Menuju Perdamaian Abadi Korea Selatan-Korea Utara

Seorang pejabat Korea Selatan pada hari Rabu (18/4/2018) mengatakan negara itu akan mempertimbangkan untuk merundingkan perjanjian perdamaian dengan Korea Utara menyusul denuklirisasi negara nakal, menurut kantor berita lokal Yonhap.

Laporan tersebut juga mengikuti surat kabar harian Munhwa Ilbo melaporkan pada hari Selasa (17/4/2018) bahwa kedua negara sudah dalam pembicaraan untuk mengumumkan sebuah akhir permanen untuk konflik militer yang secara resmi dinyatakan antara kedua negara.

Menjelang KTT pekan depan antara Supreme Leader Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, para anggota parlemen dari negara-negara tetangga diperkirakan sedang merundingkan rincian pernyataan bersama yang dapat menguraikan sebuah akhir dari konfrontasi dua negara.

"Kim dan Moon juga bisa mendiskusikan upaya pengembalian zona demiliterisasi yang dijaga ketat, yang notabene memisahkan mereka dengan kondisi semula," lapor Munhwa Ilbo, sebagaimana dikutip dari CNBC, Rabu (18/4/2018).

Pyongyang dan Seoul secara teknis telah berperang sejak konflik Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, dan bukan perjanjian damai. Ketegangan geopolitik kadang-kadang meletus sejak gencatan senjata, meskipun kedua negara sejauh ini berhasil menghindari konflik lain.

KTT yang sukses antara Korea akhir bulan ini dapat membantu membuka jalan bagi pertemuan antara Kim dan Presiden Donald Trump. Presiden AS dan pemimpin Korea Utara siap untuk mengadakan pembicaraan pada akhir Mei atau Juni, menurut Korean Central News Agency (KCNA).

Terlepas dari pembicaraan tentang kemungkinan perjanjian damai, mungkin ada beberapa hambatan teknis untuk kesepakatan semacam itu.

Adapun, Pyongyang tidak melihat Seoul sebagai peserta resmi dalam pembicaraan damai, seorang mantan pejabat CIA mengatakan dalam sebuah pernyataan.

"Ketika saya bertemu dengan pejabat Korea Utara tahun lalu, mereka mengatakan bahwa Korea Selatan tidak 'memenuhi syarat' untuk berpartisipasi dalam perundingan perjanjian perdamaian karena tidak menandatangani gencatan senjata dan tidak memiliki kendali operasional masa perang pasukannya," ungkap Bruce Klingner, rekan peneliti senior dari Asia Timur Laut di Heritage Foundation.

"Secara teknis, Korea Selatan bukan penandatangan gencatan senjata dan perjanjian perdamaian akan membutuhkan tindakan PBB," ungkap Klingner.

"Posisi Korea Utara sebelumnya untuk tiga pihak yaitu: Korea Utara, Cina, dan AS untuk menandatangani perjanjian perdamaian akhir," pungkasnya.