Portal Berita Ekonomi Jum'at, 25 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:23 WIB. APJII - APJII akan hadirkan satelit rakyat untuk program desa pintar.
  • 22:23 WIB. Facebook - Pastikan keamanan data, Facebook hadirkan fitur Clear History.
  • 22:22 WIB. Apple - Apple bakal ungkap fitur dan suara baru Siri di WWDC 2018.
  • 22:22 WIB. Qualcomm - Qualcomm luncurkan Snapdragon 710 di handset terjangkau.
  • 22:20 WIB. LG - Siap mendarat di Indonesia, LG K9 bakal dibanderol Rp1,399 juta.
  • 21:46 WIB. Donald Trump - Breaking News: Donald Trump batalkan pertemuannya dengan Kim Jong-un di Singapura pada 12 Juni.
  • 21:08 WIB. Kereta Cepat - Otoritas China berhasil uji coba kereta Maglec berkecepatan 160 km/jam.
  • 21:05 WIB. Iran - Rusia tolak kampanye anti-Iran yang digaungkan AS.
  • 21:05 WIB. Trump - Trump dilarang blokir pengikut di akun twitter-nya.
  • 21:03 WIB. 1MDB - Najib gunakan dana lembaga lain guna membayar kewajiban 1MDB.
  • 21:03 WIB. MH370 - Pencarian pesawat MH370 tidak diperpanjang lagi.
  • 21:02 WIB. Israel - Parlemen Inggris desak penjualan senjata ke Israel disetop.
  • 21:01 WIB. Venezuela - AS usir diplomat Venezuela.
  • 21:00 WIB. Palestina - Mesir dan Yordania dukung perundingan damai Palestina-Israel.
  • 20:59 WIB. Iran - Prancis: Sanksi baru AS dapat mengguncang kawasan Iran.

Fadli Zon: Seharusnya Pemerintah Lindungi Tenaga Kerja Lokal

Foto Berita Fadli Zon: Seharusnya Pemerintah Lindungi Tenaga Kerja Lokal
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang dinilainya tidak berpihak pada kepentingan tenaga kerja lokal.

"Melalui integrasi ekonomi ASEAN, serta berbagai ratifikasi kerja sama internasional lainnya, tanpa ada pelonggaran aturan sekalipun sebenarnya arus tenaga kerja asing sudah merupakan sebuah keniscayaan," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Dia menilai dalam situasi seperti itu, sebenarnya yang justru dibutuhkan adalah bagaimana melindungi tenaga kerja lokal sehingga jangan sampai pasar tenaga kerja lokal juga dibuka untuk orang asing tanpa ada perlindungan berarti.

Fadli mengatakan dibandingkan negara-negara ASEAN lain, Indonesia saat ini kurang bisa melindungi terhadap kepentingan nasional, misalnya berdasarkan data INDEF, tahun 2017, Indonesia hanya memiliki hambatan nontarif sebanyak 272 poin.

"Padahal, Malaysia dan Thailand saja masing-masing punya hambatan nontarif sebanyak 313 poin dan 990 poin. Kecilnya jumlah hambatan nontarif di Indonesia menunjukkan buruknya komitmen kita dalam melindungi industri dan pasar dalam negeri," ujarnya.

Dia mengatakan, setelah pasar Indonesia diberikan secara murah kepada orang lain, kini bursa kerja di tanah air juga akan dibebaskan kepada orang asing, hal itu bahaya sekali.

Menurut dia, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemnakertrans), per-Maret 2018 ada sekitar 126 ribu tenaga kerja asing yang ada di Indonesia.

"Angka itu melonjak 69,85 persen dibandingkan angka jumlah tenaga kerja asing pada Desember 2016, yang masih 74.813 orang. Sebelum ada Perpres No. 20/2018 saja lonjakannya sudah besar, apalagi sesudah ada Perpres ini," katanya.

Fadli yang juga politisi Partai Gerindra mengatakan saat ini jumlah pengawas TKA di Indonesia hanya 2.294 orang, mereka harus mengawasi sekitar 216.547 perusahaan dan ratusan ribu tenaga kerja asing.

