akan diterbitkan oleh PT PP (Persero) Tbk selaku induk dari PT PP Energi.

Jumlah dana yang diharapkan dapat dipenuhi melalui skema ini adalah berjumlah Rp8 triliun dimana secara bertahap akan dipenuhi dalam periode empat tahun, dengan alokasi dana tidak terbatas hanya pada proyek pembangkit ini, namun juga untuk pengembangan beberapa unit bisnis lainnya di dalam PT. PP (Persero) Tbk.

Kementerian BUMN sendiri memberikan dukungan secara penuh kepada PT PP (Persero) Tbk dengan dikeluarkannya surat persetujuan pemenuhan investasi sebesar Rp1 triliun rupiah pada tahap awal penerbitan instrumen ini.

Dengan penerbitan instrumen SBP ini, PT. PP (Persero) Tbk akan menorehkan sejarah sebagai BUMN pertama yang menginisiasi bergulirnya SBP yang menjadi angin segar pengembangan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran pemerintah (ABPN/APBD).

Pembelian SBP sendiri rencananya akan dilakukan melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sebesar Rp250 miliar yang dikelola oleh PT Ciptadana Asset Management, dengan potensi penambahan sebesar Rp1,3 triliun rupiah melalui Danareksa Capital.

Tag: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6337.695 -18.206 575
2 Agriculture 1721.541 -3.312 19
3 Mining 1958.128 -0.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 794.507 -3.199 70
5 Miscellanous Industry 1293.151 -17.847 44
6 Consumer Goods 2633.301 -33.845 45
7 Cons., Property & Real Estate 510.814 0.450 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.189 -0.378 64
9 Finance 1148.751 1.106 90
10 Trade & Service 942.468 5.729 134
No Code Prev Close Change %
1 INPS 2,430 3,030 600 24.69
2 RELI 330 400 70 21.21
3 IBST 7,200 8,600 1,400 19.44
4 TRIL 83 99 16 19.28
5 PDES 1,125 1,320 195 17.33
6 AKPI 750 850 100 13.33
7 YPAS 795 900 105 13.21
8 CENT 110 124 14 12.73
9 KICI 198 218 20 10.10
10 GEMA 1,245 1,350 105 8.43
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 PBSA 1,280 1,080 -200 -15.62
3 TRUS 250 218 -32 -12.80
4 INAI 490 434 -56 -11.43
5 BINA 775 705 -70 -9.03
6 FINN 145 132 -13 -8.97
7 ABBA 74 68 -6 -8.11
8 ALMI 324 298 -26 -8.02
9 DPNS 458 424 -34 -7.42
10 GOLD 472 440 -32 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 SRIL 356 356 0 0.00
3 MNCN 1,405 1,445 40 2.85
4 BHIT 106 110 4 3.77
5 HELI 300 280 -20 -6.67
6 PGAS 2,190 2,320 130 5.94
7 BMTR 565 580 15 2.65
8 IKAI 610 615 5 0.82
9 CENT 110 124 14 12.73
10 TRIL 83 99 16 19.28

Recommended Reading