Menunggu Realisasi Kereta Cepat di Rezim Jokowi (2)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Proyek kereta cepat itu bukan hanya tentang menghemat waktu perjalanan Jakarta-Bandung, namun proyek kereta cepat itu akan memicu terbentuknya sabuk ekonomi di wilayah sepanjang jalur kereta yang memudahkan kegiatan ekonomi serta mobilisasi barang dan manusia.

Jalur kereta cepat tidak menggunakan jalur rel yang sudah ada, namun jalur baru yang dibangun sesuai dengan spesifikasi kereta cepat.

Kereta cepat yang melaju dengan kecepatan 350 kilometer per jam akan mempersingkat waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi sekitar 45 menit. Kereta itu akan berhenti di empat stasiun, Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Walini dan Stasiun Tegalluar.

"Kehadiran kereta cepat bisa menjadi upaya menumbuhkan ekonomi di sepanjang koridor Jakarta Bandung melalui penciptaan sentra ekonomi baru baik di sektor usaha kecil menengah maupun ekonomi masyarakat sekitar," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno Rini.

Koridor ekonomi Pembangunan koridor ekonomi terintegrasi akan dilakukan di empat provinsi yakni Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali.

Semenjak menjabat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh China untuk Republik Indonesia beberapa bulan lalu, Xiao Qian mengunjungi empat provinsi yang akan dikembangkan menjadi koridor ekonomi yang komperehensif.

Dari kunjungan itu, dia menyampaikan empat provinsi tersebut sangat menjanjikan dan memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan di bawah kerja sama kedua negara.

"Sekarang, kita sedang berdiskusi di tingkat pemerintah untuk memproses kerja sama ini," ujarnya.

Dia mengatakan kerja sama itu akan membutuhkan investasi yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas di antara provinsi-provinsi tersebut. Infrastruktur juga menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi sosial di Indonesia.

Pemerintah China berjanji akan terus mendukung pembangunan empat koridor ekonomi Indonesia dalam kerangka kerja sama bilateral yang lebih praktis.

"Kami akan terus meningkatkan sinergi dalam kerja sama yang lebih praktis terkait pembangunan di Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali sebagai koridor ekonomi yang komperehensif," kata Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dalam pernyataan pers bersama Menlu RI Retno LP Marsudi sesuai Pertemuan Ke-3 Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral (JCBC) China-Indonesia di Beijing, Jumat malam (9/2).

Pihaknya berharap agar ada dimensi baru dalam mekanisme dialog JCBC untuk memantapkan kerja sama strategis kedua negara tersebut.

"Kami juga berharap ada kerja sama di bidang yang baru dalam hubungan kemitraan strategis pada masa-masa mendatang," ujarnya.

Nilai investasi China di Indonesia sepanjang 2017 sebesar 3,4 miliar dolar AS, yang menjadikan China sebagai investor terbesar ketiga bagi Indonesia. Investasi tersebut mencakup berbagai bidang antara lain pertambangan, infrastruktur dan telekomunikasi.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengumumkan sepanjang 2016, investasi China di Indonesia sebesar 2,7 miliar dolar AS. Nilai perdagangan kedua negara selama 2017 telah mencapai angka 63 miliar dolar AS.