Portal Berita Ekonomi Rabu, 23 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:57 WIB. Siber - University of Greenwich didenda kisaran Rp2,2 miliar oleh Information Commisioner's Office (ICO) karena kebocoran data. 
  • 22:54 WIB. Qualcomm - Tiga ponsel Snapdragon 845 baru bakal sapa Indonesia di kuartal ketiga 2018.
  • 22:51 WIB. Dell EMC - Data center tercepat Dell EMC, PowerMax, tiba di Indonesia.
  • 22:46 WIB. HTC - HTC bocorkan tampang dan harga ponsel flagship terbarunya, U12.
  • 22:37 WIB. Xiaomi - Hadir di Indonesia, Redmi S2 dibanderol di kisaran Rp2,3 juta.
  • 22:25 WIB. Xiaomi - Xiaomi Mi Max 3 akan diperkenalkan pada Juli 2018.
  • 21:28 WIB. BTN - BTN akan menjaga NIM di level 4,5% sampai 4,9%.
  • 21:28 WIB. Pelindo III - Arus kunjungan kapal di pelabuhan yang dikelola Pelindo III pada QI 2018 capai 14.109 unit, tumbuh 7% YoY.
  • 21:27 WIB. JSMR - JSMR menempatkan 316 unit toilet portable di rest area di jalan tol fungsional.
  • 21:26 WIB. Pelindo III - Pelindo III catat pendapatan usaha Rp2,3 triliun pada Q1 2018, tumbuh 17% secara tahunan.
  • 21:23 WIB. JSMR - Sambut arus mudik dan balik, JSMR tambah kapasitas toilet wanita sebanyak 77 unit di rest area jalan tol.
  • 21:22 WIB. MPOW - Megapower Makmur mencatatkan pendapatan sebesar Rp69,11 miliar sepanjang tahun 2017.
  • 21:22 WIB. MPOW - Megapower Makmur mengakuisisi dua pembangkit listrik mini hidro pada tahun ini.
  • 21:21 WIB. MICE - Multi Indocitra mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp149,7 miliar per kuartal I-2018.
  • 21:20 WIB. MICE - Multi Indocitra menargetkan pertumbuhan pendapatan 20% pada tahun 2018.

Menyalahi Hukum, Kawasan Berikat Nusantara Gugat PT KCN

Foto Berita Menyalahi Hukum, Kawasan Berikat Nusantara Gugat PT KCN
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Tim Penasihat Hukum PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) mempertanyakan status segel PT Karya Citra Nusantara (KCN). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel pintu gerbang KCN di Marunda, Jakarta Utara pada 2015 karena menyalahi izin bangunan. Tetapi, kini papan segel tersebut hilang dan diganti pintu gerbang baru bertuliskan Terminal Umum KCN. 

Anggota Penasihat Hukum PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Hendra Gunawan menyatakan saat ini terminal KCN dalam status disegel, tetapi Perjanjian Konsesi selama 70 tahun malah ditandatangani oleh KCN dan KSOP V Marunda. Hal ini terlihat janggal. 

Untuk itu, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau PT KBN ini menggugat PT KCN dengan perkara perbuatan melawan hukum. Objek gugatan adalah Perjanjian Konsesi selama 70 tahun yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT KCN dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor: 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 yang terbit pada 29 November 2016 tentang Pengusahaan Kepelabuhanan Terminal Umum KCN.

Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 01 Februari 2018 dengan Tergugat I PT Karya Citra Nusantara, Tergugat II Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda, dan Turut Tergugat PT Karya Teknik Utama (KTU). Pekan ini, persidangan sudah masuk agenda replik atau tanggapan dari pihak Penasihat Hukum PT KBN.

Dalam gugatannya, PT KBN menuntut agar Perjanjian Konsesi selama 70 tahun antara PT KCN dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda dibatalkan.

