Portal Berita Ekonomi Kamis, 17 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:18 WIB. Perusahaan Pembiayaan - Izin usaha perusahaan pembiayaan, PT Pracico Multi Finance resmi dicabut OJK.
  • 16:18 WIB. Dana Pinjaman - Asiaplast Industries berikan dan apinjaman Rp1,3 miliar kepada PT Tiga Berlian Electric.
  • 16:18 WIB. Pembatasan Usaha - Perusahaan pialang asuransi, PT Maju Anugerah Proteksi dijatuhi sanksi pembatasan kegiatan usaha oleh OJK.
  • 16:02 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,16% ke level 6.432,78 jelang pelaksanaan debat capres-cawapres malam ini. 
  • 14:59 WIB. Perusahaan Pembiayaan - Ketentuan uang muka 0% dapat diterapkan bagi perusahaan pembiayaan yangsehat dan NPF di bawah 1%.
  • 14:59 WIB. Voucher - Huawei adakan voucher Rp50 ribu bagi 2.000 pembeli pertama produk Huawei Y7 pro 2019.
  • 14:59 WIB. Huawei - Produk Huawei Y7 pro 2019 mulai dipasarkan 25/01/2019 dengan harga Rp1,99 juta.
  • 14:58 WIB. Huawei - Pasarkan produk Huawei  Y7 pro 2019, Huawei Device Indonesia gandeng Lazada.
  • 14:58 WIB. Akuisisi - Sejumlah 95,79% saham Bank Agris resmi diakuisisi Industrial Bank of Korea.
  • 14:49 WIB. Rupiah - Jelang sore, rupiah makin tertekan 0,40% ke level Rp14.180 per dolar AS. 
  • 14:11 WIB. SKK - SKK Migas genjot empat proyek strategis di 2019.
  • 14:10 WIB. Bisnis - Pelaku bisnis Indonesia-Thailand gelar business matching saling memperluas jejaring.
  • 14:09 WIB. HET - Harga beras eceran Indonesia menempati urutan ke-81 dari harga beras eceran termahal di dunia.
  • 14:07 WIB. Wisman - Kunjungan wisatawan mancanegara dari kawasan ASEAN hingga November 2018 sebanyak 4,861 juta atau tumbuh 21,02%.
  • 14:05 WIB. PAP - BPD Riau membukukan realisasi pendapatan PAP periode selama 2018 sebesar Rp28,7 miliar, meningkat Rp1,3 miliar.

Menyalahi Hukum, Kawasan Berikat Nusantara Gugat PT KCN

Foto Berita Menyalahi Hukum, Kawasan Berikat Nusantara Gugat PT KCN
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Tim Penasihat Hukum PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) mempertanyakan status segel PT Karya Citra Nusantara (KCN). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel pintu gerbang KCN di Marunda, Jakarta Utara pada 2015 karena menyalahi izin bangunan. Tetapi, kini papan segel tersebut hilang dan diganti pintu gerbang baru bertuliskan Terminal Umum KCN. 

Anggota Penasihat Hukum PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Hendra Gunawan menyatakan saat ini terminal KCN dalam status disegel, tetapi Perjanjian Konsesi selama 70 tahun malah ditandatangani oleh KCN dan KSOP V Marunda. Hal ini terlihat janggal. 

Untuk itu, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau PT KBN ini menggugat PT KCN dengan perkara perbuatan melawan hukum. Objek gugatan adalah Perjanjian Konsesi selama 70 tahun yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT KCN dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor: 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 yang terbit pada 29 November 2016 tentang Pengusahaan Kepelabuhanan Terminal Umum KCN.

Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 01 Februari 2018 dengan Tergugat I PT Karya Citra Nusantara, Tergugat II Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda, dan Turut Tergugat PT Karya Teknik Utama (KTU). Pekan ini, persidangan sudah masuk agenda replik atau tanggapan dari pihak Penasihat Hukum PT KBN.

Dalam gugatannya, PT KBN menuntut agar Perjanjian Konsesi selama 70 tahun antara PT KCN dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda dibatalkan.