Menurut dia, dengan angka itu, seorang petugas harus mengawasi sekitar 94 perusahaan legal, itu tidak mungkin dilakukan apalagi mereka harus bisa mengawasi tenaga kerja asing juga.

"Idealnya, seorang petugas hanya mengawasi 5 perusahaan saja, sehingga kita butuh sekitar 20 hingga 30 ribuan pengawas," ujarnya.

Dia juga menilai pengawasan terhadap tenaga kerja asing juga semakin lemah karena saat ini pengawasan ketenagakerjaan dipindahkan ke level provinsi, bukan lagi di kabupaten/kota.

Sebelumnya, Sekjen Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Herry Sudarmanto mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) justru bentuk kepastian hukum untuk sisi pekerja, pemberi kerja hingga pengawasan.

"Perpres ini justru memberi kejelasan hukum dari sisi pekerja. Kalau dulu dengan visa bisnis pekerja asing bisa dipindah ke visa kerja, sekarang sejak awal mereka masuk untuk bekerja ya harus menggunakan visa kerja tidak bisa lagi hanya pakai visa bisnis," kata Sekjen kepada di Jakarta, Selasa (17/4).

Persyaratan untuk mendapatkan visa kerja, lanjutnya, juga dipertegas. Pemberi kerja harus berbadan hukum, calon TKA harus memiliki ijazah dengan latar belakang pendidikan yang memang sesuai dengan jabatan yang akan diisi di perusahan Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan calon TKA juga harus memiliki sertifikat kompetensi, ditambah perusahaan pemberi kerja wajib menyediakan fasilitas pelatihan bahasa Indonesia.

Dengan kebijakan terkait syarat keimigrasian tersebut, menurut dia, justru pemerintah ingin mempertegas kepastian hukumnya, baik untuk calon pekerja, pemberi kerja maupun pemerintah sebagai pengawas.

Tag: Tenaga Kerja Asing (TKA), Fadli Zon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5946.538 154.537 583
2 Agriculture 1549.140 13.685 19
3 Mining 1868.544 42.392 44
4 Basic Industry and Chemicals 788.207 14.705 69
5 Miscellanous Industry 1254.315 32.513 44
6 Consumer Goods 2460.513 68.979 45
7 Cons., Property & Real Estate 462.199 12.383 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1022.487 31.117 65
9 Finance 1048.693 34.134 92
10 Trade & Service 905.976 9.725 140
No Code Prev Close Change %
1 JMAS 660 825 165 25.00
2 TRUK 344 430 86 25.00
3 CAMP 356 444 88 24.72
4 HOME 100 120 20 20.00
5 BYAN 8,750 10,500 1,750 20.00
6 BSIM 520 620 100 19.23
7 SONA 2,700 3,200 500 18.52
8 RDTX 5,500 6,500 1,000 18.18
9 ARII 1,125 1,300 175 15.56
10 PGAS 1,880 2,170 290 15.43
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 700 605 -95 -13.57
2 WEHA 178 155 -23 -12.92
3 AKSI 336 298 -38 -11.31
4 TGKA 2,550 2,310 -240 -9.41
5 ABMM 2,190 2,010 -180 -8.22
6 SDMU 320 298 -22 -6.88
7 CSIS 1,715 1,600 -115 -6.71
8 GOLD 470 440 -30 -6.38
9 SIPD 1,025 965 -60 -5.85
10 KARW 138 130 -8 -5.80
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,880 3,060 180 6.25
2 TAXI 114 127 13 11.40
3 INPC 84 84 0 0.00
4 PGAS 1,880 2,170 290 15.43
5 KREN 690 750 60 8.70
6 EXCL 2,160 2,320 160 7.41
7 BBCA 22,000 22,450 450 2.05
8 BWPT 194 208 14 7.22
9 TLKM 3,470 3,560 90 2.59
10 ERAA 2,560 2,730 170 6.64