"Perjanjian Konsesi tersebut terbit tanpa ada persetujuan dari PT KBN selaku pemegang saham dan pemilik lahan. PT KBN tidak memberikan persetujuan Perjanjian Konsesi karena PT KBN belum mendapat persetujuan Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta selaku pemegang saham PT KBN. Lahan itu mencakup bibir pantai sepanjang lebih kurang 1.700 meter dari Muara Cakung Draine sampai dengan Sungai Blencong sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara," tuturnya di Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Ia menambahkan bahwa seharusnya digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Karya Citra Nusantara dengan agenda persetujuan Perjanjian Konsesi.

"Nyatanya, sejak tahun 2015 hingga saat ini RUPS tahunan tidak dilaksanakan dan RKAP 2016, 2017, dan 2018 tidak pernah dibuat, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan," kata dia.

Hendra Gunawan menuturkan, ada surat PT Karya Citra Nusantara tentang permohonan persetujuan pemegang saham kepada PT KBN pada 15 Juni 2016. Kemudian PT KBN menjawab permohonan itu pada 29 Juni 2016 yang isinya menyatakan KBN tidak dapat memberikan persetujuan sebelum ada persetujuan dari Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang saham PT KBN.

Kemudian pada 11 Juli 2016, kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Marunda mengirimkan surat kepada PT KCN dan ditembuskan ke PT KBN yang isinya permintaan surat kesediaan penyerahan lahan untuk dilaksanakan Perjanjian Konsesi. Surat tersebut dijawab oleh PT KBN pada 14 Juli 2016 yang isinya menolak permintaan KSOP Kelas V Marunda dikarenakan harus ada persetujuan terlebih dahulu dari Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang saham PT KBN.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha PT KBN ditetapkan melalui Keppres No. 11 Tahun 1992, di mana pada diktum keempat dinyatakan, "setiap perubahan dan perluasan wilayah PT KBN harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres)".

"Meski KBN sudah melayangkan surat penolakan, mereka tetap melaksanakan Perjanjian Konsesi. Di sinilah perbuatan melawan hukum yang kami gugat," tambah Hendra Gunawan.

Akibat dari Perjanjian Konsesi itu adalah timbulnya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp55,8 triliun serta lepasnya lahan Pier 1, Pier 2, dan Pier 3 kepada pihak swasta. Potensi kerugian tersebut berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Jhonny, dan Rekan.

Tag: PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Karya Citra Nusantara (KCN), Hendra Gunawan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: PT KBN

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5751.119 17.265 581
2 Agriculture 1536.973 -7.060 19
3 Mining 1886.748 -21.649 44
4 Basic Industry and Chemicals 765.298 7.655 69
5 Miscellanous Industry 1214.366 59.135 44
6 Consumer Goods 2364.710 1.726 45
7 Cons., Property & Real Estate 447.724 0.634 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 994.091 8.563 64
9 Finance 995.694 -3.806 92
10 Trade & Service 895.661 0.743 139
No Code Prev Close Change %
1 MITI 101 136 35 34.65
2 ETWA 74 99 25 33.78
3 LPIN 910 1,100 190 20.88
4 FORZ 416 500 84 20.19
5 FREN 110 132 22 20.00
6 UNIT 270 318 48 17.78
7 HOME 88 100 12 13.64
8 TMAS 960 1,060 100 10.42
9 KONI 252 278 26 10.32
10 BGTG 93 102 9 9.68
No Code Prev Close Change %
1 SAFE 260 210 -50 -19.23
2 SKYB 496 420 -76 -15.32
3 INCF 166 144 -22 -13.25
4 GOLD 486 436 -50 -10.29
5 PJAA 1,400 1,260 -140 -10.00
6 GDYR 1,995 1,800 -195 -9.77
7 LPLI 185 168 -17 -9.19
8 MDIA 238 220 -18 -7.56
9 ASJT 340 316 -24 -7.06
10 SQMI 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,760 2,720 -40 -1.45
2 IKAI 446 420 -26 -5.83
3 FREN 110 132 22 20.00
4 WOOD 545 530 -15 -2.75
5 KREN 655 670 15 2.29
6 ASII 6,525 6,950 425 6.51
7 BMTR 540 545 5 0.93
8 PTBA 3,830 3,790 -40 -1.04
9 MITI 101 136 35 34.65
10 BBNI 7,300 7,125 -175 -2.40