"Perjanjian Konsesi tersebut terbit tanpa ada persetujuan dari PT KBN selaku pemegang saham dan pemilik lahan. PT KBN tidak memberikan persetujuan Perjanjian Konsesi karena PT KBN belum mendapat persetujuan Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta selaku pemegang saham PT KBN. Lahan itu mencakup bibir pantai sepanjang lebih kurang 1.700 meter dari Muara Cakung Draine sampai dengan Sungai Blencong sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara," tuturnya di Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Ia menambahkan bahwa seharusnya digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Karya Citra Nusantara dengan agenda persetujuan Perjanjian Konsesi.

"Nyatanya, sejak tahun 2015 hingga saat ini RUPS tahunan tidak dilaksanakan dan RKAP 2016, 2017, dan 2018 tidak pernah dibuat, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan," kata dia.

Hendra Gunawan menuturkan, ada surat PT Karya Citra Nusantara tentang permohonan persetujuan pemegang saham kepada PT KBN pada 15 Juni 2016. Kemudian PT KBN menjawab permohonan itu pada 29 Juni 2016 yang isinya menyatakan KBN tidak dapat memberikan persetujuan sebelum ada persetujuan dari Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang saham PT KBN.

Kemudian pada 11 Juli 2016, kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Marunda mengirimkan surat kepada PT KCN dan ditembuskan ke PT KBN yang isinya permintaan surat kesediaan penyerahan lahan untuk dilaksanakan Perjanjian Konsesi. Surat tersebut dijawab oleh PT KBN pada 14 Juli 2016 yang isinya menolak permintaan KSOP Kelas V Marunda dikarenakan harus ada persetujuan terlebih dahulu dari Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang saham PT KBN.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha PT KBN ditetapkan melalui Keppres No. 11 Tahun 1992, di mana pada diktum keempat dinyatakan, "setiap perubahan dan perluasan wilayah PT KBN harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres)".

"Meski KBN sudah melayangkan surat penolakan, mereka tetap melaksanakan Perjanjian Konsesi. Di sinilah perbuatan melawan hukum yang kami gugat," tambah Hendra Gunawan.

Akibat dari Perjanjian Konsesi itu adalah timbulnya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp55,8 triliun serta lepasnya lahan Pier 1, Pier 2, dan Pier 3 kepada pihak swasta. Potensi kerugian tersebut berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Jhonny, dan Rekan.

Tag: PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Karya Citra Nusantara (KCN), Hendra Gunawan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: PT KBN

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6423.780 10.420 625
2 Agriculture 1585.056 4.391 21
3 Mining 1869.559 5.276 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.324 6.713 71
5 Miscellanous Industry 1416.122 3.773 46
6 Consumer Goods 2620.437 -2.533 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.732 -7.343 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.331 -2.336 71
9 Finance 1224.233 5.952 91
10 Trade & Service 792.311 2.820 153
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 200 270 70 35.00
2 HOME 108 145 37 34.26
3 AGRS 374 466 92 24.60
4 SQMI 246 306 60 24.39
5 CANI 210 254 44 20.95
6 ASBI 252 300 48 19.05
7 PADI 780 920 140 17.95
8 TIRT 66 75 9 13.64
9 TNCA 183 206 23 12.57
10 CNTX 478 535 57 11.92
No Code Prev Close Change %
1 ABDA 4,480 3,360 -1,120 -25.00
2 NOBU 1,000 840 -160 -16.00
3 INCF 350 296 -54 -15.43
4 TIRA 312 270 -42 -13.46
5 BGTG 110 97 -13 -11.82
6 GLOB 545 482 -63 -11.56
7 VICO 119 107 -12 -10.08
8 SAFE 208 190 -18 -8.65
9 NIPS 398 364 -34 -8.54
10 APEX 1,295 1,190 -105 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 VICO 119 107 -12 -10.08
3 INDY 1,935 2,090 155 8.01
4 UNTR 26,050 26,850 800 3.07
5 KPAS 224 210 -14 -6.25
6 ERAA 2,450 2,310 -140 -5.71
7 BBRI 3,780 3,810 30 0.79
8 ADRO 1,460 1,460 0 0.00
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BUMI 159 164 5 3.14